Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

1.600 Mahasiswa KKN Tematik Diterjunkan Bantu Program Pemprov Jateng

SEMARANG – Sebanyak 1.600 mahasiswa dari 28 perguruan tinggi di Jawa Tengah diterjunkan ke sejumlah daerah untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.  Mereka turun langsung ke lapangan untuk membantu menyukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), data kemiskinan, infrastruktur, dan lainnya.  “Ada 1.600 mahasiswa yang disebar di Jawa Tengah, termasuk di UPGRIS (Universitas PGRI Semarang) ada 743 mahasiswa (yang akan ditempatkan) di tiga kabupaten, (yaitu) Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela acara Pelepasan KKN UPGRIS di Kota Semarang pada Selasa, 12 Agustus 2025. Khusus bagi mahasiswa KKN UPGRIS, mereka akan dilibatkan dalam pendataan bantuan perbaikan RTLH. Sebab, angka backlog atau kebutuhan rumah layak huni di Jateng pada tahun 2025 masih sebanyak 1.332.968 unit. Hingga semester 1 tahun 2025, total RTLH yang sudah tertangani ada sebanyak 140.144 rumah.  “Artinya ada 1.192.824 rumah yang masih menjadi backlog (kebutuhan masyarakat), dan harus bersama-sama kita tangani,” kata Wagub. Ia berharap, keterlibatan mahasiswa dalam program KKN Tematik mampu mempermudah masyarakat dan perangkat desa dalam mengumpulkan data. Dengan begitu, data yang didapatkan bisa lebih valid dan terverifikasi secara langsung. Beberapa waktu lalu, Pemprov Jateng sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan 44 kampus di Jateng untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Jateng, salah satunya melalui program KKN. Maka dari itu, Wagub menilai, program KKN Tematik yang digagas oleh perguruan tinggi ini berperan penting untuk memajukan Jateng. Dengan adanya KKN Tematik, harapannya mahasiswa mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembaruan data, yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan dan menyukseskan program pemerintah. “Mahasiswa bisa membantu pemerintah melalui verifikasi faktual di tingkat desa, yang saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya. Wagub menyampaikan, sebelumnya pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penyaluran bantuan. Akan tetapi, saat ini data tersebut diintegrasikan dengan DTSEN, yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia.  “DTSEN ini memuat semua informasi masyarakat, untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah,” ujarnya. Melalui KKN Tematik, para mahasiswa tentunya dengan pendampingan dari kampus bisa membantu pemerintah untuk melakukan verifikasi data tersebut. “Mahasiswa bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan operator desa, untuk mengawal verifikasi dan validasi terkait program penuntasan RTLH ini, bahkan membantu operator desa dalam (pemanfaatan dan) penggunaan (teknologi) digital (di desa),” ujar Wagub. Wagub menilai, pendampingan dari kampus sangat bermanfaat untuk mewujudkan program pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dalam pelaksanaan KKN Tematik, kampus mendampingi sekaligus melakukan kajian serta telaah terkait RTLH.   Pada kesempatan itu, Rektor UPGRIS, Sri Suciati, dalam sambutannya mengatakan bahwa KKN kali ini sangat istimewa, karena dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pihaknya juga mengapresiasi Pemprov Jateng yang telah memberikan perhatian kepada 743 mahasiswa, yang akan mengikuti KKN di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara.  “Mereka akan berada di daerah KKN, mulai tanggal 15 Agustus hingga 15 Oktober 2025, di 6 kecamatan dan 40 desa yang ada di 3 kabupaten tujuan,” ujarnya. Ia menambahkan, KKN Tematik merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Provinsi Jateng dengan UPGRIS melalui MoU tanggal 17 Maret 2025, tentang penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. “Tugas mahasiswa melakukan verifikasi dan validasi data RTLH di tiga kabupaten tersebut. Kampus akan melakukan pendampingan dan melaporkan kepada Pemprov Jateng, sehingga mudah-mudahan cita-cita satu KK (Kartu Keluarga), satu rumah layak huni bisa diwujudkan,” ucapnya.

Ngopeni Ngelakoni, Pesantren Obah

Serius Kembangkan Pariwisata Ramah Muslim, Jawa Tengah Tuai Apresiasi dari Tim Penilai IMTI 2025

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, atas komitmen dan keseriusannya dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim di wilayahnya.  Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Lapangan Tim Penilai IMTI di Ruang Rapat Wakil Gubernur Jateng pada Senin, 11 Agustus 2025. “Kami sangat senang, Jawa Tengah menunjukkan semangat tinggi dan dukungan penuh dalam membangun pariwisata (ramah) muslim. Tidak hanya infrastrukturnya yang berkembang, tetapi juga ekosistem pendukungnya,” ucap salah seorang penilai, Sumaryadi, di sela-sela kunjungan.    Menurutnya, penilaian IMTI merupakan hal yang penting, karena menjadi bagian dari upaya untuk menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah muslim terkemuka di dunia. Indeks ini selaras dengan Global Muslim Travel Index (GMTI).  Ada sebanyak 15 provinsi unggalan di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah, yang dinilai kesiapannya dalam mewujudkan wisata ramah muslim. “Dari hasil penilaian ini, provinsi akan mendapat gambaran posisi mereka secara nasional dan strategi pengembangannya,” jelas Sumaryadi yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pariwisata.  Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, pengembangan pariwisata ramah muslim di Jateng tidak hanya berfokus pada destinasinya, tetapi juga infrastruktur dan hal-hal pendukung lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain melakukan pendampingan dan pengawasan sertifikasi halal di Rumah Potong Ayam (RPA) dan Rumah Potong Hewan (RPH), pengembangan profesi Tukang Jagal Halal (Kang Jalal), serta upaya lainnya.  “Ini potensial menjadi profesi kerja yang menjanjikan, karena mereka dapat berperan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di berbagai sektor,” ungkap Wagub. Selain itu, Pemprov Jateng mendorong pelaku bisnis kuliner agar tidak hanya melakukan sertifikasi halal, tetapi juga menyediakan fasilitas ibadah yang layak bagi para pengunjung/wisatawan. “Para pelaku usaha menyadari bahwa langkah ini logis, dan dapat memperluas pasar mereka,” tambahnya. Melalui penilaian ini, Jawa Tengah diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata ramah muslim yang unggul di tingkat global. Diketahui, landasan hukum pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi. Pergub tersebut memuat lima poin penting, yakni penyediaan fasilitas ramah muslim, pengembangan ekosistem halal, koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan potensi wisata daerah, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Intensifkan Pelatihan Kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas

SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya agar para penyandang disabilitas di wilayahnya mendapat akses pelatihan tanggap kebencanaan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan saat ada kejadian bencana.  Pelatihan itu baik yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng.  “Kawan-kawan difabel benar-benar ikut andil, bukan hanya mendonorkan darah. Akan tetapi juga dilatih oleh PMI dan BPBD dalam (pelatihan) kebencanaan yang ada di Jawa Tengah,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menghadiri Penyerahan Penghargaan dan Temu Donor Darah Sukarela ke-50 dan ke-75 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, di Auditorium Univesitas Islam Negeri (UIN) Salatiga pada Kamis, 7 Agustus 2025. Hingga kini, pelatihan kebencanaan bagi para penyandang disabilitas terus dilakukan. Tersisa 8 daerah yang belum dijangkau dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jateng. “Yang belum, Insyaallah pada tahun ini akan ditambahkan lagi. Jadi, kebencanaan ini tidak memandang difabel atau tidak. Akan tetapi mereka harus benar-benar tanggap,” ucap Wagub. Pada kesempatan itu, Sekretaris Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (LIDi PB) Kabupaten Semarang, Ratna W., mengatakan, layanan inklusi disabilitas pada bidang kebencanaan dinilai sangat penting agar kejadian bencana bisa tertangani dengan baik.  Sebagai informasi, layanan inklusi disabilitas adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik, tanpa adanya diskriminasi. Sejauh ini, layanan kebencanaan masih memakai standar umum, padahal masing-masing disabilitas memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keterlibatan difabel dalam pelatihan kebencanaan ini sangat penting, agar bisa memberikan warna pada praktik inklusinya. Dalam acara Penyerahan Penghargaan dan Temu Donor Darah Sukarela ke-50 dan ke-75 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, ada sebanyak 2.140 orang penerima penghargaan. Ribuan orang itu, terdiri dari 1.614 pendonor sebanyak 50 kali dan 526 pendonor sebanyak 75 kali. Pada kesempatan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng menyalurkan 10 unit kursi roda, 10 pasang kruk atau alat bantu jalan, 10 paket Al-Quran braille untuk Yayasan Komunitas Sahabat Mata, serta menyerahkan dana bantuan Pembangunan Rumah Sahabat untuk Semua Ragam Disabilitas sebesar Rp20 juta. Selain itu, penyaluran dana kebencanaan untuk wilayah Sirampok, Kabupaten Brebes sebesar Rp190.500.000,- dari PMI se-Jawa Tengah.

Ngopeni Ngelakoni

Kunjungi LPKA Kutoarjo, Ning Nawal Yasin Dukung Pembinaan Anak Bermasalah Hukum

PURWOREJO – Bunda Forum Anak Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo, di Kabupaten Purworejo, Rabu (6/8/2025) sore. Kunjungan itu bersamaan dengan kegiatan Dolan Bareng FAN Jateng bertema “Satu Langkah, Seribu Asa: Menjalin Cerita, Bersama Harapan” yang diadakan oleh Forum Anak, dalam rangka rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Pada kesempatan itu, Ning Nawal menyatakan komitmennya, dalam mendukung pembinaan anak-anak yang bermasalah dengan hukum di LPKA tersebut. Menurut dia, setiap anak memiliki hak yang sama, termasuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan. “Kami hadir di LPKA sebagai bentuk dukungan, bahwa mereka tidak sendirian, ada Pemprov yang mendukung dan menegaskan kembali bahwa mereka juga memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya,” kata dia seusai mengunjungi LPKA Kutoarjo. Ning Nawal juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung kegiatan pembinaan. Dari Baznas Jateng berupa 30 set alat cukur, 135 set perlengkapan mandi dan kebersihan diri, 135 set perlengkapan salat, dan 20 krat daging kornet penambah gizi. Selain itu juga bantuan peralatan olahraga dan perlatan elektronik dari Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP Korpri) Jawa Tengah serta lima kasur dari RSUD Dr Moewardi Jawa Tengah. Dia berharap, bantuan tersebut dapat membantu menunjang kegiatan di LPKA Kutoarjo. Terlebih, anak-anak binaan sudah mendapatkan pendidikan dan mengikuti berbagai ekstrakurikuler, sebagai bekal keterampilan di masa depan. “Jadi setelah keluar dari sini, mereka juga memiliki kepercayaan diri dan kemudian mendapatkan kesuksesannya ketika di luar,” harap istri Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk bisa menerima kembali anak-anak binaan LPKA Kutoarjo ketika selesai menjalani masa binaan. Pasalnya, mereka butuh semangat dan dukungan, agar bisa menggapai masa depan yang cerah. Secara khusus, Nawal mengapresiasi kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan dan potensi anak. Mulai dari kesenian karawitan, multimedia, fasilitas ruang baca, hingga layanan konseling untuk kesehatan mental. “Jadi saya sangat mengapresiasi ini, dan diharapkan mereka tidak kemudian mandek potensinya, tapi dikembangkan dengan pelatihan-pelatihan yang ada seperti tadi,” tutur Nawal. Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo, Ahmad Fauzi, mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuan yang diberikan. Menurut dia, hal itu sangat membantu dalam proses pembinaan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dikatakan, LPKA Kelas 1 Kutoarjo memiliki 120 anak binaan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Adapun riwayat kasusnya bermacam-macam, mulai dari tindak pidana asusila, tawuran, pencurian, hingga pembunuhan. Di sana, mereka mendapatkan pembinaan kepribadian, kemandirian, dan minat bakat. Untuk minat bakat kegiatannya berupa pengembangan keterampilan seperti kesenian dan olahraga. Di samping itu, mereka juga diikutkan program pendidikan non formal berupa kejar paket A, B, dan C. Berbagai kegiatan tersebut dirancang sebagai bekal di masa depan ketika anak-anak sudah kembali ke masyarakat. “Harapannya ke depan, tentunya untuk kinerja kita lebih baik lagi, dan ke depannya yang jelas pembinaan ini memberikan nilai manfaat untuk anak-anak,” harap Fauzi.***

Ngopeni Ngelakoni

Genjot Busana Tembus Pasar Global, Dekranasda Jateng Dampingi Pengrajin Lokal

YOGYAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot produk-produk busana karya pengrajin lokal, agar menembus pasar global. Seperti, dengan melakukan upaya-upaya pendampingan. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal) mengatakan, salah satu bentuk pendampingannya yaitu memfasilitasi pengrajin untuk ikut serta memamerkan produk-produknya, dalam berbagai event fesyen agar dilirik pasar. Seperti halnya dalam Jogja Fashion Week 2025 yang digelar oleh Pemprov DIY di Graha Pradipta Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, pada 7-10 Agustus 2025. Pada gelaran itu, kata Ning Nawal, Jateng mengirimkan berbagai produk busana, seperti batik dan lurik, dengan beragam motif. Produk-produk itu milik desainer dari Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Purworejo, Klaten, dan Kendal. “Harapannya pengrajin-pengrajin Jawa tengah yang ikut event ini, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi daya juang, dan bisa meningkatkan kreativitas, dan juga sharing ilmu,” kata Nawal, seusai menghadiri pembukaan Jogja Fashion Week, Kamis (7/8/2025). Dia mengungkapkan, sudah banyak produk busana lokal yang dipamerkan dalam event internasional. Misalnya, batik unggulan khas Solo, yang ditampilkan pada Paris Fashion Week 2024 di Perancis. Ning Nawal melanjutkan, dukungan terhadap produk pengrajin lokal akan diperkuat, agar bisa menembus pasar global. Pihaknya akan memperbanyak event-event pameran, tidak hanya di daerah sendiri, tetapi juga di daerah luar, supaya lebih dikenal. “(Upaya pendampingan) pertama, kita akan mengadakan beberapa event pameran, termasuk pamerannya tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga akan melakukan pameran di luar-luar Jawa,” beber Ning Nawal. Selain melalui pameran, pihaknya juga akan menginisiasi program di mana UMKM yang sudah berdaya, didorong untuk mendampingi UMKM yang masih merintis. Lalu proses kurasi produk-produk tersebut akan difasilitasi oleh Dekranasda Jateng. “Kita ingin memiliki satu program, satu UMKM yang sudah berdaya mendampingi UMKM kecil. Bagaimana ini mereka juga menjadi orang tua asuh untuk UMKM yang kecil,” kata istri Wakil Gubernur Jateng itu. Upaya lainnya, kata Ning Nawal, memperkuat program pelatihan bagi anak-anak SMK jurusan tata busana, agar keterampilannya meningkat. Sehingga, bisa menghasilkan produk-produk berkualitas, yang siap dipamerkan pada event internasional. “Bagaimana anak anak SMK juga ada pelatihan, terus kemudian dia bisa meningkatkan skil-nya, hasilnya dari karyanya kemudian dikurasi, hasil kurasi ini yang bisa dipamerkan,” ungkap dia. Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, mendorong pemerintah daerah di Indonesia untuk menggenjot promosi potensi lokal agar semakin mendunia. “Kami mendorong provinsi, kota, dan daerah lainnya, membuat gelaran yang dapat mempromosikan potensi daerah dengan kreatif,” ungkap Fajarini.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Gandeng Unicef Wujudkan Pesantren Ramah Anak, Perempuan, dan Difabel

PEKALONGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melibatkan United Nations Children’s Fund (Unicef) untuk lebih mewujudkan lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes) ramah anak, perempuan, dam difabel. Roadmap atau perencanaan peta jalannya terus dimatangkan. Hal itu dikatakan Wagub Jateng Tak Yasin Maimoen dalam Sarasehan Kepesantrenan bertema ‘Pesantrenku Ramah sebab Islam itu Ramah’, di Pondok Pesantren Al Fusha, Kabupaten Pekalongan, Kamis, 7 Agustus 2025. “Kami rangkul Unicef. Lembaga ini dianggap punya kapasitas menurut penilaian kalangan eksternal, termasuk dari kalangan orang tua santri,” katanya. Sarasehan dihadiri kalangan pengasuh pondok pesantren, siantaranya Gawargis Muda Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mereka memiliki inisiatif gerakan yang sama dalam mewujudkan ponpes yang ramah anak, perempuan, dan difabel. Lebih lanjut, Taj Yasin mengatakan, pelibatan pihak eksternal seperti Unicef dalam mewujudkan pesantren ramah, karena UNICEF memiliki metode atau sudut pandang lain selain internal. Hal itu bisa digunakan untuk saling-silang melengkapi metode perwujudan pesantren ramah anak bersama dengan kalangan internal pondok pesantren. “Jadi kalau penilainnya (metode) dari internal saja kurang kuat,” ucapnya. Gus Yasin sapaan akrab Wakil Gubernur Jateng, menambahkan, bilamana ada kasus di dunia pendidikan seperti pondok pesantren, maka harus terbuka atau transparan. Jika ditemui ada perundungan, harus berani diangkat dan disuarakan. Kemudian diikuti dengan solusi. “Jangan dipendam dan nanti malah menjadi gunung es,” katanya. Setiap menemui permasalahan, kata Taj Yasin, harus dibicarakan dengan komunikasi yang baik. Dengan keterbukaan, masyarakat akan tahu dan mengerti karena pondok pesantren mau kooperatif. Taj Yasin yang juga Pengasuh Ponpes Al Anwar 4, Sarang, Kabupaten Rembang itu, mengatakan, kalangan pesantren harus memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Khususnya saat orang tua memercayakan putra-putrinya mendaftar di ponpes. “Harus ada deteksi dini dala mengatasi permasalahan. Screening-nya melalui pembicaraan dengan orang tua. Ponpes harus tahu latar belakang calon anak didik, dan permasalahannya apa,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Gencarkan Pelatihan Kebencanaan Penyandang Difabel

SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan para penyandang difabel di wilayahnya mendapat akses pelatihan tanggap kebencanaan. Hal itu supaya meningkatkan kesiapsiagaan ketika ada kejadian bencana. Pelatihan itu baik yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) maupun Badan Penanggulangan Bemcana Daerah (BPBD) Jateng. “Kawan-kawan difabel benar-benar ikut andil, bukan hanya mendonorkan darah. Akan tetapi juga dilatih oleh PMI dan BPBD dalam (pelatihan) kebencanaan yang ada di Jawa Tengah,” Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin saat menghadiri Penyerahan Penghargaan dan Temu Donor Darah Sukarela ke-50 dan ke-75 kali Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten/kota se-Jawa Tengah, di Auditorium Univesitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Kamis, 7 Agustus 2025. Sejauh ini, kata Taj Yasin, pelatihan kebencanaan bagi difabel terus diperluas. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, tinggal delapan daerah yang akan dijangkau. “Yang belum, Insya Allah pada tahun ini akan ditambahkan lagi. Jadi, kebencanaan ini tidak memandang difabel atau tidak. Akan tetapi mereka harus benar-benar tanggap,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin itu. Sekretaris Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana (LIDi PB), Kabupaten Semarang, Ratna W mengatakan, layanan inklusi difabel pada bidang kebencanaan dinilai sangat penting, supaya ketika ada kejadian bencana bisa terlayani dengan baik. Sejauh ini, lanjut dia, layanan kebencanaan masih memakai standar umum, padahal masing-masing difabel memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, keterlibatan para panyandang difabel dalam pelatihan kebencanaan ini sangat penting, supaya bisa memberi warna pada praktik inklusinya. Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, terdapat 2.140 orang penerima penghargaan. Mereka terdiri dari 1.614 pendonor sebanyak 50 kali, dan 526 pendonor sebanyak 75 kali. Dalam kesempatan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng menyalurkan 10 unit kursi roda, 10 pasang kruk atau alat bantu jalan, 10 paket Al-Quran braille untuk Yayasan Komunitas Sahabat Mata, dan penyeluran dana untuk pembangunan Rumah Sahabat untuk semua ragam disabilitas Rp20 juta. Selanjutnya penyaluran dana kebencanaan untuk wilayah Sirampok, Kabupaten Brebes Rp190.500.000 dari PMI se-Jawa Tengah.***

Ngopeni Ngelakoni

Wagub Taj Yasin Dorong Fortifikasi Pangan di Jateng

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya memperluas fortifikasi pangan di wilayahnya. Fortifikasi upaya penambahan nutrisi kepada makanan untuk meningkatkan nilai gizi. Terlebih, Provinsi Jateng punya fokus program menjaga ketahanan pangan. Tetapi tak sekadar menjaga stok pangan, melainkan juga menambah nilai kandungan gizinya. Hal itu dikatakan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), dalam Peluncuran dan Diseminasi hasil Analisis Situasi Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, di Kota Semarang, Rabu, 6 Agustus 2025. “Ketika kita bicara ketahanan pangan, maka bukan hanya pangannya yang banyak. Akan tetapi kita juga harus memastikan bagaimana makanan itu baik, termasuk gizinya,” kata Wagub. Peningkatan gizi pada pangan melalui inovasi fortifikasi, kata dia, tentu akan meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat. Terlebih dalam menekan angka stunting. Dia mengapresiasi langkah berbagai pihak terkait ide fortifikasi pangan. Dalam hal ini di antaranya Universitas Diponegoro (Undip), United Nations Children’s Fund (Unicef), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, dan sejumlah organisasi perangkay daerah (OPD) terkait. Dengan metode fortifikasi, harap Taj Yasin, masyarakat bisa mengakses makanan yang lebih bergizi dengan harga yang tidak lagi mahal. “Memang masih butuh sosialisasi kepada masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang nutrisinya dan gizinya tinggi,” katanya. Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Wilayah Jawa, Arie Rukmana, mengatakan, metode fortifikasi aman untuk jadi konsumsi. Contohnya garam beryodium yang pada praktiknya sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Contoh lain fortifikasi pangan di Indonesia yang telah diterapkan, adalah minyak goreng. Di mana didalamnya terdapat penambahan nutrisi berupa Vitamin A yang dilakukan melalui metode tersebut. Upaya itu atas hasil fortifikasi pangan yang pada inisiasinya dimulai sejak 2010. “Pertama kami apresiasi setinggi-tingginya dari Unicef kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Undip, karena berani memulai berpikir berinvestasi secara besar-besaran pada bidang gizi ini,” katanya. Dengan intervensi kebijakan pemerintah, kata dia, hasil investasi gizi bermetode fortifikasi pangan diharapkan mampu dinikmati masyarakat dengan harga yang tidak mahal. Dengan dilakukan intervensi oleh pemerintah, biaya masyarakat dalam mengakses makanan bergizi bisa diperkecil dari hasil fortifikasi pangan. “Dan Pemerintah Jawa Tengah percaya itu bisa dilakukan dengan kapasitas APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang ada saat ini tentunya dengan dukungan pemerintah pusat,” katanya. Arie mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng telah memiliki tiga kesepakatan dengan Unicef. Pertama soal penanganan gizi buruk atau stunting. Kedua, sedang diupayakan penyelesaikan kekurangan gizi mikro atau mikronutrien defisiensi. Ketiga yakni menekan potensi obesitas pada anak pada masa mendatang akibat konsumsi makanan cepat saji atau fast food yang tak terkendali. Pada praktik pelaksanaa fortifikasi pangan, dikatakan Arie, terdapat tiga elemen penting untuk memulainya. Pertama dimulai dari perumusan kebijakan pemerintah. Langkah kedua, mengajak industri pangan untuk menerapkan inovasi tersebut. Baik dari industri dari hulu yakni pertaniannya hingga pengolahanya. “Nah yang ketiga, kita harus punya kampanye. Makannya banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di sini. Dan teman-teman media juga diajak untuk (mengedukasi) membuat masyarakat memilih hidup sehat,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Galakkan Rabu Pon di Rembang, TP PKK Jateng Terus Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga

REMBANG – Gerakan Ibu/Perempuan Menanam Pohon (Rabu Pon), program inovatif yang digagas oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), terus digalakkan di 35 kabupaten/kota. Kabupaten Rembang menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program tersebut. Hal itu terlihat dari antusiasme para ibu dan kader TP PKK setempat, saat mengikuti Pelatihan Rabu Pon, di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, 5-6 Agustus 2025. Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal) mengungkapkan, selain bertujuan untuk ketahanan pangan, Gerakan Rabu Pon juga menjadi upaya mitigasi bencana karena pohon yang ditanam juga bisa berfungsi sebagai resapan air. Dikatakan dia, pada tahap awal, pendampingan Rabu Pon difokuskan pada lima kabupaten, yang masuk kategori miskin ekstrem sekaligus rawan bencana. Yakni Kabupaten Rembang, Sragen, Purworejo, Banjarnegara, dan Brebes. Gerakan Rabu Pon juga sejalan dengan program Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman), yakni memanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman. “Kegiatan ini satu, tujuannya adalah untuk ketahanan pangan keluarga, bagaimana memanfaatkan pekarangan dengan Aku Hatinya PKK, kemudian kedua untuk mitigasi bencana juga,” kata Ning Nawal, seusai kegiatan. Untuk menyukseskan Rabu Pon, pihaknya juga menyerahkan bantuan bibit tanaman, ayam petelur berikut kandangnya, kepada para peserta pelatihan. Nantinya peserta akan diberikan pendampingan selama 20 hari. Ning Nawal berharap, program tersebut bisa berjalan secara masif di 35 kabupaten/kota kota-kotaawa Tengah, dan dikembangkan sesuai dengan potensi pertanian di masing-masin daerah. “Jadi Rabu Pon ini diharapkan masif di 35 kabupaten/ kota, bersama dengan Aku Hatinya PKK,” harap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Dia juga menegaskan, melalui Rabu Pon, perempuan memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, hingga mengentaskan keluarga dari jurang kemiskinan. “Jadi menguatkan peran perempuan, dia bisa memanfaatkan pekarangannya untuk ketahanan pangan keluarga, serta mengurai pengeluaran keluarga,” ungkap Ning Nawal, sapaan akrabnya. Ketua TP PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, mengapresiasi Rabu Pon yang diisiniasi TP PKK Jateng. Menurut dia, program itu menjadi langkah penting dalam memperkuat peran keluarga, untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dia menekankan, pemberdayaan keluarga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan kesehatan, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan, yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Maka kami berkomitmen menjalankan program Rabu Pon secara berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkap Musringah. Sementara itu, salah satu peserta Pelatihan Rabu Pon, Rodiah, berterima kasih kepada TP PKK Jateng, yang memberikan bantuan bibit tanaman kawista. Tanaman tersebut akan ditanam di pekarangan belakang rumahnya, yang sudah ditumbuhi pohon pisang dan pepaya. “Alhamdulillah senang sekali, ini (tanaman) bisa ditanam di belakang rumah ada pekarangan. Nanti dibantu anak-anak saya,” kata warga Desa Sidomulyo tersebut. Pada kegiatan itu juga diberikan berbagai bantuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Mulai dari bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sembako, bibit tanaman, dan ayam ternak.***

Ngopeni Ngelakoni

Di Unissula Bersholawat, Taj Yasin Berpesan agar Umat Merawat Ruh dan Saling Memuliakan antar Sesama

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) berpesan agar umat merawat ruh dan saling memuliakan antar sesama. Hal itu disampaikan saat menghadiri Unissula Bersholawat, di kampus Unissula Semarang, Senin malam, 4 Agustus 2025. Acara juga dihadiri Habib Ali Zainal Abidin, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Gunarto, dan masyarakat umum. Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyampailan tausiyah, dengan berpesan agar manusia bisa saling menghormati dan memuliakan. Caranya dimulai dengan merawat ruh dari sisi spiritual. Hal itu karena pada jasad menusia ditiupkan ruh oleh Allah SWT yang menjadikan penciptaannya menjadi mulia. “Ada ruh yang sudah pernah berjanji dengan Allah SWT sebelum dimasukkan ke jasad manusia. Akan tetapi manusia akhirnya tidak dimuliakan Allah SWT. Kadang dimuliakan di dunia tapi tidak di akhirat. Karena ruh pada tubuh manusia tidak dipelihara dengan baik,” katanya. Maka, agar manusia menjadi mulia, kata Taj Yasin, caranya harus seimbang dalam merawat jasad dan ruhnya. Karena, manusia punya unsur ruh dan dunia. Di mana jasad manusia dibuat dari tanah. “Allah SWT ketika menciptakan manusia sudah disempurnakan penciptaannya. Adapun yang membuat manusia jadi mulia karena sebab Allah SWT meniupkan ruh kepada jasad manusia,” kata pria yang bakrab disapa Gus Yasin itu. Maka dari itu, lanjutnya, bila seorang manusia ingin dimuliakan dan dihornati, maka dari sisi ruh harus dirawat. “Jangan raganya saja yang dirawat, banyak orang yang hanya berfikir memperindah jasadnya saja, bukan ruhnya,” kata sosok asal Kabupaten Rembang tersebut. Dari sisi ajaran Islam, imbubnya, dalam spiritual merawat ruh banyak cara yang bisa dilakukan sebagai seorang muslim. Di antaranya bersholawat, melakukan sunnah-sunnah, menjalani perintah Allah SWT. “Termasuk (saling) memuliakan manusia. Mari kita saling berangkulan untuk menuju Allah SWT,” katanya. Di tempat yang sama, Rektor Unisulla, Gunarto, mengatakan, berharap besar dengan kegiatan sholawat bisa menjadi tawasul dan tabarul menuju Jateng yang aman dan sejahtera. “Insya Allah dengan bersholawat, semoga diberkahi oleh Allah SWT,” ucapnya.***

Scroll to Top