Ngopeni Ngelakoni

SEMARANG – Menindaklanjuti kunjungan Mensos RI Syaifullah Yusuf terkait validasi data sosial warga di Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, melakukan rapat dengan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Tengah, Drs. Imam Maskur, M.Si, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih. Rapat digelar di ruang kerja Wakil Gubernur Kamis, 13 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur, menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa segala kewajiban pemerintah pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah.  “Alhamdulillah pada hari ini kita menindaklanjuti kunjungan Pak Menteri Sosial dan Pak Wamen ke kami. Ada beberapa elemen yang dibawa untuk disinkronkan dan diinformasikan kepada kami. Pada prinsipnya, kami ingin mengawal apa yang menjadi kewajiban pemerintah, karena kewajiban dari pemerintah pusat itu juga bagian dari kewajiban kami,” ungkap Gus Yasin. Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah mengenai Data Terpadu Sosial dan Ekonomi (DT-SEN), yang menjadi pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Gus Yasin menegaskan pentingnya validasi data ini agar bisa lebih tepat sasaran. Terutama dalam program-program yang membantu masyarakat miskin. “Kami ingin lebih memberikan masukan-masukan supaya DT-SEN itu yang nanti menjadi pengganti DTKS benar-benar bisa kita validasi, dan kita juga harus memberikan masukan ketika ada kemungkinan-kemungkinan,” tambahnya. Menurutnya, salah satu kemungkinan yang muncul adalah mengenai kemungkinan adanya usul sanggah pada data sosial. Jika ternyata data yang disanggah masih berada di Desil 5, yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran moderat atau menengah, maka perlu ada penanganan lebih lanjut terkait hasil usulan tersebut. Apakah usulan tersebut dapat langsung diintervensi atau tetap harus masuk dalam daftar tunggu, seperti halnya prosedur pendaftaran haji yang memerlukan antrian panjang. “Kalau haji antri, ya itu ibadah. Tapi kalau kemiskinan, masa iya mau dibantu harus antri dulu? Nah ini yang kami enggak mau. Kita ingin ada percepatan, kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Gus Yasin dengan tegas. Lebih lanjut, Gus Yasin menjelaskan bahwa Pemprov Jateng memiliki program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” yang selama ini menggunakan data yang berasal dari luar DTKS. Dengan hadirnya DT-SEN yang akan menggantikan DTKS, Gus Yasin mempertanyakan bagaimana program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” ini, akan disesuaikan atau terpengaruh oleh perubahan tersebut. “Kalau nanti DT-SEN memang benar-benar untuk orang miskin yang belum dapat diintervensi. Kami juga nanti akan usulkan bagaimana nasibnya Kartu Jateng Sejahtera kita,” Kata Gus Wagub itu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melibatkan Pentahelix di Jawa Tengah, seperti JSA dan lainnya, yang perlu diberikan intervensi atau perhatian lebih lanjut terkait hal tersebut. “Ini saya nanti coba koordinasikan agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,”ucapnya. Kadinsos Jateng,  Drs. Imam Maskur, M.Si mengatakan, DT-SEN adalah data yang berasal dari DTKS dan telah dipadankan dengan P3KE, PLN, Regsosek, dan Pertamina. Hasilnya, ditemukan 1,7 juta penerima, termasuk peserta BPJS Kesehatan. “1,7 juta ini dicek di lapangan, yang ngecek lapangan atau yang ground check itu teman-teman pendamping PKH. Sejumlah ada 4.900 sekian. Nah masing-masing pendamping sekitar 300 keluarga yang harus kita ground check kan di lapangan,” kata Imam Maskur. Di sisi lain, Ketua BPS Jateng,  Endang Tri Wahyuningsih menambahkan, DT-SN mencakup semua data yang dibutuhkan oleh kementerian, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, termasuk untuk program bantuan sosial (Bansos). Selain itu, data ini juga dapat digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berbagai program intervensi, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan jamban, dan program lainnya. “By Name, By Adress nya sudah ada semuanya. Lebih efektif, insya Allah,” pungkas Endang Tri Wahyuningsih. ***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca. Sebab curah hujan ekstrim diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa waktu ke depan hingga 20 Maret.  Hal itu disampaikan suami Ning Nawal, saat menghadiri kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) putaran 6 di Auditorium 2 Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Senin, 10 Maret 2025. “Saya dengan BMKG yang akhir-akhir ini mengumumkan bahwa cuaca hujan ini akan lebih intensif, maka saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk waspada,” kata Gus Yasin. Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengantisipasi potensi bencana. Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan diperkirakan akan berlangsung hingga 20 Maret dan berpotensi menimbulkan berbagai musibah. “Untuk itu kita selain meminta berdoa kepada Allah, kita juga sudah menurunkan seluruh stakeholder kami,” ucap Gus Yasin. Terkait penanganan bencana, pemerintah akan berupaya mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak, termasuk perhitungan kerugian dan langkah pemulihan. Selain itu, Gus Yasin juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang pada hari itu berkunjung ke Jawa Tengah. “Kami juga sudah koordinasi terkait nanti bagaimana mencari solusi nasib para petani yang mungkin akhir-akhir ini mau panen tapi karena ada banjir menjadi gagal panen. Nah ini juga harus kita pikirkan bersama-sama,” kata Gus Yasin. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan dan segera melaporkan jika ada peringatan dini terkait cuaca ekstrem. “Tolong segera diinfokan kepada kami sehingga kita bisa antisipasi penanganannya,” pungkas Gus Yasin. Sementara itu, Rektor UIN Walisongo, Prof. Nizar, M.Ag, mengucapkan terima kasih kepada Badan Amalan Islam (BAI) Provinsi Jawa Tengah karena telah mempercayakan UIN Walisongo sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Tarling. “Terima kasih banyak sudah mempercayai UIN Walisongo sebagai salah satu tempat tarling yang diadakan oleh BAI Provinsi Jawa Tengah,” ucap Prof. Nizar. Tarling putaran ke-6 ini dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, KH. Ahmad Darodji, M.Si, serta sejumlah tokoh lainnya, termasuk Dr. KH. Syarifuddin Husain, Lc, MA, sebagai penceramah, dan Dr. KH. Multazam Ahmad, M.Ag, selaku imam tarawih. Jajaran dekan dan dosen, perwakilan Forkopimda Jawa Tengah, TNI-Polri, mahasiswa, serta masyarakat umum. Sebagai informasi, Tarling yang diselenggarakan oleh BAI Jawa Tengah akan berlangsung hingga akhir Ramadan dengan total 18 putaran. Putaran terakhir dijadwalkan berlangsung di Dinas Kelautan Provinsi Jawa Tengah.***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menyampaikan pentingnya sinkronisasi dalam pembangunan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Seluruh rencana pembangunan harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal itu dikatakan Gus Yasin mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam  pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Acara  berlangsung di Aula Muria, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah pada Senin (10/03/25). “Ini yang harus kita kolaborasikan, dan berjalannya lima tahun ke depan ini semua pemimpin di Indonesia ini, semua kan dilakukan pelatihan, baik itu di kedinasan, itu ada latihan kepemimpinan, kalau di lembaga kepala daerah maupun di lembaga pemerintahan itu ada retret,” Kata Gus Yasin. Dalam sambutannya, Gus Yasin juga menekankan pentingnya pelatihan ini bagi para peserta yang mayoritas merupakan kepala dinas.  Meskipun jumlah peserta mengalami penurunan karena berbagai hal, Gus Yasin tetap berharap mereka mengikuti pelatihan dengan semangat. “Mereka sebenarnya sudah menjadi pemimpin, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikan kepemimpinan mereka. Di sini, mereka akan belajar berkolaborasi dan bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” ujar Gus Yasin. Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat peserta dalam mendukung pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik.  “Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa lebih baik dan lebih semangat dalam melayani masyarakat,” tegasnya. Senada hal tersebut, Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi LAN RI, Dr. Basseng, M.Ed., menekankan, birokrasi memiliki tugas utama untuk tunduk dan patuh pada pemimpin yang terpilih. “Di tingkat nasional, birokrasi harus tunduk kepada Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh kabinet. Sementara di tingkat provinsi, mereka harus patuh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya. Ia juga menegaskan prinsip birokrasi dalam pemerintahan itu “When politics ends, administration begins.” “Ketika proses politik selesai, yang harus berjalan adalah administrasi, birokrasi, serta implementasi kebijakan publik,” jelasnya. Acara juga dihadiri Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin, SPd, M.Eng., serta Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Dr. Drs. H. Budi Santosa, M.Si.***