Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

Ekonomi dan Investasi Jateng 2025 Melesat, Pertumbuhan Lampaui Nasional

/

SEMARANG – Kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator makroekonomi mencatatkan capaian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Firmansyah, menilai meski belum genap satu tahun menjabat, arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berada pada jalur yang tepat. “Bagus. Terbukti pertumbuhan ekonominya tinggi,” kata Firmansyah usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara year on year. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen, serta meningkat dibanding semester I 2025 yang tercatat 5,13 persen. Firmansyah menilai, capaian tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025-2029. Bahkan, sejumlah indikator kinerja utama (IKU) telah menunjukkan progres positif, salah satunya penurunan tingkat kemiskinan. Data BPS mencatat, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 berada di angka 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen. “Kemiskinan sudah menurun. Memang tantangannya adalah bagaimana ini terus ditekan hingga ke target jangka panjang. Tapi secara umum sudah on the track,” ujar Firmansyah. Di sektor investasi, ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi yang mendorong masuknya investasi padat karya. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp66,13 triliun dan menyerap 326.462 tenaga kerja. Namun demikian, Firmansyah mengingatkan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan industri ke depan. Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi, baik SMK maupun diploma, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. “Skill teknis sangat dibutuhkan. Vokasi menjadi kunci untuk menyambut investasi yang memerlukan tenaga terampil,” jelasnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menilai, capaian pembangunan Jawa Tengah sepanjang 2025 sudah berada pada jalur yang tepat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga pengendalian inflasi. “BPS berkomitmen memberikan data dan analisis yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Integrasi data sangat penting agar pembangunan tepat sasaran dan berdampak,” kata Endang. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli, menambahkan, pada tahun pertama kepemimpinan Ahmad Luthfi, berbagai capaian strategis telah diraih. Selain layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masuk 10 besar nasional. “Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025,” ujar Zulkifli. Ia juga menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencatatkan serapan tenaga kerja tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Menanggapi tantangan ke depan, Zulkifli menegaskan pentingnya menyiapkan industri berkelas tinggi (high class industry) dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan keterampilan mumpuni. “Ke depan, penurunan kemiskinan tidak hanya soal orang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Ini menjadi PR besar Jawa Tengah,” tandasnya. (*)

Ngopeni Ngelakoni

Hadiri HUT ke-4 Sindhu Laras Bocah, Gus Yasin Apresiasi Gen Z yang Nguri-uri Wayang dan Karawitan

/

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, Sabtu, 27 Desember 2025, menghadiri peringatan Ulang Tahun ke-4, sanggar Sindhu Laras Bocah, di Sanggar Teater Lingkar, Kedungmundu. Gus Yasin, sapaan akrabnya, mengapresiasi perkembangan Sindhu Laras Bocah yang kian hari semakin banyak peminatnya. “Saya hadir di Sindhu Laras Bocah ini yang ke berapa ya? Mungkin ketiga atau keempat kalinya. Saya berharap, semakin tambah usianya semakin tambah peminatnya untuk nguri-uri kebudayaan,” kata Wagub, usai acara. Gus Yasin berharap, upaya untuk nguri-uri karawitan dan pedalangan sebagaimana Sindhu Laras Bocah, juga dikembangkan teater lain di Jawa Tengah. Pada peringatan HUT ke-4 teater yang didirikan oleh Soehartono Padmo Soemarto, itu, puluhan siswa unjuk kepiawaian mengisahkan karakter Werkudoro. Sepeninggal Soehartono yang akrab disapa Mas Ton, teater Lingkar saat ini dipimpin oleh putra bungsunya yang juga seorang dalang, Ki Sindhunata Gesit Widiharto. Gus Yasin dalam sambutannya, mengapresiasi minat generasi Z untuk mempelajari wayang.Dalam gerusan era globalisasi yang mengunggulkan teknologi, manusia seolah dijauhkan dari yang lain. Di dalam keluarga pun, masing-masing menyendiri dengan kesibukannya. “Sesuai kaidah yang sudah tersusun, manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa berdiri sendiri. Melalui hubungan sosial nilai-nilai kebudayaan,” urai Gus Yasin. Sebagaimana yang ditanamkan pada Teater Lingkar dan Sindhu Laras Bocah, katanya, mengembalikan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Kebudayaan dapat menjadi sarana untuk menanamkan karakter saling menghormati, berpikir dan memberi masukan. Tidak dapat disangkal, lanjut Gus Yasin, teknologi informasi demikian deras memasuki dunia global. Namun demikian, teknologi diciptakan oleh manusia. Maka, teknologi jangan sampai menggerus sisi kemanusiaan yang ada di Indonesia. “Saya lihat siswanya bertambah banyak. Juga ada pagelaran Malam Jumat Kliwon, harapannya bisa menarik masyarakat lebih luas, bahkan menjadi wisata berkelas internasional dari Kota Semarang,” kata Gus Yasin. Hadir juga dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Menurutnya, kebanggaan tersendiri bagi Kota Semarang memiliki pagelaran wayang malam Jumat Kliwon yang diadakan Teater Lingkar, di RRI atau TBRS. “Pemerintah Kota Semarang memberikan support kepada Teater Lingkar yang terus menumbuhkan cinta budaya sendiri kepada murid-muridnya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, teruslah berlatih dan menunjukkan kemampuan melalui karya-karya kalian,” ujarnya. Gus Yasin dalam kesempatan tersebut juga memimpin doa untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga besar Teater Lingkar.***

Ngopeni Ngelakoni

Ketika Negara Hadir ke Dinding Rumah Warga

/

SEMARANG – Di sebuah rumah sederhana, kelayakan bukan hanya diukur dari dinding yang kokoh atau atap yang tak bocor. Ia adalah soal martabat, rasa aman, dan harapan yang tumbuh di dalamnya, serta masa depan keluarga. Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025. Kebijakan yang patut dibaca sebagai langkah strategis yang nyata dan terukur. Alih-alih menjadikan perumahan sekadar proyek fisik dan deret angka, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial. Rumah tidak hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini hidup di balik tembok rapuh dan lantai tanah. Pemerintah tidak hanya berbicara target, tetapi menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan penanganan backlog perumahan tidak bisa ditopang oleh satu sumber anggaran semata. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan dengan berbagai skema. Di antaranya pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya. Hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka tersebut melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan. Baik dari peningkatan kualitas hunian (RTLH) sampai pembangunan baru (PB). Dari APBN, misalnya, target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit, berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa. Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat–daerah yang berjalan seiringan. Capaian ini sangat luar biasa, lantaran mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya. “Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Sabtu, 27 Desember 2025. Menariknya, kata dia, kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian. Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni. Komitmen serupa juga datang dari pemerintah kabupaten/kota melalui kontribusi APBD. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat. Dukungan CSR dan Baznas melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat. Mereka tak lagi berdiri di pinggir, tetapi ikut masuk dalam pusaran solusi. Namun, capaian paling mencolok justru lahir dari masyarakat sendiri. Partisipasi warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit. “Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” tutur Boedyo. Meski demikian, pekerjaan rumah masih besar. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit. Angka ini menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian layak adalah kerja panjang, bukan agenda satu tahun anggaran. Namun, dengan fondasi kebijakan yang sudah terbukti efektif, arah yang jelas, serta kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, optimisme tetap relevan untuk dijaga. Keberhasilan ini menunjukkan, di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun harapan. Hunian layak dijadikan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar proyek angka. Ketika negara hadir hingga ke dinding-dinding rumah warganya, di situlah pembangunan menemukan makna yang sesungguhnya. “Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang,” tegas Boedyo. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program peningkatan hunian layak merupakan fokus pembangunan di Jawa Tengah, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program tersebut dilakukan menggandeng stakeholder dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan APBN. “Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rata-rata nasional,” tandasnya. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan bukan berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan isu kemiskinan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi. Di titik ini, rumah kembali menemukan maknanya, bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan keluarga. Jawa Tengah sedang membangun lebih dari sekadar tembok dan atap. Ia sedang merajut harapan, satu rumah layak pada satu waktu. Dan ketika negara hadir hingga ke ruang paling privat warganya, pembangunan menemukan arti yang sesungguhnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Sekolah Kemitraan dan Keberbakatan Olahraga: Akses Pendidikan Merata, Prestasi Terjaga

/

SEMARANG – Setiap tahun ajaran baru, kerap menyisakan tanya yang sama. Siapa yang tertampung, dan siapa yang harus mencari jalan lain. Di balik angka daya tampung dan tabel seleksi, ada kegelisahan dan kekhawatiran orang tua, serta harapan anak-anak yang ingin terus belajar. Di Jawa Tengah, persoalan itu tidak hanya dibaca sebagai urusan angka daya tampung, melainkan sebagai soal keberlanjutan masa depan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen melihatnya sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan pintu sekolah tidak tertutup hanya karena keterbatasan ekonomi. Ahmad Luthfi memilih jalan memperluas akses. Melalui Program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng membuka pintu-pintu sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa memungut biaya kepada orang tua. “Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk,” ujar Ahmad Luthfi. Skema ini sederhana, namun berdampak luas. Pemerintah menggandeng SMA dan SMK swasta, lalu menempatkan siswa dari keluarga miskin di sekolah-sekolah tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah daerah. Sekolah mitra dilarang menarik pungutan tambahan ke peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, kebijakan itu lahir dari realitas di lapangan dan arahan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Daya tampung SMA dan SMK negeri belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SMP yang terus bertambah setiap tahunnya. “Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas kapasitas dengan menggandeng sekolah swasta,” kata Sadimin. Pada tahun ajaran 2025/2026, Program Sekolah Kemitraan dilaksanakan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Calon murid yang memenuhi persyaratan, dapat langsung menentukan pilihannya pada SMA atau SMK swasta dengan jumlah Satuan Pendidikan. Sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta terlibat. Dari proses itu, 2.390 murid diterima melalui program kemitraan, 526 di antaranya di SMA, dan 1.864 di SMK. Angka tersebut memang belum sepenuhnya memenuhi target awal. Namun Gubernur memilih tidak berhenti pada hitungan kuota agar masyarakat kurang mampu tetap terlayani. Sebanyak 2.614 murid tambahan kembali difasilitasi melalui seleksi berbasis tingkat kemiskinan di sekolah mitra. Pendekatannya bukan sekadar administratif, melainkan memastikan tak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena kondisi ekonomi. Komitmen itu disertai dukungan anggaran. Pada 2025, sebanyak 2.390 murid program kemitraan didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan Rp 2 juta per siswa per tahun. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,39 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. “Sisanya sebanyak 2.614 murid akan diberikan dukungan pembiayaan melalui sumber dana lain yang sesuai dan mulai disalurkan pada Januari 2026,” ungkap Sadimin. Di luar soal pemerataan akses, Pemprov Jateng juga membuka jalur khusus bagi anak-anak dengan bakat istimewa di bidang olahraga. SMA Negeri Keberbakatan Olahraga didirikan sebagai ruang belajar bagi atlet muda bertalenta. Sekolah ini diasramakan, dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal latihan dan kompetisi. Kurikulum nasional tetap dijalankan, namun diberi ruang fleksibilitas. Pemerintah bekerja sama dengan Disporapar dan induk organisasi olahraga, agar pembinaan prestasi berjalan seiring dengan pendidikan formal. Pada tahun ajaran 2025/2026, SMAN Keberbakatan Olahraga menampung 252 murid. Sebanyak 108 murid merupakan siswa kelas X, sementara 144 murid kelas XI, dan XII merupakan integrasi dari SMA Negeri 11 Semarang yang sebelumnya menyelenggarakan kelas khusus olahraga. Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, mulai dari atletik, angkat besi, panjat tebing, hingga wushu. Guru-guru diberi keleluasaan menerapkan Kurikulum Merdeka, memanfaatkan teknologi, serta merancang pembelajaran yang adaptif terhadap ritme latihan para atlet. Pendekatan ini mulai menunjukkan hasil. Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, para siswa SMAN Keberbakatan Olahraga menyumbangkan enam medali emas, satu perak, dan dua perunggu untuk Jawa Tengah. Bagi Sadimin, capaian itu bukan sekadar soal medali. Kebijakan tentang perluasan akses pendidikan dan penguatan layanan khusus harus berjalan seiring. “Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas akses pendidikan menengah yang lebih merata dan berkeadilan. Sekolah Kemitraan menjadi jembatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan berkualitas. Adapun Sekolah Keberbakatan Olahraga memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang tanpa harus mengorbankan pendidikan formal. Di balik kebijakan itu, tersimpan cerita tentang kesempatan yang tak lagi terbatas oleh jarak dan keadaan. Siswa yang sebelumnya ragu melanjutkan sekolah kini berani bermimpi. Sementara atlet muda tak lagi bimbang memilih antara buku pelajaran dan arena pertandingan. Keduanya bisa berjalan beriringan. Di Jawa Tengah, pendidikan tak hanya dimaknai sebagai angka kelulusan. Ia tumbuh menjadi ikhtiar merawat potensi, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki ruang untuk melangkah. Dari ruang kelas hingga lapangan, masa depan sedang dipersiapkan. Di tengah keterbatasan ruang kelas dan tantangan ekonomi, kebijakan ini menyampaikan pesan sederhana: setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tanpa memandang latar belakang. Tugas negara adalah memastikan pintu itu tetap terbuka, bagi siapa pun yang ingin melangkah masuk.***

Ngopeni Ngelakoni

Dulu Retak Bergelombang, Kini Jalan Mulus Terbentang

/

SEMARANG – Panas belum sepenuhnya terik ketika kendaraan kembali melaju di ruas Jalan Sokaraja-Kalimanah, Banyumas. Jalan yang dulu kerap dikeluhankan warga lantaran retak, bergelombang, bahkan berlubang, kini terasa lebih bersahabat. Aspal hitam mengilap, marka jalan jelas terbaca. Di titik-titik yang biasa menjadi “ujian kesabaran”, roda kendaraan kini berputar lebih mulus. Sepuluh bulan sejak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen memimpin Jawa Tengah, infrastruktur jalan menjelma salah satu wajah paling kasat mata dari arah pembangunan yang ditempuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, hingga akhir 2025, sebanyak 94,01 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Perolehan angka yang tidak lahir dalam semalam. Untuk memastikannya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menapaki ruas Jalan Sokaraja-Kalimanah, Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 23 Desember 2025. Di jalur yang kerap menjadi pintu masuk wisatawan menuju kawasan pegunungan itu, aspal tampak mulus, marka jalan jelas, dan kendaraan melaju tanpa hentakan berarti. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia menjadi penentu kenyamanan perjalanan, sekaligus wajah kesiapan daerah menyambut arus wisata dan silaturahmi keluarga. Itulah sebabnya, Taj Yasin turun langsung memastikan ruas-ruas jalan provinsi berada dalam kondisi prima. “Dengan kondisi jalan seperti ini, warga bisa menikmati liburan di Jawa Tengah dengan nyaman,” kata Taj Yasin. Ia menegaskan, bersama Gubernur Ahmad Luthfi, pemerintah provinsi berkomitmen memastikan seluruh ruas jalan siap dilalui masyarakat selama masa liburan. Bagi warga setempat, perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan berkendara. Abdul, salah seorang warga Banyumas, merasakan langsung dampaknya. “Sekarang jalannya enak dilewati. Lalu lintas lancar, pasti berpengaruh ke aktivitas warga dan usaha juga,” tuturnya. Di balik capaian itu, ada kerja berlapis yang dilakukan sepanjang 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah menuntaskan 27 paket peningkatan jalan senilai Rp 484,65 miliar. Di saat bersamaan, 52 paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp 315,42 miliar digelar hampir di seluruh penjuru provinsi. “Total pembenahan jalan dan jembatan provinsi mencapai panjang 2.440,12 kilometer. Hingga triwulan keempat 2025, kondisi jalan provinsi sudah mencapai 94,01 persen mantap,” ujar Kepala DPU BMCK Jateng, Hanung Triyono, Jumat, 26 Desember 2025. Sejumlah jalur strategis mendapat prioritas. Ruas Semarang-Godong, misalnya, menjadi jalur penting saat Pantura Kaligawe terendam banjir. Sementara Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang, yang saban hari dipenuhi arus kendaraan menuju Mranggen-Demak, juga masuk daftar pembenahan. “Paket peningkatan Semarang–Godong di wilayah Mranggen sudah selesai. Jalan Brigjen Sudiarto di dalam kota juga sudah rampung dan aman dilalui,” kata Hanung. Namun, bagi Pemprov Jateng, membangun jalan tak berhenti saat proyek dinyatakan selesai. Musim hujan menjadi ujian tersendiri. Daya tahan jalan bisa turun 1–2 persen, terutama pada perkerasan lama. Karena itu, DPU BMCK menyiagakan tim reaksi cepat di sembilan Balai Pengelolaan Jalan. Mereka rutin memantau kondisi lapangan. Jika ada lubang yang muncul ditargetkan tertangani maksimal 1 x 24 jam. “Target jalan bebas lubang sesuai arahan gubernur terus kami jaga. Lubang baru bisa muncul karena hujan, tapi tetap langsung kami tangani,” ujarnya. Pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kesiapan jalan menjadi krusial. Jalur tengah Jawa Tengah dipastikan siap menjadi alternatif jalur nasional Pantura maupun tol. Dari Brebes-Bantarsari-Tegal-Slawi-Jatinegara, hingga Pemalang-Randudongkal, lalu bercabang ke selatan menuju Belik-Purbalingga, atau ke timur arah Sukorejo-Plantungan, semuanya dipastikan dalam kondisi layak. Perhatian pada infrastruktur dasar memang sejak awal menjadi garis tegas kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Tak lama setelah dilantik pada 20 Februari 2025, ia langsung turun ke daerah, meninjau jalan demi jalan. “Pertama yang kami utamakan adalah infrastruktur dasar dan layanan dasar,” kata Ahmad Luthfi. Sepuluh bulan berjalan, jalan-jalan provinsi menjadi saksi arah kebijakan itu. Bagi warga, jalan yang mulus bukan sekadar angka persentase, melainkan penghubung aktivitas, penggerak ekonomi, dan penanda hadirnya negara hingga ke lapis paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.***

Ngopeni Ngelakoni

Speling Menyusur Desa, Menjemput Sehat Warga

/

SEMARANG – Bagi sebagian warga desa di Jawa Tengah, bertemu dokter spesialis dulunya adalah kemewahan. Jarak yang jauh, biaya yang tak sedikit, dan keterbatasan fasilitas kerap membuat keluhan kesehatan dipendam begitu saja. Kini, cerita itu perlahan berubah sejak hadirnya Program Dokter Spesialis Keliling (Speling). Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, layanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ke rumah sakit. Negara justru bergerak mendekat, menyapa warga hingga ke desa-desa. Speling hadir dengan satu prinsip sederhana: layanan kesehatan harus mudah dijangkau dan gratis. Program yang diluncurkan pada Maret 2025 itu telah menjangkau seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menyebut hingga Desember 2025 Speling telah dilaksanakan lebih dari 876 kegiatan. “Program Speling sudah menjangkau 748 desa, 388 kecamatan, dengan total sasaran mencapai 83.137 orang. Dan ini akan terus bergerak sampai akhir tahun. Masyarakat sangat mengharapkan program Pak Gubernur ini terus berlanjut sampai semua terlayani,” ujar Yunita, Selasa, 23 Desember 2025. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada warga yang kini bisa memeriksakan kesehatan tanpa rasa cemas memikirkan biaya. Ada lansia yang untuk pertama kalinya berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis, serta keluarga yang mulai memahami pentingnya deteksi dini penyakit. Speling tak hanya membawa layanan pengobatan, tetapi juga pesan pencegahan. Edukasi kesehatan menjadi bagian penting dari setiap kunjungan. Warga dikenalkan pada faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, serta didorong untuk membangun kebiasaan hidup sehat. “Makan harus bergizi seimbang, istirahat cukup, dan jangan stres. Pencegahan itu penting,” kata Yunita. Pada awalnya, Speling dirancang untuk desa-desa miskin dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Namun, antusiasme masyarakat membuat program ini berkembang melampaui rencana awal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan layanan di desa miskin dituntaskan terlebih dahulu, sebelum memperluas jangkauan ke lebih dari 8.559 desa dan kelurahan di seluruh provinsi. “Banyak masyarakat desa yang menginginkan Speling hadir di wilayah mereka. Setelah desa miskin diselesaikan, program ini akan kami lanjutkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” jelas Yunita. Keberhasilan Speling, menurut Yunita, tak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja bersama dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, DPRD, perguruan tinggi, hingga media. “Kalau tidak ada kerja sama, program ini tidak akan efektif,” tegasnya. Gubernur Ahmad Luthfi menilai, Speling sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan layanan kesehatan terbaik hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pembangunan kesehatan harus dimulai dari unit terkecil masyarakat. “Di desa itu masyarakat kadang jarang tersentuh dokter, apalagi dokter spesialis. Maka melalui Speling, sasarannya jelas: masyarakat desa harus sehat,” kata Ahmad Luthfi. Ia meyakini, kesehatan desa akan menjadi fondasi kesehatan wilayah yang lebih luas. “Kalau seluruh desa sehat, kecamatannya sehat. Kalau kecamatannya sehat, kabupatennya sehat. Kalau kabupatennya sehat, provinsinya juga sehat. Basisnya tetap dari desa,” ujarnya. Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, Speling harus dikerjakan secara gotong royong agar hasilnya tidak sekadar pengobatan sesaat, tetapi membentuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan secara mandiri. “Sandang, pangan, dan papan itu cukup. Tapi kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Karena itu, kesehatan menjadi prioritas utama,” tandasnya. Kini, Speling menjelma lebih dari sekadar program layanan kesehatan. Ia menjadi simbol kehadiran negara yang mendengar dan menyapa. Di desa-desa Jawa Tengah, ketika dokter spesialis datang tanpa biaya, wajah kemanusiaan kebijakan publik menemukan maknanya. Kesehatan bukan lagi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dirasakan.***

Ngopeni Ngelakoni

Pertumbuhan Ekonomi Melesat, Investasi Bergeliat

/

SEMARANG – Tahun 2025 menuju penghujung. Tinggal menghitung hari. Jawa Tengah bersiap menutup tahun dan menyongsong tahun baru 2026 dengan penuh harapan. Menyingkap kilas balik 2025, banyak cerita dan dinamika yang mengiringinya. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2025 adalah lanskap baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin, senarai dinamika, capaian, maupun apresiasi berjalan mengirinya. Terkhusus dalam bidang ekonomi, Provinsi Jawa Tengah melewati banyak dinamika. Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD), pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih melesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Statistik (BPS) pada Rabu, 5 November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III 2025 sebesar 5,37 persen secara Year on Year (YoY). Pertumbuhan itu lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh sejumlah sektor, di antaranya dari bilik pertumbuhan aktivitas barang dan jasa di Jawa Tengah. Pelaksana Tugas Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih menyatakan, kontribusi ekonomi Jawa Tengah didominasi oleh empat lapangan usaha, meliputi industri pengolahan yang menyumbang 33,43 persen, perdagangan menyumbang 13,44 persen, pertanian menyumbang 12,88 persen, dan sektor konstruksi menyumbang 11,82 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi perekonomian Jateng dengan kontribusi sebesar 60,64 persen. Capaian itu tak lepas dari beragam program yang digulirkan oleh Pemprov Jateng, termasuk upaya kolaborasi dengan berbagai stakeholder. “Ini merupakan hasil perencanaan dan kerja kolaborasi dari seluruh stakeholder, termasuk dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 22 Desember 2025. Melesatnya pertumbuhan ekonomi itu juga berpengaruh terhadap geliat investasi di provinsi ini. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp 66,13 triliun. Capaian ini, diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa. “Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu hanya 15%. Sedangkan 85% adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah mengedepankan collaborative government (pemerintahan kolaboratif),” ujar Ahmad Luthfi. Tak hanya itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Pemprov juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan-industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Guna mendukung hal tersebut, Pemprov Jateng juga mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk meningkatkan investasi di wilayahnya masing-masing. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah menuai hasil dan apresiasi. Pemprov Jateng menerima penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau Pelopor Pemberdayaan Ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award. Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan pada Senin, 10 November 2025. Tentu, muara tumbuhnya perekonomian dan menggeliatnya investasi adalah kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian itu bukanlah isapan jempol belaka. Buktinya, berdasarkan data BPS Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen. Menatap 2026Lantas, bagaimana Pemprov Jawa Tengah menyongsong tahun 2026 dalam bidang ekonomi? Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, Jawa Tengah berada pada fase pemulihan dan transformasi struktural dalam menyongsong tahun 2026. “Industri pengolahan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian terus menjaga stabilitas pangan dan inflasi,” kata Sujarwanto saat membuka acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tajuk “Central Java at a Crossroads: Between Manufacturing & Agriculture” di Kota Semarang pada Senin, 8 Desember 2025. Ia menilai, sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi dua lapangan usaha yang demikian penting bagi Jawa Tengah. Sektor industri pengolahan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dengan porsi yang dominan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, sektor pertanian memainkan peranan penting bagi ketahanan pangan lokal maupun nasional. Peran vital tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan industri pengolahan dan pertanian sebagai sektor prioritas pembangunan Meskipun demikian, tantangan seperti tekanan harga pangan, dinamika global, dan pasokan bahan baku menuntut keseimbangan antara penguatan manufaktur dan modernisasi pertanian, agar ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya strategi melalui penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi dan industri hijau, serta digitalisasi dan peningkatan produktivitas manufaktur. Menurut Sujarwanto, kemitraan industri dengan petani juga perlu diperkuat guna menjaga pasokan bahan baku dan stabilisasi harga. Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri.***

Ngopeni Ngelakoni

Dihadiri Wapres dan Wagub, Pesan Toleransi Menggema dari Kota Paling Toleran di Indonesia

/

SALATIGA – Pesan toleransi menggema dari perayaan Natal tahun 2025 di Salatiga, kota paling toleran di Indonesia. Didampingi wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, Wapres Gibran Rakabuming Raka pun secara khusus hadir dalam misa yang dimulai sejak fajar di lapangan terbuka Simpanglima itu. Ansyel Wulantika Anthe (23), remaja asal Provinsi Maluku Utara (Malut) baru pertama kali merasakan perayaan natal bersama di Lapangan Pancasila Kota Salatiga, Kamis, 25 Desember 2025. Sejak fajar, dia dan salah satu rekannya Ester Putri Margareth Kanalebe asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menyempatkan diri untuk mengikuti Misa Natal. Mereka menjadi bagian dari ribuan orang yang datang untuk beribadah bersama di area lapangan terbuka itu. “Lagi kuliah, kebetulan tahun ini sudah selesai. Cuman memang enggak pulang aja. Ini pertama kali ya (ikut) Natal bersama di Salatiga,” kata Ansyel. Di sela-sela menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, momen itu menjadi berharga. Kebersamaan perayaan, mengobati rasa rindu bersama keluarga di kampung halamannya. “Tentunya sangat berkesan sekali bisa berada di sini. Walaupun jauh dari keluarga tapi masih ada momen eh bersama teman-teman. Jadi tidak terlalu merasakan sedih ketika Natal ini,” kata dia. Lebih lanjut, dalam menjalani kehidupan beberapa tahun terakhir di Kota Salatiga, Ansyel merasakan toleransi umat beragama di salah satu kota di Jawa Tengah ini. Terlebih pada 2024, kota ini dinobatkan menjadi kota paling toleran oleh Setara Institute. Penilaiannya dituangkan dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang dirilis pada Mei 2025. “Saya merasa bahwa memang betul toleransinya cukup tinggi. Karena di lingkungan kami, apalagi di kampus kami juga sangat beragam etnisnya, agamanya,” kata dia. Hal yang sama dikatakan Supardi (73), salah satu warga Kota Salatiga yang turut mengikuti ibadah pada pagi itu. Menurutnya kegiatan seperti ini sudah lama dilaksanakan, didukung kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. “Umat Kristiani dan Katolik ikut semua di sini. Ada juga yang datang dari luar kota untuk bisa merasakan ibadah bersama di Salatiga ini,” kata dia yang juga sedang mengantarkan dua cucunya itu. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, mengatakan, setiap insan harus memunculkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dalam hal ini, dicontohkan kebersamaan masyarakat Kota Salatiga yang memiliki nilai-nilai toleransi yang baik. “kita saling menghormati, kita saling mendukung, menjaga, dan salah satunya ada di kota Salatiga yang saat ini menjadi kota paling toleran se-Indonesia,” katanya. Diakui Taj Yasin, budaya kebersamaan masyarakat Kota Salatiga dilirik oleh daerah-daerah lain. Mereka ingin belajar langsung tentang hal ini di Kota Salatiga. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang hadir di acara Misa mengucapkan selamat, Kota Salatiga menjadi kota paling toleran di Indonesia. Jawa Tengah juga ada kota paling toleran lain, seperti di Magelang, dan Semarang. “Jadi tolong toleransi untuk semua. Untuk semua pemuka agama, para Pendeta, Romo yang ada di sini, toleransinya terus dijaga,” katanya. Pada kesempatan itu, juga dibagikan setidaknya 2.000 kado natal untuk anak-anak yang berada di lokasi kegiatan Natal bersama. Gibran juga menyampaikan, pada momen natal ini untuk bersama-sama mendoakan saudara yang sedang menghadapi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.***

Ngopeni Ngelakoni

Gus Yasin Tinjau Pembangunan Gedung VIP RSUD Margono Soekarjo, Layanan Radioterapi Terbaik di Banyumas

/

PURWOKERTO – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen meninjau progress pembangunan gedung VIP pada RSUD Margono Soekarjo, Selasa, 23 Desember 2025. Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, berharap, gedung tersebut nantinya memiliki nilai yang strategis. Karena akan melayani para tokoh masyarakat Banyumas dan sekitarnya. “Harapannya, nanti bisa memiliki nilai strategis karena akan melayani tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya di Banyumas, tetapi bisa sampai ke Ciamis, ke Kuningan, dari Jawa Barat,” ujarnya. Gedung setinggi tujuh lantai tersebut telah sampai tahap uji pondasi. Kepada Gus Yasin, pelaksana konstruksi mengakui jika pembangunan sering terkendala hujan deras. Namun tidak menghalangi kelanjutan pembangunan di atas tanah seluas 2.543 meter2 itu. Bahkan, para pekerja tetap akan menjalankan pekerjaan konstruksi pada libur akhir tahun ini. Gus Yasin juga berdialog dengan pasien yang masih menanti di ruang tunggu. Salah satunya pasien dari Ciamis yang mengakui dia memilih pelayanan di RSUD Margono karena merasa puas dan bagus pelayanannya. Saat ini, layanan radioterapi RSUD Margono Soekarjo menjadi salah satu yang terbaik di Banyumas dan sekitarnya. Gus Yasin berharap, masyarakat tidak perlu antre lama untuk mendapatkan layanan terbaik RS milik Pemprov Jateng tersebut. Direktur RSUD Margono Soekarjo, dr Heri Dwi Purnomo, mengatakan, prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) telah dilaksanakan 18 November 2025 lalu. Gedung pelayanan baru ini dibangun dengan sumber dana BLUD tahun anggaran 2025–2026 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp158,95 miliar. “Pekerjaan konstruksi ditargetkan selesai dalam 450 hari kalender, terhitung sejak 29 September 2025 hingga 22 Desember 2026,” urainya. Gus Yasin juga berkesempatan melakukan silaturahmi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang berada di dekat RSUD Margono Soekarjo. Gus Yasin beserta rombongan diterima Dekan FK Unsoed, Dr M Mukhlis Rudi Prihatno. Dokter Rudi, sapaan akrabnya mengapresiasi Pemprov Jateng yang memberikan perhatian khusus dalam bidang kesehatan masyarakat.***

Ngopeni Ngelakoni

Luncurkan 3 Desa Pilot Project Posyandu 6 SPM, Nawal Yasin : Jadi Rujukan Pembelajaran

/

SRAGEN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), meluncurkan tiga desa sebagai pilot project implementasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tiga desa tersebut yakni Desa Mojopuro Kabupaten Sragen, Desa Manggis Kabupaten Wonosobo, dan Desa Kemiri Kabupaten Batang. Peluncuran dilakukan secara luring di Sragen, sementara dua daerah lainnya mengikuti secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi Posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat yang terpadu dan inovatif. Pasalnya, Posyandu enam SPM kini melayani kesehatan, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), perumahan rakyat, pekerjaan umum, dan sosial. “Alhamdulillah, hari ini ada tiga kabupaten yang kita launching sebagai pilot project. Ini sudah ada layanan enam SPM beserta dengan beberapa inovasi yang ada,” ujar Ning Nawal, seusai peluncuran, Selasa (23/12/2025). Dia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pengembangan Posyandu enam SPM adalah kebutuhan penambahan kader serta pengaturan skema insentif. Namun, tantangan itu mulai dijawab melalui inovasi kolaboratif di daerah. “Salah satu inovasi luar biasa datang dari Kabupaten Sragen, yakni kolaborasi Posyandu dengan rumah sakit daerah. Terus juga menginstruksikan Sekda untuk menganggarkan bagi desa-desa, terkait insentif bagi kader-kader baru,” imbuh Ning Nawal. Sejumlah program inovatif TP Posyandu Jateng di masing-masing bidang layanan, juga sudah terlaksana di tiga Posyandu tersebut. Antara lain PAUD Emas beserta pojok baca, kebun gizi, bank sampah, pendataan rumah tak layak huni (RTLH), serta identifikasi masalah air bersih dan sanitasi layak. Istri Wakil Gubernur ini berharap, ketiga desa pilot project tersebut dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi seluruh Posyandu di Jawa Tengah. Sehingga diharapkan, Posyandu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagaimana visi Ngopeni Nglakoni Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, setiap program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Tengah. “Kami mendorong seluruh Posyandu di Jawa Tengah ada 49.149, nanti bisa belajar di pilot project yang hari ini kita launching ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa terealisasi (melayani 6 SPM),” ungkap Ning Nawal. Dia membeberkan, berdasarkan data, pada September 2025, Posyandu enam SPM yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru 4.076 lembaga. Namun kurang dari tiga bulan, hingga November 2025, jumlah ini meningkat tajam menjadi 22.430 lembaga atau 45,6 persen dari total keseluruhan Posyandu di Jateng yang berjumlah 49.149 lembaga. Ning Nawal terus mendorong 26.719 lembaga Posyandu yang belum registrasi, untuk segera melakukannya. Sehingga pada 2026, seluruh Posyandu di Jateng sudah melayani enam bidang SPM. “Bagi Posyandu yang belum registrasi di Jawa Tengah ini diharapkan untuk cepat registrasi dan melakukan pelayanan enan SPM. Tahun 2026 targetnya 100 persen,” ungkap Ketua TP PKK Jateng tersebut. Untuk mencapai target tersebut, percepatan terus dilakukan melalui rapat koordinasi daerah (Rakorda), pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara bertahap. “Setelah itu kita nanti akan menyusun Renstra (Rencana Strategis) untuk nantinya di empat tahun yang akan datang, untuk bisa melakukan enam SPM ini dengan dengan maksimal,” tandas Ning Nawal. Ketua TP Posyandu Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas mengatakan, sesuai arahan Nawal, pihaknya terus mengakselerasi implementasi enam SPM. Saat ini progresnya 90 persen, dan tahun depan targetnya Posyandu di seluruh desa dapat melayani enam bidang SPM. “Semua program kita harapkan dapat memberikan kebermanfaatan yang luas untuk masyarakat. Posyandu tadinya hanya kesehatan saja, dengan SPM baru ini, diharapkan agar kesejahteraan menjadi paripurna,” harapnya. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan dokter Spesialis Keliling (Speling), IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat), Sosialisasi Deteksi Dini Pencegahan Kanker Serviks dan Payudara, serta layanan administrasi kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KTA).***

Scroll to Top