Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

Pimpin Upacara HAB ke-80 di Rembang, Wagub Jateng Tegaskan Penguatan Sinergi Kemenag hingga Daerah

/

REMBANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memimpin Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rembang, yang digelar di MAN 2 Rembang, Jalan Sunan Bonang, Lasem, Sabtu, 3 Januari 2026. Upacara diikuti seluruh guru dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenag Kabupaten Rembang serta siswa MAN 2 Rembang. Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menyampaikan, peringatan HAB ke-80 menjadi momentum refleksi perjalanan Kementerian Agama dalam melayani umat selama delapan dekade. Berbagai program Kemenag dinilai telah memberi dampak nyata, baik di internal lembaga maupun langsung dirasakan masyarakat hingga tingkat desa. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini membangun sinergi dengan Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota. “Saya memilih di Kabupaten Rembang karena ingin lebih ke dalam lagi, bekerja sama sampai ke kantor agama di tingkat kabupaten,” ujar putra almarhum Mbah Maimoen Zubaer, pengasuh Ponpes Al Anwar Sarang Rembang tersebut. Ia menambahkan, kolaborasi tersebut telah membuahkan hasil. Salah satunya dengan ditetapkannya sejumlah daerah di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota ramah toleran, seperti Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Menurutnya, capaian toleransi tidak dapat dilepaskan dari peran Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama. “Selain penguatan toleransi, Pemprov Jateng juga memberikan perhatian kepada guru-guru agama melalui program insentif yang dilaksanakan bersama Kementerian Agama melalui kanwil hingga daerah,” tuturnya. Pemprov Jateng secara konsisten memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah program strategis yang dijalankan di antaranya,Desa Sadar Kerukunan yang hingga akhir tahun 2025 telah terbentuk di 25 desa. Lalu, Kampung Moderasi Beragama telah terdapat di 75 tempat, kampung zakat, hingga Gerakan Merah Marun (Menyemai Ramah untuk Masyarakat Rukun) yang telah diimplementasikan di 14 kabupaten/kota. Sinergi yang baik itu membuat Jawa Tengah memborong penghargaan pada Harmony Award tahun 2025. Dari 18 kategori yang diperebutkan secara nasional, Jateng berhasil meraih 9 penghargaan. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rembang, Moh. Mukson, menyebut peringatan HAB ke-80 di Rembang sebagai momen yang istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. “Kehadiran Wakil Gubernur menjadi inspirasi dan menambah semangat kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mukson. Pada momentum tersebut, Mukson menegaskan tolok ukur keberhasilan Kementerian Agama sangat sederhana, yakni sejauh mana umat semakin dekat dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. “Indikator keberhasilan Kemenag sangat sederhana, jika umat lebih dekat dengan agama maka kemenag berhasil menjalankan tupoksinya. Sebaliknya, jika umat makin jauh dari agama maka Kemenag gagal menjalankan fungsinya,” tutupnya. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan Sarasehan Satu Jam Lebih Dekat Bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan tema Sinergi Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memperkuat Kerukunan dan Pembangunan Berkelanjutan.***

Ngopeni Ngelakoni

Ketika Surya Menjadi Tenaga, Asa Baru di Kepungan Rob Sayung

/

DEMAK – Siang pada 31 Desember 2025, di Dukuh Lengkong, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di tengah kawasan pesisir yang bertahun-tahun bergulat dengan rob, sebuah pompa berdiri sebagai simbol ikhtiar baru: Pompa Air Tenaga Surya (PATS). PATS Sayung ini baru saja diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Tan Yasin Maimoen. Ada satu pesan sederhana namun tegas, penanganan rob tak lagi mengandalkan cara lama yang mahal dan boros energi. “Kalau hanya pompa, itu solusi pertama. Tapi kita juga harus berpikir jangka panjang,” ujar Ahmad Luthfi. Panel-panel surya sudah dicoba dua hari lalu. Tak berbunyi, tak berasap. Hanya cahaya matahari yang jatuh perlahan di permukaannya, lalu diubah menjadi energi yang menggerakkan pompa air di bawah sana. Pompa yang diresmikan itu bukan pompa biasa. Ia bekerja dengan sistem hibrid yang mengandalkan energi matahari di siang hari dan otomatis beralih ke listrik saat malam atau cuaca mendung. Matahari sebagai sumber daya utama. Panel surya menangkap sinar matahari dan mengonversinya menjadi listrik arus searah. Energi inilah yang kemudian dialirkan ke inverter atau langsung ke motor pompa, tergantung pada sistem yang digunakan. Saat matahari kian tinggi, listrik yang dihasilkan pun semakin kuat, dan pompa bekerja lebih optimal mengalirkan air. Tanpa perlu sakelar manual, tanpa ketergantungan pada solar berbahan bakar minyak yang selama ini menjadi beban anggaran. Air yang dipompa bisa berasal dari sungai, saluran, atau genangan rob. Ia didorong naik melalui pipa, lalu dialirkan ke lahan pertanian, kolam penampung, atau langsung ke saluran pembuangan. Tanpa bahan bakar, tanpa ketergantungan pada listrik jaringan. Pompa ini bekerja mengikuti ritme alam, aktif saat matahari bersinar, berhenti ketika senja tiba. Di situlah keistimewaannya. Pompa air tenaga surya bukan sekadar mesin, melainkan cara baru berdamai dengan lingkungan. Ia mengandalkan energi yang tersedia setiap hari, memangkas biaya operasional, dan memberi solusi berkelanjutan bagi wilayah yang kerap kekurangan air atau dilanda genangan. Saat matahari terbit, harapan ikut mengalir bersama air yang bergerak pelan namun pasti. Bagi Pemprov Jawa Tengah, PATS Sayung bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan model. Model penanganan rob yang lebih hemat, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Ahmad Luthfi menyebut, ke depan energi terbarukan akan menjadi bagian penting dalam berbagai sektor, bukan hanya pengendalian banjir. “Ini akan kita jadikan contoh. Bukan hanya untuk rob, tapi juga untuk pertanian, perikanan, bahkan perkantoran,” katanya. Bagi Bupati Demak Esti’anah, kehadiran PATS ini terasa seperti angin segar. Selama ini, pompa air memang tersedia di banyak titik rawan banjir, tetapi biaya BBM kerap menjadi persoalan klasik. “Pompa ada, tapi BBM-nya berat. Dengan tenaga surya, ini jadi solusi yang sangat efektif. Alhamdulillah, respons dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur cepat sekali,” ujar Esti’anah. Ia berharap, skema serupa bisa direplikasi di titik-titik rawan rob lainnya di Demak, agar penanganan banjir tak lagi bersifat tambal sulam. Di balik pompa itu, ada perhitungan teknis dan efisiensi yang matang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan, PATS Sayung menggunakan dua unit pompa dengan kapasitas masing-masing 125 liter per detik. “Pokoknya sangat efisien. Siang hari semua operasional pakai solar cell. Malam baru pakai listrik. Biayanya jauh lebih murah,” kata Henggar. Menurutnya, jika menggunakan pompa berbahan bakar BBM, biaya operasional bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Dengan sistem tenaga surya, beban itu nyaris hilang. “Paling kita hanya menyiapkan biaya listrik. Estimasinya sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Masih akan kita hitung pastinya setelah sebulan beroperasi penuh,” ujarnya. Pompa ini didukung 74 panel surya berkapasitas masing-masing 720 Watt peak, dengan total daya mencapai 66 kiloWatt peak. Saat matahari bersinar penuh, energi terbarukan sepenuhnya menggerakkan pompa. Ketika cahaya berkurang, sistem otomatis beralih ke listrik PLN tanpa jeda. Pelaksanaan pekerjaan PATS dimulai pada 16 Oktober 2025 dan selesai pada tanggal 22 Desember 2025 atau 68 hari kalender. Di tengah ancaman rob yang belum sepenuhnya pergi, pompa tenaga surya di Sayung memberi satu pelajaran. Berhadapan dengan alam tak selalu harus dengan biaya mahal, tetapi dengan kecerdasan, kolaborasi, dan keberanian mencoba cara baru.***

Ngopeni Ngelakoni

Pompa Air Tenaga Surya Jadi Awal Transisi Penanganan Rob di Pesisir Demak

/

DEMAK – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengurangi ketergantungan pada pompa berbahan bakar minyak dalam penanganan banjir rob di wilayah pesisir. Langkah awal itu ditandai dengan peresmian Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Rabu, 31 Desember 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan rob di kawasan Sayung tidak bisa terus-menerus bergantung pada pompa sebagai satu-satunya solusi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang untuk menghadapi persoalan banjir pesisir. “Saya tidak ingin pompa-pompa terus. Apakah tidak ada alternatif lain? Penanganan rob harus dipikirkan secara komprehensif,” ujar Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Ia mencontohkan, pembangunan kolam retensi di sejumlah wilayah yang terbukti mampu menampung air dalam volume besar dan membantu pengendalian banjir. Kolam Retensi Terboyo, misalnya, disebut mampu menampung sekitar 6,7 juta meter kubik air. “Model seperti kolam retensi itu bisa membantu mengatasi banjir. Karena itu, ke depan saya minta pemerintah daerah sampai tingkat desa menyiapkan lahan untuk pembangunan embung,” kata Gubernur. Meski demikian, Ahmad Luthfi menegaskan, pompa air tetap dibutuhkan sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir, terutama sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Kehadiran Pompa Air Tenaga Surya di Sayung dinilai menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. PATS Sayung dibangun dengan dua unit pompa hybrid yang dapat beroperasi menggunakan tenaga surya maupun listrik dari jaringan PLN. Kedua pompa tersebut memiliki kapasitas total 2 x 125 liter per detik dan didukung panel surya berdaya 66 kilowatt peak (kWp). Fasilitas ini juga dilengkapi rumah pompa serta empat unit kamera pengawas (CCTV). Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp 1,4 miliar ini didukung 74 unit panel surya berkapasitas masing-masing 720 watt peak. Pada kondisi cuaca cerah, pompa dapat beroperasi sepenuhnya menggunakan energi matahari. Sementara pada malam hari atau saat intensitas cahaya rendah, sistem dialihkan menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang 66 kVA. Menurut Ahmad Luthfi, penggunaan pompa berbasis energi surya merupakan bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, sekaligus menekan biaya operasional penanganan banjir. “Pompa air tenaga surya ini yang pertama untuk sistem pompa di wilayah kita. Ini bisa memangkas biaya solar dan ke depan akan menjadi pilihan utama,” ujarnya. Ditambahkan, pemanfaatan energi surya tidak hanya akan diterapkan untuk pengendalian banjir, tetapi juga untuk sektor lain seperti pertanian, perikanan, perumahan, hingga perkantoran. “Energi terbarukan akan kita maksimalkan dan kita jadikan role model di wilayah lain,” kata Ahmad Luthfi. Operasional dan pemeliharaan PATS Sayung dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bodri Kuto. Kepala Dinas Pusdataru Jateng, Henggar Budi Anggoro, mengatakan, proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan panel surya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Trina Mas Agra Indonesia. “Total panel surya yang tersedia sebanyak 320 unit. Saat ini yang terpasang baru 74 unit, sehingga masih sangat memungkinkan dilakukan pemasangan lanjutan. Mudah-mudahan ke depan dapat dialokasikan kembali,” ujar Henggar. Ia menyebutkan, pekerjaan pembangunan PATS dimulai pada 16 Oktober dan rampung pada 22 Desember 2025 dengan durasi sekitar 68 hari kalender. “Mudah-mudahan fasilitas ini dapat berfungsi optimal dan mampu menurunkan muka air sebagai bagian dari upaya pengendalian rob di Sayung dan sekitarnya,” ungkapnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Sambut 2026, Luthfi-Yasin Siapkan “Take Off” Program Pro-Rakyat

/

SEMARANG – Setelah menutup 2025 dengan pertumbuhan ekonomi 5,37 persen dan realisasi investasi Rp 66,1 triliun pada triwulan III, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tahun 2026 sebagai fase “take off” pembangunan melalui penguatan investasi dan program pembangunan yang berpihak langsung krpada kepentingan rakyat atau pro-rakyat. Begitu pula terkait kinerja Pemprov Jateng dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyusul selesainya penyiapan fondasi pembangunan sepanjang 2025, khususnya di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. “Tentu kita belum puas dengan capaian selama 2025. Sepuluh bulan ini kita fokus menyiapkan roadmap dan blueprint pembangunan Jawa Tengah. Infrastruktur kita siapkan agar 2026 bisa menjadi tahun percepatan program yang lebih menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Ahmad Luthfi. Pernyataan itu disampaikan Gubernur usai acara Refleksi dan Doa Bersama Akhir Tahun 2025 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 31 Desember 2025. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, para asisten Sekda, serta seluruh kepala OPD dan BUMD. Refleksi dan doa bersama adalah bentuk sederhana dalam mensyukuri apa yang telah dicapai sepanjang 2025, sekaligus menyambut 2026. Ahmad Luthfi menjelaskan, arah pembangunan Jawa Tengah telah digariskan secara jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut menjadi pondasi utama dan kunci dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program daerah. Menurutnya, sepanjang 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penyiapan infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur sumber daya manusia, jalan dan sarana prasarana, pertanian, hingga infrastruktur pendukung investasi. “Kalau infrastruktur sudah kita siapkan di 2025, maka 2026 Jawa Tengah memiliki dasar yang kuat untuk mendukung program strategis pemerintah pusat, khususnya swasembada pangan. Kita siapkan agar 2026 bisa take off kepada program yang lebih berkepentingan atau berpihak kepada rakyat. Jawa Tengah kita proyeksikan sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penopang industri nasional,” tuturnya didampingi Taj Yasin Maimoen. Dari sisi kinerja makro, Ahmad Luthfi menyebutkan, pembangunan sepanjang 2025 telah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka kemiskinan dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Penurunan tersebut sejalan dengan kebijakan pengendalian tingkat pengangguran terbuka, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan investasi. Sepanjang 2025, serapan tenaga kerja dari investasi padat karya tercatat mendekati 335.000 orang. Sementara itu, realisasi investasi Jawa Tengah hingga triwulan III 2025 telah mencapai Rp 66,1 triliun. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,37 persen, yang menjadi modal optimisme menyongsong 2026. Memasuki tahun mendatang, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penguatan iklim investasi akan menjadi salah satu prioritas utama. “Investasi harus kita genjot agar pembangunan tidak semata mengandalkan APBD dan PAD. Dengan infrastruktur yang sudah disiapkan, percepatan pembangunan di Jawa Tengah akan semakin tinggi,” ungkapnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Infrastruktur Pengairan Jateng Redam Rob dan Suplai Irigasi

/

SEMARANG – Air pernah menjadi momok bagi warga Mulyorejo, Kota Pekalongan. Hampir setiap hari, rob merayap masuk ke jalan desa, menggenangi rumah, memaksa warga hidup berdamai dengan genangan. Kini, pemandangan itu perlahan tinggal kenangan. Di tepi Sungai Bremi-Meduri, deretan parapet beton berdiri kokoh, menjadi garis pembatas antara air pasang dan ruang hidup warga. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuntaskan pembangunan infrastruktur pengairan yang menyasar dua kebutuhan mendasar, yakni melindungi kawasan pesisir dari rob dan memastikan sawah tetap mendapat air. Penguatan daerah aliran sungai (DAS), pembangunan dan revitalisasi embung, hingga pemasangan pompa air tenaga surya menjadi bagian dari upaya tersebut. Di Pekalongan, tanggul Sungai Bremi-Meduri sepanjang total 2.333 meter dibangun sebagai benteng rob. Parapet beton cyclop setinggi sekitar 1,5 meter itu kini melindungi tiga desa, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo, yang sebelumnya kerap tergenang. Kepala Desa Mulyorejo, Samroni, merasakan langsung perubahan itu. Warga tak lagi cemas setiap kali air laut pasang.“Dulu hampir setiap hari ada luapan sungai. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jalan juga tidak tergenang,” ujarnya, Selasa 30 Desember 2025. Dari pesisir utara, cerita serupa tentang perubahan hadir di lahan pertanian Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Di tengah kemarau yang biasanya membuat sawah kering dan panen terancam, embung hasil revitalisasi justru menjadi penyangga kehidupan. Embung berkapasitas 11.400 meter kubik itu mampu mengairi sekitar 25 hektare lahan pertanian. Bagi Matori, seorang petani setempat, keberadaan embung bukan sekadar infrastruktur, melainkan jaminan panen.“Kalau musim kemarau biasanya tidak panen. Sekarang bisa terairi dan hasil panen juga meningkat,” katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan, 2025 menjadi tahun penting pembangunan pengairan. Delapan embung baru dibangun, dua embung direvitalisasi, serta 14 paket perbaikan daerah aliran sungai dituntaskan di berbagai wilayah. Untuk tanggul Bremi-Meduri, Henggar menyebut, pembangunan pada 2025 mencakup 733 meter dari total 2.333 meter, sebagai bagian dari proyek tahun jamak sejak 2021.“Dengan peninggian sekitar 1,5 meter, desa-desa yang sebelumnya selalu tergenang kini relatif aman,” ujarnya. Penguatan DAS juga difokuskan pada wilayah strategis seperti DAS Pemali, Bodri, Kutho, dan Blorong. Meski di beberapa titik penanganan masih bersifat darurat, Henggar menegaskan arah kebijakan tetap bertumpu pada ketahanan pangan melalui perbaikan jaringan irigasi dan fungsi embung. Upaya pengendalian air tak berhenti di situ. Di Desa Dukuh Lengkong, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Pemprov Jateng menyiapkan pengoperasian Pompa Air Tenaga Surya (PATS) berkapasitas 2 x 125 liter per detik. Wilayah ini berada di elevasi rendah, sehingga rob dan hujan kerap meninggalkan genangan berkepanjangan. “Pompa ini bekerja dengan sistem hibrida, panel surya dan listrik. Harapannya genangan bisa teratasi,” kata Henggar. Pengoperasian pompa tersebut merupakan instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dijadwalkan diresmikan pada Rabu 31 Desember 2025. Menyongsong 2026, Pemprov Jateng juga menyiapkan 15 unit pompa mobile berkapasitas 250 liter per detik untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologis. Namun, Henggar menekankan bahwa infrastruktur hanyalah satu bagian dari solusi. “Ini harus dibarengi dengan peran masyarakat. Menjaga DAS dan lingkungan menjadi kunci agar dampak siklus hidrometeorologis bisa ditekan,” pungkasnya. Di Pekalongan, Kendal, hingga Sayung, Demak, pembangunan pengairan kini tak hanya menahan air. Ia menjaga harapan agar pesisir tetap layak dihuni dan sawah terus memberi panen.***

Ngopeni Ngelakoni

Empat Puluh Penghargaan, Penanda Arah Pembangunan Jawa Tengah

/

SEMARANG – Di balik deretan angka dan plakat penghargaan, ada cerita tentang arah. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sedikitnya 40 penghargaan dari kementerian, lembaga negara, media nasional, MURI, hingga organisasi masyarakat. Namun bagi pemerintah daerah, capaian itu bukan sekadar penambahan etalase prestasi, melainkan penanda bahwa kebijakan yang dijalankan bergerak seirama dengan kebutuhan warga. Penghargaan datang dari berbagai sektor, seperti pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga investasi. Masing-masing membawa pesan bahwa pembangunan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi menyentuh desa, pasar, puskesmas, hingga sentra UMKM. Salah satu cerita paling nyata hadir dari sektor kesehatan. Melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), layanan dokter spesialis tidak lagi identik dengan rumah sakit besar di kota. Mereka mendatangi wilayah-wilayah yang selama ini jauh dari akses rujukan. Di sana, antrean bukan sekadar angka, melainkan wajah-wajah warga desa yang kini lebih dekat dengan layanan kesehatan berkualitas. Dampak dari pendekatan itu tercermin pada angka stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting Jawa Tengah pada 2025 tercatat 17,1 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen. Atas capaian tersebut, Jawa Tengah diganjar penghargaan intervensi spesifik stunting terbaik kategori Regional I dari Kementerian Kesehatan. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin upaya panjang menjaga generasi masa depan. Pengakuan lain datang dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media Group melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025. Jawa Tengah dinilai sebagai provinsi dengan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan terbaik. Di sektor kesehatan lingkungan, penghargaan Swasti Saba 2025 menjadi pengakuan atas konsistensi pembinaan kabupaten dan kota sehat. Namun pembangunan tidak hanya soal layanan. Ia juga tentang kepercayaan. Di bidang tata kelola, Jawa Tengah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Gubernur Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah penegasan bahwa integritas tetap menjadi fondasi pemerintahan. Stabilitas ekonomi pun dijaga dengan pendekatan yang yang aplikatif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jawa Tengah kembali dinobatkan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah berkinerja terbaik kawasan Jawa-Bali 2025. Strategi pengendalian harga dijalankan melalui keterjangkauan, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik yang intensif. Salah satu upaya agar dapur rumah tangga tetap ngepul di tengah dinamika ekonomi. Di sisi lain, iklim investasi terus dirawat. Gubernur Ahmad Luthfi menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah 2025 dan Pioneer of Economic Empowerment. Penghargaan itu mencerminkan keseimbangan antara menarik investasi dan memberi ruang tumbuh bagi UMKM serta industri lokal. Pendekatan kolaboratif juga menjadi ciri pembangunan Jawa Tengah. Apresiasi Citalokafest 2025 2025 sebagai pendorong aglomerasi Solo Raya hingga pengakuan sebagai provinsi terbaik dalam program penyediaan perumahan menunjukkan bahwa pembangunan wilayah tidak berjalan sendiri-sendiri. Sejumlah penghargaan di bidang inovasi pemerintahan dan industri hijau melengkapi mozaik capaian sepanjang tahun. Bahkan gagasan Ahmad Luthfi tentang upaya menyelamatkan pesisir Pantai Utara di Jawa Tengah dari abrasi, dibukukan Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri). Mageri Segoro hadir sebagai ikhtiar kolektif membangun perlindungan pantai melalui tanggul laut terpadu, rehabilitasi mangrove, dan penataan kawasan pesisir. Ia bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi narasi tentang keberanian melawan kehilangan, dan kesungguhan menjaga ruang hidup dari ancaman yang terus bergerak. Keseriusan itu mendapat pengakuan nasional. Mageri Segoro tercatat dalam Muri sebagai program penanganan abrasi dan rob pesisir terintegrasi. Penanaman Mangrove Serentak Terbanyak. Ada 1,9 juta bibit mangrove di 17 kabupaten/kota pesisir secara serentak, melibatkan lebih dari 20 ribu peserta. Rekor ini bukan sekadar catatan prestasi, melainkan penegasan bahwa pendekatan Jawa Tengah dalam merawat garis pantai dinilai inovatif dan berdampak luas. Deretan prestasi itu diperkuat dengan capaian Jawa Tengah sebagai Provinsi Terbaik I dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan, serta peringkat tinggi dalam industri hijau dan inovasi pemerintahan. Berbagai penghargaan dari Kemendagri, KemenPAN-RB, hingga Kementerian Perindustrian menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi paling adaptif menghadapi perubahan. Bagi Gubernur Ahmad Luthfi, deretan penghargaan itu bukan tujuan akhir. “Tapi pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya. Empat puluh penghargaan itu, pada akhirnya, bukan soal jumlah tapi sebagai penanda arah. Ia adalah cermin konsistensi, tentang bagaimana Jawa Tengah menata pembangunan dengan pijakan pelayanan publik, tata kelola yang bersih, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan berkelanjutan menuju masa depan.***

Ngopeni Ngelakoni

Pengubah Wajah Pesisir Jawa Tengah itu Bernama Desalinasi

/

SEMARANG – Di Desa Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, air laut bukan lagi sekadar latar kehidupan. Bertahun-tahun, air asin justru menjadi bagian dari masalah. Dari merembes ke sumur, merusak sumber air, dan memaksa warga membeli air bersih dari jarak jauh dengan harga mahal. Bagi warga pesisir, air bersih adalah kebutuhan yang tak selalu mudah dipenuhi. Di desa pesisir yang bertahun-tahun dikepung air payau itu, warga kini bisa mengisi galon tanpa harus berjalan jauh atau membayar mahal. Airnya jernih, rasanya tawar, dan yang terpenting aman untuk diminum, bahkan untuk susu bayi. Kini keadaan mulai berubah. Pada tahun pertama pemerintahannya di 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menunaikan janji kampanye mereka, menghadirkan solusi nyata bagi krisis air bersih masyarakat pesisir. Enam unit mesin desalinasi berdiri di berbagai wilayah Pantura, mengubah air payau menjadi air tawar yang siap diminum. Program ini lahir dari kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BUMD, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sebagai pengembang teknologi. Dari enam unit desalinasi, tiga dibangun langsung oleh Pemprov Jateng melalui Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK), masing-masing di Desa Randusanga Kulon (Brebes), Desa Banjarsari Kecamatan Sayung (Demak), dan Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti (Pati). Satu unit lainnya dibangun BUMD Tirta Utama Jawa Tengah (TUTJ) di Rusunawa Slamaran, Kecamatan Krapyak Lor, Kota Pekalongan. Sementara dua unit tambahan berdiri di Kabupaten Demak dan Rembang melalui kolaborasi DPU BMCK dan Bank Jateng. Bagi Kepala DPU BMCK Jawa Tengah, Hanung Triyono, desalinasi adalah jawaban sederhana atas persoalan kompleks pesisir. Program ini sangat membantu masyarakat pesisir utara Jawa Tengah. “Prinsipnya sederhana, tapi manfaatnya sangat besar,” ujarnya di Semarang, Sabtu, 27 Desember 2025. Dijelaskan, satu mesin desalinasi mampu memproduksi sekitar 4.000 liter air bersih per hari, setara 200 galon atau mencukupi kebutuhan sekitar 400 rumah per bulan. Artinya, satu unit mesin cukup melayani satu desa. Air laut yang selama ini menjadi ancaman, diolah melalui lima tahapan: sand filter, membran reverse osmosis (RO), dua tahap karbon, dan penyinaran ultraviolet. Hasilnya adalah air minum yang telah diuji di laboratorium independen terakreditasi, dengan total zat terlarut (TDS) hanya 62 mg/liter, jauh di bawah ambang batas Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Pengelolaannya pun diserahkan kepada masyarakat. BUMDes atau kelompok pengelola air desa dipercaya mengoperasikan mesin dan menjual air dengan harga sekitar 50 persen lebih murah dari harga pasar. Hasil penjualan digunakan untuk biaya listrik dan perawatan mesin. Di Randusanga Kulon, Kepala Desa Affan Setyono memilih langkah awal yang humanis: air dibagikan gratis selama satu bulan pertama. “Ini air RO dari air payau, sehat. Kami siap mengelola dan menjualnya hanya untuk biaya operasional,” katanya. Bagi Sri Hastutik, warga setempat, perubahan itu terasa langsung. Ia kini hanya membayar Rp 2.500 per galon, jauh lebih murah dari harga air isi ulang sebelumnya yang mencapai Rp 5.000 per galon. “Dulu harus jalan hampir satu kilometer untuk beli air. Sekarang dekat dan murah,” ujarnya. Lebih dari soal harga, kualitas air menjadi alasan utama rasa tenang. “Airnya tidak asin. Aman buat susu bayi,” katanya sembari menimang balita berusia tiga bulan. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen melihat program desalinasi sebagai investasi jangka panjang. Selain memenuhi kebutuhan dasar, air bersih berdampak langsung pada penurunan stunting, perbaikan gizi, hingga peningkatan produktivitas UMKM. “Kita bangga karena teknologi ini 100 persen karya anak bangsa, dikembangkan oleh Undip. Tidak impor,” kata Gus Yasin. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengadopsi konsep ini, terutama jika proyek giant sea wall di Pantura kelak terwujud. Kolam retensi di sepanjang tanggul laut, menurutnya, bisa menjadi sumber air baku desalinasi. Jika kolam retensinya bisa dimanfaatkan, kebutuhan air bersih di sepanjang Pantura teratasi. Pakar desalinasi Undip, Prof I Nyoman Widiasa, menyebut program ini sebagai contoh nyata collaborative governance. Pada 2026, Undip bahkan menyiapkan pengembangan desalinasi berbasis tenaga surya agar lebih hemat energi. Teknologi ini juga didorong untuk dimanfaatkan industri, sehingga pengambilan air tanah yang menjadi penyebab penurunan muka tanah bisa dikurangi. “Dampak langsungnya adalah air minum aman dan murah. Dampak jangka panjangnya kesehatan masyarakat dan lingkungan,” jelasnya. Bagi Nyoman, kunci keberlanjutan opersional mesin desalinasi terletak pada aspek pengelolaan. Sistem pengelolaan berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ada yang dikelola oleh Pondok Pesantren, oleh Bumdes, oleh Koperasi, dan oleh KP SPAM. Pemprov Jawa Tengah pun telah menyiapkan langkah lanjutan. Pada 2026, dua unit desalinasi tambahan direncanakan dibangun, dengan alternatif lokasi di Tegal, Pemalang, dan Demak, menyesuaikan kemampuan anggaran. Di pesisir Jawa Tengah, air asin tak lagi semata membawa masalah. Dengan teknologi, kolaborasi, dan keberpihakan kebijakan, laut kini menghadirkan harapan. Ia mengalir pelan sebagai air kehidupan bagi warga yang selama ini paling dekat dengan pantai, namun paling jauh dari air bersih.***

Ngopeni Ngelakoni

Jateng Perkuat Pembangunan di 2025, Fokus Hadapi Tantangan 2026

/

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian pembangunan yang signifikan sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator makro menunjukkan perbaikan, mulai dari penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, hingga penguatan layanan dasar. Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kinerja dan kesiapan menghadapi tantangan tahun 2026. Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 29 Desember 2025. Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekda Jateng Sumarno, jajaran pimpinan dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut serta dalam apel tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur, Sekda, para asisten, dan seluruh ASN. Sepuluh bulan yang telah kita lalui patut disyukuri dengan meningkatkan kinerja dan kesiapan menghadapi tantangan 2026,” ujar Ahmad Luthfi. Ia menjelaskan, capaian pembangunan Jawa Tengah selama 2025 bertumpu pada tiga prioritas utama, yakni penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, perluasan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,37 persen secara tahunan (year on year), melampaui rata-rata nasional. Program rumah tidak layak huni (RTLH) terealisasi sekitar 150 ribu unit, sementara tingkat pengangguran terbuka turun 0,12 persen menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai Rp 66,1 triliun, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 orang. Pada sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembalikan hak pendidikan sekitar 1.100 anak putus sekolah. Selain itu, ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem difasilitasi bersekolah melalui program sekolah kemitraan bersama sekolah swasta. Sementara di bidang kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) telah dilaksanakan sebanyak 876 kali hingga Desember 2025. Program ini menjangkau 738 desa di 388 kecamatan dengan total sasaran 83.137 jiwa. Capaian tersebut mengantarkan Jawa Tengah meraih penghargaan atas akselerasi layanan kesehatan. “Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja dengan ikhlas dan tulus, dengan semangat kolaborasi antara ASN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati dan wali kota, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Ahmad Luthfi. Memasuki 2026, Gubernur menegaskan, prioritas pembangunan diarahkan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai provinsi swasembada pangan. Infrastruktur yang dibangun sepanjang 2025, menurutnya, telah diarahkan untuk mendukung target tersebut melalui kerja berjenjang dan berkelanjutan hingga tingkat desa. “Setiap kebijakan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Jabatan dan kebijakan tidak ada artinya jika tidak memberikan manfaat nyata,” tegasnya. Di akhir amanat, Ahmad Luthfi mengimbau ASN merayakan pergantian tahun secara sederhana sebagai bentuk empati terhadap daerah yang tengah mengalami bencana. “Kita perbanyak bersyukur, bersedekah, dan berdoa. Lebih banyak merenungi apa yang bisa kita berikan. Mari bersama menjadikan Jawa Tengah gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” pungkasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Kolaborasi Sunyi yang Menggerakkan Jawa Tengah

/

SEMARANG – Di Jawa Tengah, pembangunan tak lagi lahir semata dari ruang rapat birokrasi. Sepanjang 2025, gagasan-gagasan akademik turun langsung ke desa, pesisir, dan wilayah rawan bencana. Melalui kolaborasi dengan 44 perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka babak baru pembangunan. Lebih ilmiah, lebih efisien, dan lebih dekat dengan kebutuhan warga. Bukan lagi sekadar wacana kolaborasi. Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawal langsung program-program strategis gubernur. Dari desa pesisir hingga wilayah rawan bencana, kampus hadir membawa kajian akademik, tenaga ahli, dan mahasiswa ke jantung pembangunan daerah. Inilah wajah baru pembangunan Jawa Tengah pada 2025: kampus turun tangan, pemerintah berbagi peran. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kolaborasi tidak lagi sekadar jargon. Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta dilibatkan secara aktif untuk mengawal dan menuntaskan program-program prioritas daerah. Kerja sama itu dirajut dalam satu wadah bernama Forum Rektor. Sebuah ruang temu antara kebijakan publik dan nalar akademik. Tak lama setelah dilantik, tepat 14 Maret 2025, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin menandai babak baru itu dengan menandatangani nota kesepahaman bersama 44 rektor dan direktur perguruan tinggi. Hanya 22 hari setelah pelantikan, kerja kolaboratif lintas sektor langsung bergerak. “Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” ujar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu, 28 Desember 2025. Beban pemerintah menjadi lebih ringan. Sementara kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, karena disusun dari kajian, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama. Hasilnya mulai terasa. Sepanjang 2025, kampus-kampus tersebut telah terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Dinas Perumahan, misalnya, menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik untuk mengawasi program RTLH. Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin, memastikan bantuan tidak salah alamat. Di sektor kesehatan, perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan menyosialisasikan sensus kesehatan dan program Speling. Sementara di wilayah rawan bencana, BPBD bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana. Menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan masyarakat. Kolaborasi ini, menurut Yasip, baru permulaan. Ke depan, targetnya bukan hanya 29, melainkan seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Pada 2026, giliran 72 perguruan tinggi swasta lain yang akan menyusul bergabung. “Harapan kami, kerja sama ini juga ditiru pemerintah kabupaten dan kota. Supaya strategi pembangunan sejalan, dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” ujarnya. Bagi Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, langkah ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Setiap kampus diberi keleluasaan memilih program sesuai potensi, wilayah, dan keahliannya. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Beberapa program unggulan lahir dari skema ini. Universitas Diponegoro (Undip), misalnya, mengembangkan program desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir. Di Kudus, mahasiswa KKN dilibatkan dalam pengawasan RTLH yang diluncurkan langsung Gubernur Ahmad Luthfi. Penanganan stunting, cek kesehatan gratis, hingga pelayanan Speling dijalankan bersama sejumlah kampus. “Manfaatnya besar. Pemerintah Provinsi Jateng dengan masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki tujuan saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid. Menurutnya, Pemprov mendapat keuntungan besar, yakni dukungan tenaga ahli dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, program bisa dipetakan berdasarkan wilayah dan kompetensi kampus. Masalah stunting di Banyumas, misalnya, ditangani Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Persoalan Wonogiri dan Sragen diserahkan ke Universitas Sebelas Maret (UNS). Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi ini menjadi solusi yang efisien. Gus Yasin menegaskan, kerja sama dengan kampus bukan formalitas MoU belaka. Yang dibangun adalah kerja tematik untuk mengawal pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga air bersih. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” katanya. Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan kampus adalah cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak lahir dari intuisi semata. “Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang. Di Jawa Tengah, pembangunan kini tak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan pun menemukan pijakan ilmiahnya. Lebih akademik, lebih efisien, dan lebih membumi. Pembangunan tak lagi sekadar deretan program, melainkan jejak pengetahuan yang menyentuh kehidupan warga. Ia meninggalkan arah yang lebih jelas bagi masa depan.***

Ngopeni Ngelakoni

Tak Sekadar Cepat tapi Terasa Dekat, Cara Jawa Tengah Merawat Pelayanan Masyarakat

/

SEMARANG – Pelayanan publik sejatinya bukan hanya tentang kecepatan. Ia tentang kehadiran. Tentang rasa didengar. Tak hanya sekadar cepat tapi terasa dekat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membangun kedekatan itu dengan cara yang relevan dengan zaman, tanpa meninggalkan sentuhan manusiawi. Membangun kedekatan terus dilakukan dengan cara kekinian. Ikhtiar tersebut hadir melalui Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Sebuah aplikasi yang dirancang sederhana, namun mengubah cara pandang: pemerintah tidak lagi menunggu, melainkan membuka pintu selebar-lebarnya. JNN adalah aplikasi mobile resmi Pemprov Jawa Tengah yang bisa diunduh di Android maupun iOS. Di dalamnya, warga bisa mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan keluhan pelayanan publik. Semua dalam satu genggaman. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menuturkan, JNN sebagai ikhtiar untuk memangkas jarak antara negara dan warganya. “Pengembangan fitur terus kami lakukan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Di dalam JNN, tersedia kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), berita seputar Jawa Tengah, bursa kerja yang terhubung dengan e-Makaryo, hingga informasi transportasi Trans Jateng. Ada pula layanan cek pajak kendaraan, daftar fasilitas kesehatan, layanan Dukcapil, ruang Zilenial untuk generasi muda, hingga fitur khusus Mudik Natal dan Tahun Baru. Pada fitur Mudik Nataru, warga bisa melihat lokasi posko, kondisi lalu lintas, rest area, CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, hingga informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan laporan cuaca pun tersedia agar perjalanan bisa dipersiapkan dengan lebih tenang. Sejak diluncurkan Gubernur Ahmad Luthfi pada Agustus 2025, JNN mulai menemukan penggunanya. Hingga Desember, tercatat 7.034 warga telah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Dari sana, ribuan suara mengalir. “Total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dan 3.020 di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN,” kata Agung. Sebuah angka yang menunjukkan kepercayaan publik mulai tumbuh. Dari total aduan tersebut, 5.449 aduan atau sekitar 59 persen telah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan tindak lanjut. Bagi Pemprov, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin keterlibatan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun teknologi bukan jawaban tunggal. Pemerintah memahami, tidak semua warga nyaman dengan layar dan aplikasi. Karena itu, pendekatan fisik tetap dijaga melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Di tempat ini, warga bisa datang langsung. Duduk, berbicara, menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa sekat birokrasi. Kantor Gubernur bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi ruang layanan. “Kantor Gubernur juga menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat,” terang Agung. Rumah Rakyat tidak hanya hadir di Semarang. Titik layanan juga tersedia di kantor eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Pemerintah mendekat ke warga, bukan sebaliknya. Aduan yang masuk pun beragam: jalan rusak, penerangan umum, fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua menjadi bentuk partisipasi warga dalam mengontrol kinerja pemerintah. “Masyarakat memberikan kontrol terhadap program pemerintah. Dengan laporan itu, kekurangan bisa segera dibenahi,” ungkap Agung. Di sinilah esensi pelayanan publik bekerja. Negara hadir, mendengar, dan bergerak. Dari gawai hingga ruang layanan fisik. Program JNN dan Kantor Gubernur Rumah Rakyat menjadi cerminan arah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen: pelayanan yang responsif, inklusif, dan membumi. Teknologi digunakan bukan untuk menciptakan jarak, melainkan menjembatani. Sementara ruang tatap muka tetap dijaga agar negara selalu terasa dekat. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik bukan yang paling banyak berbicara, melainkan yang paling sungguh mendengar. Pelayanan publik bukan tentang seberapa canggih teknologi atau seberapa megah gedung pemerintahan. Ia tentang kemauan untuk hadir, mendengar, dan menanggapi. Di Jawa Tengah, kehadiran itu dirawat pelan-pelan. Dari layar ponsel hingga ruang pertemuan sederhana, agar negara tak hanya bekerja cepat, tetapi benar-benar terasa dekat di kehidupan masyarakat.***

Scroll to Top