Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

100 Hari Luthfi-Yasin, Ongkos BRT Hanya Seribu Rupiah

/

GROBOGAN – Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen telah banyak merealisasikan janji kampanye melalui berbagai macam program dan kebijakan dalam 100 hari kerja. Salah satunya di bidang transportasi, ia memangkas ongkos Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng, jadi seribu rupiah untuk buruh, pelajar, veteran, lansia dan penyandang disabilitas. Kebijakan tarif khusus yang mulai diterapkan 15 Mei 2025 ini, dirasakan manfaatnya oleh penumpang di tujuh koridor Trans Jateng. Mereka para buruh, pelajar, veteran, lansia dan disabilitas yang mulanya membayar Rp 2000, kini membayar separuhnya atau Rp 1.000, cukup dengan menunjukkan kartu identitas. Seperti terlihat di Terminal Gubug Sabtu (24/5/2025), yang menjadi simpul transit Koridor BRT Trans Jateng Semarang-Grobogan (Terminal Penggaron- Terminal Gubug). Para buruh yang sebagian besar dari perusahaan tekstil itu mengaku senang. Seorang buruh tekstil Grobogan, Rosita Handayani menyebut kebijakan tersebut membantu dirinya menghemat. Sisa uang yang seharusnya untuk transportasi, kini ia alihkan untuk kebutuhan lain. “Ya senang, wong UMR nya sedikit. Alhamdulillah trans sekarang seribu, bisa untuk tambah uang saku anak, atau buat tambah-tambah beli sayur di pabrik kan 2 shift. Harapannya ya semoga ini selamanya seribu terus untuk para buruh,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Lulu. Buruh di pabrik tekstil itu berharap, layanan dan kenyamanan Trans Jateng tetap dipertahankan, sehingga mempermudah mobilitas para pekerja. “Ya sangat membantu, dari dua ribu turun jadi seribu. Nyaman juga, walau kalau ramai berdiri, tidak apa-apa, wong murah saya maklum. Saya berharap armada diperbanyak lagi, dan (waktu tunggu) dicepetin, kan banyak yang menunggu,” ungkapnya. Sementara itu, dari kalangan pelajar juga merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Siswi MAN 2 Grobogan Rina menyebut dengan Rp 2000 ia kini bisa pergi-pulang, dari rumahnya di Semarang ke sekolahannya dan kembali lagi. “Lebih murah, lebih enak. Karena terkadang kalau pulang uang saku sudah mau habis kalau harus menyisihkan 2 ribu. Sekarang dengan seribu rupiah lebih ringan. Fasilitasnya pun nyaman, tidak kepanasan dan bisa ngadem,” urainya. Di sisi lain, penumpang kategori umum memaklumi terkait penyesuaian tarif Trans Jateng. Herma Dwi Handayani, satu di antaranya ia yang bukan kategori buruh, pelajar, lansia, veteran dan difabel, kini membayar harga tiket Rp 5.000. “Saya sering naik Trans Jateng, hampir setiap hari. Sekarang naik jadi lima ribu. Untuk fasilitasnya saya akui nyaman banget. Kalau naik motor kan panas, kalau naik bis kan adem, tidak capek, bisa tiduran sambil istirahat. Harapannya bisa ditambah armadanya,” pungkas Herma. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa kebijakan tersebur memberikan kemudahan sekaligus keringanan kepada masyarakat pengguna BRT. “Transportasi mudah dan murah bagi buruh. Sebelumnya Rp2.000 jadi Rp1.000,” kata Ahmad Luthfi. Gubernur Jateng itupun tak mempermasalahkan betul bahwa tidak semua buruh memiliki kendaraan bermotor. Opsi bantuan ini bertujuan memudahkan masyarakat para buruh menikmati transportasi murah penunjang aktivitas harian mereka. “Diharapkan pemangkasan ini bisa menekan angka pengeluaran harian buruh,” tandasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

100 Hari Kerja Luthfi-Yasin, Kolaborasi Antarlini Hasilkan Program Nyata untuk Warga

/

SEMARANG – Dalam 100 hari kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, berbagai lembaga digandeng untuk sama-sama mempercepat pembangunan daerah. Berbagai upaya kolaboratif itu, di antaranya dilakukan melalui pembentukan Forum Rektor. Dalam forum ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan 44 perguruan tinggi di wilayahnya, untuk mempercepat capaian program yang dicanangkan. Pemprov Jateng menyediakan 29 program dalam kerjasama ini, dengan masa waktu mulai dari 2025 hingga 2029. Program-program itu diantaranya penurunan angka stunting, pendampingan usaha mikro kecil menengah, pendampingan desa wisata, penguatan wawasan kebangsaan dan pendidikan moderasi beragama, pelatihan konten kreator untuk desa wisata, dan lainnya. Kolaborasi itu bukan isapan jembol belaka. Kolaborasi Pemprov Jateng dengan kampus Univesitas Diponegoro (Undip) Semarang telah membuahkan hasil nyata untuk kebermanfaatan warga. Salah satunya melalui program desalinasi. Melalui program ini, sebanyak 250 Kepala Keluarga (KK) penghuni Rusunawa Slamaran, Kota Pekalongan kini bisa menikmati air minum yang rasanya tawar. Melalui program tersebut, teknologinya telah mengubah air payau menjadi air tawar yang layak untuk diminum secara langsung. Program desalinasi di Kota Pekalongan menjadi yang pertama dan akan disusul di sejumlah wilayah pesisir lainya seperti Demak, Rembang dan Jepara. Salah seorang warga Rusunawa Slamaran, Slamet mengaku, telah mencoba air hasil dari desalinasi tersebut. Menurut dia, rasanya berbeda dari biasanya. “Rasanya enak, segar, tidak asin,” katanya. Pemprov Jateng juga sudah melakukan aksi nyata dengan Poltekkes Kemenkes Semarang, melalui program KKN Tematik pencegahan stunting dan TBC. Sebanyak 600 mahasiswa dari kampus tersebut diterjunkan di desa-desa Kabupaten Magelang, Semarang, dan Banyumas untuk melakukan kegitan KKN sejak 9 Mei 2025 lalu. Selain forum rektor, forum kolaborasi lainnya meliputi Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI asal Jateng, Forum Berlian (DPRD Jateng) Organisasi Masyarakat (Ormas), hingga himpunan pengusaha. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Wahid Abdurrahman mengatakan, upaya-upaya kolaboratif itu secara konkrit membuahkan hasil. Ia mencontohkan, melalui forum berlian, para anggota DPRD Jateng sepakat bahwa anggaran aspirasinya akan diarahkan untuk program infrastruktur pada 2025. “Begitu juga kolaborasi dengan forum senayan, contohnya para anggota Komisi V DPR dari dapil Jateng mendorong revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas agar dipercepat. Saya kira ini langkah konkrit,” kata dia di Semarang pada Minggu, 25 Mei 2025. Dikatakan Wahid, Pemprov Jateng juga membangun kerja sama sister province dengan Chungcheongbuk-Do Korea Selatan. Berkat kerja sama ini, sebanyak 100 orang lulusan SMA dan SMK di Jateng mendapatkan beasiswa kuliah di 18 universitas pilihan yang ada di Korea Selatan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, adanya forum kolaborasi di wilayahnya itu sebagai upaya menjalin kerjasama dalam pembangunan Jawa Tengah. “Kita akan merapatkan barisan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus punya forum kolaborasi yang diciptakan nanti,” kata Luthfi Strategi-strategi itu, menurut Luthfi, perlu dilakukannya lantaran dalam membangun daerah tidak bisa sendiri, melainkan harus melibatkan pihak lain. “Semua elemen kita gandeng,” katanya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji inisiatif Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membentuk Forum Rektor bersama 44 perguruan tinggi di wilayahnya dalam membangun daerah. Kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan kampus ini merupakan langkah cerdas dalam mewujudkan kebijakan publik yang berbasis riset dan kebutuhan nyata. “Itu good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan, itu bukan sekadar feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” kata Tito beberapa waktu lalu.***

News, Ngopeni Ngelakoni

Ini Manfaat Dana Hibah untuk Ormas: Pencegahan Stunting, Narkoba, Hingga Penguatan Nasionalisme

/

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan penting dalam pemberian dana hibah untuk Organisasi Masyarakat (Ormas). Prioritas penggunaan dana ini untuk menekan angka stunting, pencegahan penyalahgunaan narkotika, hingga penguatan jiwa nasionalisme. Ormas penerima dana hibah pun diseleksi ketat dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan. Diantara penerima hibah itu ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), PC Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), fatayat NU hingga jaringan pemuda dan remaja masjid. Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Muslichah Setiasih mengatakan Ormas penerima dana hibah itu memiliki konsentrasi kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan hingga kesehatan. “Jadi Ormas penerima dana hibah tak asal-asalan. Harus memenuhi syarat. Kegiatannya beragam, ada (pencegahan) stunting, narkotika, pelatihan (pembuatan) pupuk organik, literasi media digital hingga peningkatan jiwa nasionalisme serta kebudayaan. Ada juga yang pelatihan, seperti ternak lele guna meningkatkan perekonomian warga,” kata Muslichah Setiasih, Kamis 22 Mei 2025. Menurutnya, penerima dana hibah harus diproses pada tahun sebelumnya melalui e planning dan e budgeting. Eksistensi keberadaan Ormas dan kemanfatannya jadi salah satu dasar pemberian dana hibah. Selanjutnya, berkas yang masuk kemudian diseleksi. Setelah lolos verifikasi, maka dana bisa dicairkan. Tak berhenti disitu, penggunaan dana dari pemerintah ini juga wajib dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban (LPj). Bahkan pengawasan juga dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran. “Tidak semata dihibahkan begitu saja. Verifikasi berkas, eksistensi Ormas (dicek). LPj juga wajib,” tandasnya. Sementara pengawasan penggunaan hibah dilakukan oleh APIP, karena dana hibah bersumber dari APBD. Masyarakat luas juga bisa berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Ormas, sehingga apabila ada penyalahgunaan, dapat dilaporkan kepada Pemprov. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp125,2 miliar pada 2025, untuk 1.248 organisasi masyarakat (Ormas) di wilayahnya. Hingga medio Mei 2025, telah tersalurkan sekitar Rp55,5 miliar atau 44,32% lebih, kepada 567 ormas. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan penerima dana hibah, untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Sehingga, berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara Analis Ahli Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Rommy Iman Sulaiman yang hadir melalui zoom menyampaikan arahan pada para penerima dana hibah untuk menggunakannya secara tepat. Termasuk tertib administrasi pertanggungjawaban. Jika tidak maka akan ada konsekuensi hukum di kemudian hari. Berikut di antara sejumlah Ormas penerima dana hibah dari Pemprov Jateng 2025:  1.⁠ ⁠DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Grobogan 2.⁠ ⁠PAC Fatayat dan Muslimat NU di sejumlah Kecamatan Demak Kabupaten Demak 3.⁠ ⁠PAC Muslimat NU Kudus 4.⁠ ⁠Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan 5.⁠ ⁠Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Grobogan 6.⁠ ⁠IGTKI Kabupaten Semarang 7.⁠ ⁠Perkumpulan Tembang Jiwa Kabupaten Semarang 8.⁠ ⁠Jaringan Pemuda Dan Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Kota Kendal 9.⁠ ⁠Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah10.⁠ ⁠Majelis Ekonomi, Bisnis & Pariwisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Semarang11.⁠ ⁠Pimpinan Cabang Aisyiyah Suruh Kab. Semarang12.⁠ ⁠Jateng Innovation Center Cabang Kota Semarang13.⁠ ⁠Perkumpulan Pemberdayaan Pemuda Sadar Hukum14.⁠ ⁠Wanita Hindu Dharma indonesia Provinsi Jateng.***

Ngopeni Ngelakoni

Pasca Banjir Demak Grobogan, Taj Yasin Ingin Skema Ganti Bibit untuk Petani yang Gagal Panen

/

DEMAK – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin, mengupayakan skema untuk meringankan beban petani terdampak banjir di Kabupaten Demak dan Grobogan belum lama ini. Salah satunya dengan mengganti bibit tanaman. Pihaknya melihat, yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang bukan hanya rumah warga saja, melainkan juga areal persawahan. “Kemarin juga ada keluhan kepada saya ‘pak, kami baru daja tanam, ada yang mau panen’. Sehingga kegagalan panen ini, kami Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bertanggung jawab,” katanya usai memberikan sambutan pada kegiatan Khotmil Quran di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ahad, 25 Mei 2025. Pihaknya mengajak pemerintah daerah (pemda) Demak, dan Grobogan untuk memberikan insentif untuk petani yang merugi akibat lahan pertanian rusak, bahkan terancam gagal panen. “Saya akan mengajak juga kepada pemerintah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak yang kawasannya terdampak. Supaya petani tidak rugi-rugi amat. Nah, salah satunya akan memberikan bibit,” ucap Taj Yasin. Dia bilang, pemda Demak dan Grobogan perlu melakukan pemdataan lahan pertanian yang terdampak banjir. Lebih lanjut, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu merincikan, juga berupaya mencari skema penggantian pupuk. “Bibitnya kita ganti, pupuknya juga akan kita perhatikan. Kita koordinasi dengan Dinas Pertanian kami maupun Dinas Pertanian yang ada dari kabupaten. Jadi Insya Allah akan ada gantinya,” kata dia. Untuk diketahui sebelumnya, Taj Yasin mengunjungi warga terdampak banjir di Desa Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, Rabu 21 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Taj Yasin juga menyerahkan dana kebencanaan senilai Rp253.460.208,- yang bersumber dari Dinas Sosial Jateng, BPBD Jateng, Dinas Ketahanan Pangan Jateng, dan Dinas Kesehatan Jateng. Realisasinya dalam bentuk logistik, sembako, pasokan obat-obatan, hingga mainan anak. Sosok asal Kabupaten Rembang itu menambahkan, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan pemda untuk membantu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) memetakan Daerah Aliran Sungai mana yang perlu segera dinormalisasi. “Kalau bisa dibantu bareng-bareng, akan lebih cepat. Kita hitung mana yang perlu dinormalisasi, mana yang bisa dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong,” katanya. Selain itu, Taj Yasin juga mengajak masyarakat di daerah hulu untuk ikut berperan aktif. Salah satunya dengan menanam pohon di wilayah hulu. Tujuannya, supaya menjadi penahan dan resapan air agar air tidak langsung mengalir deras ke wilayah hilir atau bawah.***

Ngopeni Ngelakoni

100 Hari Kerja Luthfi – Yasin: Cukup Bawa KTP, Layanan Kesehatan “Speling” Jadi Andalan Warga

/

SEMARANG – Jelang 100 Hari Kerja Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Program Speling menjadi primadona bagi warga desa. Bagaimana tidak, Program Spelling (Dokter Spesialis Keliling) ini sangat memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Cukup bawa KTP, program ini gratis alias tak dipungut biaya! Singkatnya, program ini seperti layanan kesehatan jemput bola. Jika sebelumnya warga harus ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh maka kini tinggal datang ke titik-titik layanan, salah satunya kantor Balai Desa. Setelah diluncurkan pada 4 Maret 2025, Program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin ini sudah menjangkau sekitar 2 juta orang penduduk Jawa Tengah. Jumlah tersebut bahkan menjadi yang terbesar untuk jumlah cek kesehatan gratis (CKG) se-Indonesia. Artinya, program Speling ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat pun beragam. Mulai dari Tuberkulosis (TBC), deteksi kanker serviks, pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kusta, serta pemeriksaan ibu hamil. Efektivitas role model program layanan kesehatan ini juga telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tenaga medis hingga Menteri Kesehatan. Lantaran benar-benar membantu meningkatkan kualitas kesehatan warga Jawa Tengah. Apalagi sasaran utama Speling dalam jangka pendek adalah warga di 70 desa kategori miskin di 35 Kabupaten/kota. Rata-rata 100 orang di setiap desa dengan faktor resiko CA serviks, TBC hingga kehamilan dengan resiko tinggi. Sejumlah warga yang merasakan langsung layanan Speling dengan terang-terangan ingin kegiatan ini selalu ada di dekat rumah-rumah mereka. Sela Karainina Putri, warga Desa Karanggondang Pailus, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, mengaku senang usai pemeriksaan janin di kandungannya. “Jika biasanya di bidan bayar Rp50 ribu, ini gratis. Lumayan bisa ngirit, uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain,” lanjut Sela. Sementara Nur Wanti, warga Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar menyatakan hal yang sama. Ia melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim melalui IVA test. “Saya periksa IVA test. Cek deteksi dini kanker leher rahim tadi,” kata perempuan 37 tahun itu. “Kegiatan ini perlu dilanjutkan ke depannya. Periksa kesehatan tidak bayar. Harapannya seperti itu,” kata Sumarsono, warga Bulurejo lainnya. Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan ada dua keuntungan yang diperoleh warga dengan memanfaatkan program Speling. Pertama, jarak balai desa yang dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih irit waktu. Kedua, cukup bawa KTP, maka layanan kesehatan gratis bisa langsung dilakukan. Dengan didukung dokter spesialis dari tujuh rumah sakit milik provinsi, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit swasta, maka warga tidak harus pergi ke Puskesmas atau rumah sakit yang jaraknya bisa jadi jauh dari rumah. “Sudah 2 juta (orang) lebih. Ini terbesar se-Indonesia, bahkan Menteri Kesehatan mengapresiasi kegiatan kita. Ini untuk menunjang program pemeriksaan kesehatan gratis, sebagaimana perintah Presiden,” kata Ahmad Luthfi, usai mengecek pelaksanaan Program Speling di Kantor Desa Sampetan, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pertengahan Mei lalu. Tujuh rumah sakit pemerintah yang ia maksudkan adalah RSUD Prof Dr Margono mengampu wilayah karesidenan Banyumas dan Kedu, RSUD dr Moewardi karesidenan Solo, RSUD dr Adhyatma karesidenan Semarang, RSUD dr Rehatta karesidenan Pati, RSJD dr Amino Gondohutomo karesidenan Pekalongan, RSJD dr Arif Zainuddin karesidenan Kedu dan RSJD dr Soedjarwadi mengampu wilayah karesidenan Kedu dan Surakarta. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan, untuk menangani TBC di Jateng, langkah pertama yang ditempuh adalah menemukan penderita terlebih dahulu. Maka layanan Speling ini menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan menekan angka TBC di Jateng. Menurutnya, Treatment Success Rate (TSR) atau peluang sembuh penderita TBC besar setelah perawatan rutin, yakni 9 orang dari 10 orang. “Harus ditemukan dulu kasus TBC ini. Kemudian keluarga atau orang yang di sekelilingnya juga dicek. Dari satu orang yang sakit, tracing-nya minimal delapan orang. Dari situ akan ketahuan, tertular atau tidak,” jelasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Jateng Sambut Wisata Ramah Muslim, Gus Yasin Tekankan Perizinan Halal Segera Digarap

/

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan wisata ramah muslim, salah satunya melalui rapat koordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang membahas soal perizinan tempat wisata. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, pada rakor tersebut salah satu hal yang ditekankan adalah pemenuhan perizinan ramah muslim. “Misalnya, tempat wisata harus dihitung tempat ibadah bagaimana, corner non halal ada keterangannya. Sehingga orang yang mau makan merasa nyaman,” kata Wagub usai menerima silaturahmi rombongan Ziarah Wali Pengurus Anak Cabang Fatayat Brangsong dan Kaliwungu di Wisma Perdamaian, Sabtu (24/05/2025). Dikatakan Gus Yasin, panggilan akrab Wagub, menyongsong wisata ramah muslim yang sudah menjadi salah satu arah kebijakan dalam kepemimpinan Luthfi – Yasin, banyak hal yang harus dipersiapkan. Antara lain, wisata kuliner dengan mempersiapkan tenaga yang memiliki sertifikat halal bagi Rumah Pemotongan Ayam (RPA) dan Rumah Pemotongan Hewan (RPA). “Ini sudah mulai kita susun sehingga nantinya wisatawan yang datang ke Jawa Tengah akan mendapatkan wisata yang ramah muslim, kuliner yang ramah muslim, dan penginapan yang juga ramah muslim,” jelasnya. Terkait destinasi wisata ziarah, Wagub juga memberikan perhatian. Antara lain dengan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga memberikan daya tarik kepada wisatawan. Dalam sambutannya pada acara silaturahmi, Wagub mengapresiasi kunjungan Fatayat yang hendak melaksanakan ziarah wali di sejumlah tempat. Dikatakan, silaturahmi mendatangkan berkah dan rahmat. Ziarah juga dicontohkan oleh nabi dan orang soleh. Bahkan diabadikan dalam Al Quran perintah untuk bertawasul kepada orang soleh. Hal itu juga dilakukan oleh Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Hydir, Nabi Zakariya kepada Siti Maryam, dan Nabi Muhammad SAW juga mengajak para sahabat untuk berkunjung kepada Ummu Haiman, wanita solihah yang merawatnya saat masih kecil. “Tujuannya adalah untuk bertemu dengan orang soleh,” bebernya.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Dorong Bunda PAUD Jadi Garda Terdepan Pendidikan Anak

/

SEMARANG – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bukan sekadar soal kurikulum, melainkan tentang kesabaran, pemahaman psikologis, dan peran aktif keluarga sejak dari rumah. Pesan ini ditekankan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), saat menghadiri pengukuhan Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Jumat, 23 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jateng, Ny.Hj.Nawal Arafah Yasin, resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah, melanjutkan perannya sebelumnya sebagai Bunda Literasi. Menurut Gus Yasin, peran Bunda PAUD sangat strategis dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak sejak dini. Terutama dalam menumbuhkan budaya membaca dan literasi keluarga. Ia menekankan usia PAUD merupakan masa keemasan, merupakan periode krusial ketika anak-anak belum terbentuk oleh pengaruh luar dan sangat mudah dibentuk oleh lingkungan keluarga dan pendidik. “Ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama. Maka dari itu, Bunda PAUD tidak hanya menggerakkan PAUD tapi juga menjadi pelopor literasi keluarga,” tegasnya. Lebih lanjut, Gus Yasin menyoroti sejumlah tantangan literasi di Jawa Tengah. Berdasarkan data 2024, Skor Tingkat Kegemaran Membaca nasional berada di angka 73,91, sedangkan Jawa Tengah berada di bawahnya, yakni 72,44. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tingkat nasional tercatat sebesar 73,52, dan Jawa Tengah kembali lebih rendah di angka 70,57. Tak hanya itu, skor penilaian membaca untuk anak usia 15 tahun yang dirilis oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menunjukkan bahwa Indonesia hanya meraih 359 poin, jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 476 poin. “Budaya membaca masih lemah. Banyak anak hanya membaca judul tanpa memahami isi. Ini tantangan kita bersama,” tambahnya. Pengukuhan juga dilakukan serentak untuk Bunda PAUD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bersamaan dengan peluncuran aplikasi SiArtis (Sistem Informasi Arsip dan Statistik) serta penyerahan hadiah Lomba Bidang Perpustakaan. Gus Yasin menyambut baik peluncuran aplikasi tersebut sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang literasi dan dokumentasi. “Dengan SiArtis, kita bisa mendekatkan arsip, statistik, dan literasi kepada masyarakat melalui teknologi. Ini akan memudahkan akses data dan meningkatkan partisipasi publik, termasuk dari kalangan pendidik PAUD,” ujarnya. Menanggapi amanah baru yang diterimanya, Nawal Arafah Yasin meminta para Bunda PAUD yang dikukuhkan, bergerak cepat memastikan layanan ini menjangkau hingga ke tingkat desa, dan memastikan setiap anak mendapatkan ruang tumbuh yang mendidik dan menyenangkan. “Tantangannya adalah mendorong partisipasi anak-anak masuk ke sekolah PAUD dan juga semangat menyediakan layanan di setiap desa paling tidak ads dua PAUD. Ini tugas daripada Bunda Literasi (dan PAUD) yang ada di Jawa Tengah,” tegas Ning Nawal.***

Ngopeni Ngelakoni

Sambut Qurban, Gus Yasin Dorong “Kang Jalal” untuk Sembelih Halal

/

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen (Gus Yasin) meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas hewan kurban menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1446 H, 6 Juni 2025. Terlebih, saat ini Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung daging yang akan menjadi pemasok ke luar daerah, termasuk daerah di luar Pulau Jawa. Dikatakan, hewan kurban diperuntukkan ibadah. Oleh karenanya harus dipastikan tempat dan penyembelihnya adalah orang yang mengetahui hukum agama, atau bahkan sudah mengantongi sertifikat juru sembelih halal atau tukang sembelih halal (Kang Jalal). “Karena qurban ini adalah ibadah, sehingga ibadahnya bisa diterima dan dagingnya dinikmati oleh masyarakat, saya harapkan betul betul diperhatikan Kesehatan hewan yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya, usai membuka Talkshow Teja Ungu (Ternak Jawa Tengah Urip Lan Nguripi)” dengan Tema Mewujudkan Hewan Kurban yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) di Jawa Tengah dan Pelatihan Tukang Jagal Halal (Kang Jalal) di Studio Kalipancur Central Park, Semarang, Kamis (22/05/2025). Dalam sambutannya, Gus Yasin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan Kang Jalal, sebagai upaya mewujudkan program pertumbuhan ekonomi hijau di Jawa Tengah, yang di dalamnya ada ekonomi halal. Usai mendapatkan sertifikasi Kang Jalal, juru sembelih dapat langsung praktek dan bisa bekerja di Rumah Pemotongan Hewan. Melalui pelatihan tukang jagal bersertifikat halal, katanya, masyarakat Jawa Tengah akan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan ketika membeli daging ternak. Terlebih, saat ini menjelang pelaksanaan Idul Adha, Jawa Tengah yang menjadi lumbung daging di Indonesia harus memastikan hewan yang tersedia benar-benar memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah. Meskipun permintaan tinggi, namun Jateng boleh lega dikarenakan produksi ternak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, bahkan mengalami surplus. Tercatat, qurban yang dibutuhkan pada tahun 2025, mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 547 ribu ekor, terdiri dari 150 ribuan sapi, tiga ribuan kerbau, dan 290 ribuan kambing, serta 102 ribuan domba. Sedangkan ketersediaan hewan ternak untuk qurban di Jateng surplus dengan jumlah total sekitar 1,5 juta ekor. “Produksi di Jawa Tengah bukan hanya untuk Jateng, tetapi juga masyarakat Indonesia secara luas. Karena akan dikirim ke provinsi lain, ada tanggung jawab besar sehingga jaminan halal ini sangat diperlukan,” ujarnya. Sedangkan Ketua Juru Sembelih Halal (Juleha) Jawa Tengah, Eri Gunarto mengatakan, pelatihan Kang Jalal merupakan pelatihan untuk memperoleh juru sembelih yang professional baik di dalam maupun luar negeri. Juleha asal Jawa Tengah bahkan sudah ada yang dikirim ke luar negeri karena permintaan juru sembelih halal di luar negeri. “Sudah ada beberapa kader kami yang dikirim ke Polandia, dan New Zealand,” ujarnya. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Supriyanto mengatakan, Kang Jalal merupakan embrio Juru Sembelih Halal (Juleha) di Jawa Tengah, yang dilindungi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 147 Tahun 2022. Sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Kang Jalal, antara lain jumlah hewan yang pernah dipotong, dan siap melaksanakan tugas sebagai tukang jagal. “Kang Jalal bisa bekerja di rumah pemotongan hewan, dan juga memiliki hak untuk memasang plang juru sembelih halal,” ujarnya. Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melakukan sejumlah Langkah, pertama, memberikan dorongan kepada pengawasan lalu lintas ternak di beberapa titik dengan menyediakan hewan korban yang sehat. “Hewan yang terkena penyakit jelas tidak masuk dalam sarat sah hewan kurban,” tandasnya. Disampaikan, kejadian penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak yang terjadi beberapa Waktu lalu telah menekan psikologis peternak dan calon pembeli. Oleh karenanya, dia menegaskan, jika PMK tidak menular pada manusia dan bukan zoonosis, yang menular pada manusia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjauhkan hewan yang baru datang dengan hewan yang lama di dalam kandang. Petugas diminta untuk melakukan hal itu, dikarenakan hewan yang baru datang biasanya memiliki kualitas baik dan vaksinnya lengkap, sehingga harus hati-hati dan dipisah dengan hewan yang lama di dalam kandang. “Untuk menjaga kehati-hatian hewan yang baru datang jangan didekatkan dengan yang di dalam kandang,” terangnya. Pesan kedua yang disampaikan, pada saat pemotongan hewan qurban, sebelum dan sesudah penyembelihan, hewan hendaknya dilihat hatinya harus bersih dari cacing. Meskipun jika kena suhu tinggi akan mati, namun untuk menjaga kebaikan, lebih baik hati yang ada cacingnya, dimusnahkan. “Semoga pedagang dan peternak sapi sudah antisipasi dengan disuntik dan diberikan obat cacing,” pungkasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Realisasi Investasi Jateng Kuartal I, Serap 97.550 Tenaga Kerja, Taj Yasin: Sudah Baik, Harus Ditingkatkan

/

SEMARANG – Geliat realisasi investasi pada kuartal I 2025, membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja di Jawa Tengah. Capaian itu tidak hanya menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga mampu menekan angka pengangguran. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, ada penyerapan sebanyak 97.550 orang tenaga kerja dari realisasi kinerja investasi triwulan I 2025. Penyerapan itu mengalami peningkatan sebanyak 23,95 persen dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2024. “Penyerapan tenaga kerja mencapai 97.550 orang, serta penambahan jumlah proyek sebanyak 20.431,” kata Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari dalam evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2024 Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (14/5/2025). Sakina menjelaskan, kenaikan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi dari realisasi kinerja investasi yang cukup baik pada triwulan pertama ini, yakni sebesar Rp21,85 triliun. Angka tersebut naik Rp4,29 triliun dibandingkan periode yang sama pada 2024, yakni Rp17,56 triliun. Ditambahkan, capaian realisasi investasi triwulan I 2025 ini, terdiri dari penanaman modal asing (PMA) yang berkontribusi sebesar 64 persen atau Rp14,08 triliun. Kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 36 persen senilai Rp7,7 triliun. Adapun lima besar realisasi sektor investasi di Jateng pada triwulan I 2025 adalah industri tekstil (Rp2,66 triliun), industri barang dari kulit dan alas kaki (Rp2,51 triliun), industri karet dan plastik (Rp2,45 triliun), industri makanan (Rp1,97 triliun), serta perumahan, dan kawasan industri perkantoran (Rp1,83 triliun). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, capaian realisasi investasi sudah baik dan harus terus ditingkatkan. Utamanya, dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antardinas. Dia meminta verifikasi dan validasi perizinan usaha dilakukan dengan disiplin sesuai regulasi. Jangan sampai izin usaha yang terbit, menimbulkan keresahan di masyarakat, baik di bidang pariwisata, hiburan, industri, pertambangan, dan lainnya. Pada bidang pariwisata, Taj Yasin memberi masukan supaya verifikasi izin restoran/ perhotelan, mencakup aturan mengenai informasi makanan halal (halal food), dan nonhalal. Metode seperti ini, telah diterapkan di sejumlah negara yang memberikan layanan pariwisata ramah muslim. “Kalau di Indonesia bisa dijelaskan (informasi) nonhalal corner, maka akan lebih jelas terkait pariwisata ramah muslim,” katanya. Kemudian pada sektor industri padat karya, Taj Yasin mendapati masukan terkait fasilitas umum (fasum) tempat ibadah yang belum memadai daya tampungnya. Sehingga, pekerja harus antre dalam beribadah, dan memicu keterlambatan kembali masuk bekerja. Oleh karenanya, pemerintah termasuk kabupaten/ kota harus teliti dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) perusahaan, termasuk ketersediaan fasum yang layak.***

Ngopeni Ngelakoni

Temui Ning Nawal, PW Aisyiyah Jateng Siap Kolaborasi Bareng TP PKK

/

SEMARANG – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah bersilaturahmi dengan Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, Kamis (22/5/2025). Dalam pertemuan itu dipaparkan sejumlah kegiatan, yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketua PW Aisyiyah Jawa Tengah, Eny Winaryati mengatakan, pihaknya telah memaparkan sejumlah program yang sangat bisa dikolaborasikan dengan PKK Jawa Tengah, terutama untuk mendukung kemajuan dan pembangunan di Jawa Tengah. Ditambahkan, di Aisyiyah ada sepuluh majelis dan lembaga, misalnya ada kesehatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan kebencanaan. Ada juga tarjih, tablig, serta pembinaan kader. “Semuanya itu goal-nya adalah memberikan dampak positif kepada seluruh umat, bangsa dan negara,” ujarnya. Untuk itu, selain sinergi antarmajelis dan lembaga, pihaknya juga perlu membangun kerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah. “Maka, kolaborasi adalah kunci,” lanjut Eny. Ia juga mengambut baik atas pemaparan yang disampaikam Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, terkait dengan program-program yang dicanangkan, salah satunya Kecamatan Berdaya. “Tadi kami mendapat arahan, ternyata gayung bersambut. Sehingga kami termotivasi untuk berkolaborasi agar program ini bisa berjalan bersama,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal) mengapresiasi langkah PWA Jawa Tengah, dengan segala program yang dipaparkan tersebut. Hal itu bisa bisa mendorong keberhasilan pemerintah, dan PKK itu sendiri. “Jadi, program yang disampaikan PWA itu bisa kita sinergikan dengan yang ada di pemerintah. Misalnya kita punya Kecamatan Berdaya,” tuturnya. Kecamatan Berdaya, menurut Ning Nawal, menjadi rumah bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan maju. Bukan hanya di dunia usaha dan kreatif, tapi juga untuk melindungi hak ibu dan anak. Selain itu juga buat kaum disabilitas. “Kami juga sedang mencanangkan Bunda Literasi ini, sebagai upaya agar masyarakat lebih suka membaca,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Ning Nawal juga menyampaikan terima kasih atas semangat kolaborasi yang dilakukan oleh PWA Jawa Tengah.***

Scroll to Top