Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

100 Hari Kerja Luthfi-Yasin: Pemutihan Pajak Kendaraan Sangat Membantu Masyarakat

/

SEMARANG – Seratus hari kerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, telah banyak menelorkan program yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya, program pemutihan atau pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Warga Kota Semarang, Jumain, tidak mampu menyembunyikan rasa syukur, karena akhirnya dapat memenuhi pembayaran pajak kendaraan, yang sempat menunggak selama enam tahun. Mestinya, dia harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 juta, tapi hanya dikenakan Rp2,5 juta, berkat program pemutihan. “Sekarang bayar saya Rp2,5 juta karena ada pemutihan pajak. Programnya Pak Gubernur ini sangat membantu, bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaran yang mati,” katanya, saat ditemui di Samsat Kota Semarang II, Senin (26/5/2025). Jumain mengaku, tunggakan pembayaran pajak membuatnya terbebani. Sehingga tiap tahun tunggakan semakin bertambah. Bahkan, ia tidak pernah berpikir akan mampu melunasi tanggung jawabnya itu. “Saya tidak bisa membayar karena soal keuangan, apalagi tiap tahun bertambah tunggakannya. Kalau tidak ada program pemutihan, mungkin sampai sekarang belum bisa bayar,” lanjutnya. Hal serupa juga diungkapkan warga Bulusan Kota Semarang, Rahardian Iqsan, yang sempat menunggak karena STNK hilang. “Program ini sangat membantu, yang awalnya saya pasrah, sekarang mumpung ada murah, ya udah ikut,” kata pria berusia 49 tahun tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program pemutihan merupakan salah satu bentuk ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah. “Ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi pemilik kendaraan,” ujarnya. Program tersebut, lanjut Luthfi, sekaligus memberikan kesadaram bagi masyarakat untuk taat pajak. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” tandasnya.

Ngopeni Ngelakoni

Ratusan Perempuan Rentan di Rembang Terima Bantuan dari Pemprov Jateng

/

REMBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan 500 paket kebutuhan pokok (staple food) untuk kelompok perempuan rentan di Kabupaten Rembang. Bantuan hasil kolaborasi dengan Sampoerna untuk Indonesia disalurkan sebagai bentuk kepedulian sosial, terhadap masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan silaturahmi antara Bupati Rembang Harno, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, di Hotel Pollos, Selasa (27/5/2025). Bupati Rembang Harno menyampaikan apresiasi, atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya penting secara material, tetapi juga memiliki makna moral. “Bantuan ini sangat berarti, tidak hanya dari sisi material, tetapi juga secara moral, karena menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang peduli dan berkomitmen untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi ekonomi seperti saat ini,” ungkapnya. Harno berharap, bantuan kebutuhan pokok tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta menjadi simbol kehadiran negara dan sektor swasta, dalam kehidupan rakyat kecil. Selain itu, juga dapat memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, program bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat. Menurutnya, stimulus semacam ini penting untuk memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput. “Stimulus yang kita berikan kepada kelompok ini, merupakan bagian dari upaya meringankan beban-beban di daerah,” pungkasnya.

Ngopeni Ngelakoni

Ahmad Luthfi Dorong TP PKK Jateng Miliki Desa Binaan Tanggap Bencana, Seperti Percontohan di Sayung Demak

/

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) provinsi miliki desa binaan tanggap bencana. Salah satu percontohannya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Luthfi menerangkan, Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah terdampak cukup signifikan akan banjir, rob, dan abrasi. “Di Sayung 20 desa (terdampak), kalau TP PKK punya desa binaan, diikuti program stunting, pembenahan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Jadi kita punya posko PKK yang tanggap bencana,” kata Luthfi, saat menerima audiensi TP PKK Jateng, yang diketuai Hj, Nawal Arafah Yasin, di Kantor Gubernur Jateng, Rabu, 28 Mei 2025. Menurut Luthfi, kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana seperti di Sayung, sangat butuh perhatian. Pihaknya memberi arahan, agar TP PKK Jateng bersinergi dengan TP PKK di daerah dalam melaksanakan program-program yang sudah jadi acuan kerja ke depan. Luthfi tertarik pada salah satu program yang berkesinambungan, yakni tanam pohon bakau atau mangrove di pesisir Demak. PKK diajak ikut kontribusi pada program ‘Mageri Segoro’ secara serentak bersama Pemprov Jateng dan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota yang wilayahnya memiliki garis pantai. “Nanti tanam mangrove serentak tanggal 5 (Juni 2025). Kita harus punya legacy akan program kita,” katanya. Lebih lanjut, salah satu prioritas program Pemprov Jateng yang dititipkan untuk PKK, yakni menguatkan program menekan stunting. Ketua TP PKK Jateng, Hj.Nawal Arafah Yasin mengatakan, penguatan program yang ditekankan Ahmad Luthfi disebutnya sudah selaras dengan kerangka kerja yang telah dibuat. “Ahamdulillah beliau support (dukung) penuh terhadap program kerja kami. Insya Allah nanti tanggal 5 Juni kita akan melakukan kegiatan bersama dengan Pak Gubernur. Sekaligus kegiatan untuk me-launching program prioritas kita yaitu Rabu Pon (Gerakan Ibu Menanam Pohon),” katanya. Khusus pada program kebencanaan pihaknya memiliki program PKK SIGAB (Siaga & Tanggap Bencana). Desa Timbulsloko, Sayung, Demak, rencananya bakal jadi wilayah yang diintervensi. Bentuk rencana diantaranya dukungan air bersih dalam bentuk program desalinasi, program pembenahan RTLH dengan peninggian lantai rumah memakai metode gladak. Pada sanitasi dilakukan program jambanisasi, kemudian perbaikan jalan kampung dengan jembatan bambu/papan. Pada sektor kesehatan keluarga diintervensi dengan program Speling, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan lainnya. Selain itu juga akan menggarap program sosial dan keagamaan.***

Ngopeni Ngelakoni

100 Hari Kinerja Luthfi-Yasin, Sekolah Swasta Sambut Antusias Program Sekolah Gratis dari Pemprov Jateng

/

SEMARANG – Dalam 100 hari kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, salah satu terobosan kebijakan yang disambut antusias warga adalah program kemitraan dengan sekolah SMA-SMK swasta. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi miskin. Selain itu untuk menggerus angka putus sekolah di Jawa Tengah. Program ini menawarkan pendidikan gratis bagi siswa miskin untuk sekolah swasta yang bermitra. Pemprov telah mengalokasikan anggaran Rp 2 juta per siswa per tahun. Tak pelak, program sekolah kemitraan ini disambut positif oleh sejumlah sekolah swasta maupun para stake holder terkait. Kepala Sekolah SMK Widyaanggala Purbalingga, Darimin menyampaikan, sekolahnya digandeng untuk menyelenggarakan program sekolah kemitraan. Ia mendukung penuh upaya Pemprov Jateng dalam membuka layanan pendidikan seluas-luasnya. Ia mengaku sudah mulai bergerak untuk menyosialisasikan program ini, di desa-desa yang berdekatan dengan lokasi sekolahnya. “Kami sudah bergerak berkomunikasi dengan perangkat desa, dan kami akan turun langsung ke desa-desa untuk menyosialisasikan program ini,” tuturnya dihubungi via telepon pada Rabu, 28 Mei 2025. Setidaknya ada enam desa yang akan didatangi, yakni Desa Babagan, Desa Selabaya, Desa Kalimanah Wetan, Desa Kalimanah Kulon, Desa Kelapa Sawit, dan Desa Kalikabong. Darimin mengungkapkan, pihak pemerintah desapun menyambut baik program sekolah kemitraan. Program kemitraan dinilai sangat membantu anak-anak putus sekolah dan tidak mampu, untuk melanjutkan sekolah. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, langkah yang diambil Pemprov Jateng selaras dengan dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. “Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal kita atur secara fiskal dan lain sebagainya,” katanya. Ia juga berharap, setiap tahun akan ada penambahan daya tampung melalui kemitraan tersebut, sehingga seluruh anak-anak di Jawa Tengah bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tentu saja dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengatakan, program kemitraan ini menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia. Daya tampung program sekolah kemitraan mencapai 5.040 murid untuk tahun 2025 ini. “Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa,” kata Sadimin. Program ini juga salah satu upaya untuk menggerus angka putus sekolah (ATS) di wilayahnya. Sebab, jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) masih ribuan. Selain sekolah kemitraan, upaya lain untuk menggerus ATS yang sudah dilakukan adalah mengalokasikan kuota ATS sebesar 3% pada jalur afirmasi untuk jenjang SMA/ SMK Negeri pada SPMB 2025, layanan pendidikan gratis sampai lulus pada 3 SMK Boarding Jateng (Pati/ Purbalingga/ Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding, dan beasiswa siswa miskin. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menandaskan, pendidikan merupakan investasi berharga di masa depan. Maka, pihaknya berupaya keras agar anak usia sekolah harus bersekolah. “Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa,” kata Luthfi Meski gratis, Pemprov Jateng tak asal-asalan menunjuk sekolah dalam program ini. SMA/SMK swasta harus terakreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta kesanggupan tidak melakukan pungutan pembiayaan pendidikan bagi murid peserta program kemitraan. “Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin,” tegasnya. Gebrakan lain di bidang pendidikan di 100 hari kinerja Luthfi-Yasin adalah menyediakan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jateng, yang berlokasi di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang. SMANKO Jateng merupakan sekolah khusus atlet yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Siswa yang diterima merupakan atlet-atlet berprestasi olahraga dan diterima di Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jateng. Atlet potensial yang masuk SMANKO, tidak hanya digembleng dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal. “Ini kita lakukan dengan anggaran APBD dan APBN,” tutur Luthfi. SMANKO Jateng akan menjadi andalan Provinsi Jawa Tengah dalam mencetak atlet berprestasi. Sekolah ini menunjang peningkatan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.***

Ngopeni Ngelakoni

Jawa Tengah Dukung SPPG Pesantren, Inginkan MBG Berbasis Sekolah dan Ponpes

/

SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pesantren oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Hal itu selaras dengan keinginan Jawa Tengah agar SPPG berbasis sekolah atau pesantren. Dikatakan Sumarno, Jawa Tengah sudah mengusulkan Makan Bergizi Gratis (MBG) basisnya di sekolah, sehingga melibatkan kantin. Sedangkan MBG di pondok juga melibatkan pesantren yang sudah terbiasa melayani kebutuhan makanan untuk santri. Sayangnya, ketentuan dari pusat, SPPG harus dapat melayani 3.000 – 3.500 paket makan anak sedangkan basis sekolah jumlahnya tidak dapat memenuhi angka tersebut. “Kalau untuk pesantren sudah dilaunching tentu kita support. Untuk sekolah kami inginnya melibatkan kantin, sayangnya pemerintah pusat menginginkan SPPG harus bisa melayani 3.000 – 3.500 paket MBG,” kata Sekda usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung DPRD Jateng, Selasa (27/05/2025). Keinginan Jateng untuk melibatkan kantin, salah satunya karena sudah melaksanakan kantin sehat di tingkat SMA yang diharapkan dapat optimal memenuhi kebutuhan gizi siswa. Disampaikan, Pemprov diminta membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam akselerasi MBG dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi. Pemprov juga mengupayakan agar daerah yang berada di wilayah pinggiran juga menjadi fokus pelaksanaan MBG. “Pak Gub sudah membentuk Satgas MBG dan akselerasi MBG, provinsi dalam hal ini fasilitasi kaitannya dengan lokasi,” kata Sekda. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, sudah meluncurkan 1000 SPPG Pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur. Seribu SPPG pesantren itu diharapkan dapat melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tiga juta santri. “Seribu dapur MBG ini manfaatnya luas sekali. Satu dapur akan melayani tiga ribu santri, artinya seribu dapur MBG untuk tiga juta santri,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Senin sebagaimana dikutip Antara.com Di Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional sudah melakukan pertemuan dengan Sekda se- Jateng pada 17 April 2025 di Wisma Perdamaian. Pemprov meminta dukungan percepatan pelaksanaan MBG melalui penyediaan lahan ataupun pembangunan SPPG. Pertemuan dipimpin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng Taj Yasin Maemoen yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko dan menghadirkan Staf Khusus Badan Gizi Nasional Redy Hendra Gunawan. Berdasarkan hasil ratas, kata Redy, diputuskan setiap kabupaten/kota akan dibangun tiga unit SPPG dengan pendanaan yang melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal, dan APBN untuk biaya operasional. “Program MBG ini akan mendukung perekonomian di daerah karena akan ada pemenuhan bahan baku untuk dapur SPPG mensyaratkan pembelian melalui BUMDes, koperasi atau UMKM dan dilarang menggunakan PT,” terang Redy pada pertemuan itu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan ada 21 aset milik pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Terdiri dari satu asset milik BUMD dan 20 asset Pemprov. Berupa 12 bangunan dan delapan bidang tanah. “Pemprov juga membawahi 34 SMK yang memiliki jurusan tata boga,” imbuhnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Ajak Pemkab Rembang Berani Garap Kalender Event Pariwisata

/

REMBANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin, mengajak Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk berani menggarap potensi destinasi pariwisata dengan kalender event. Tujuannya, kata Taj Yasin, agar mampu mendongkrak perekonomian daerah melalui dunia pariwisata. “Saya minta di setiap lokasi wisata di Rembang ada event-event. Di daerah pesisir ada Pantai Karangjahe, saya yakin setiap tahun bisa buat event,” katanya dalam agenda Silaturahmi serta Dialog dengan Tokoh Agama, Masyarakat, dan Lintas Instansi Kabupaten Rembang, di Hotel Pollos Rembang, Selasa, 27 Mei 2025. Dalam menggarap kalender event pariwisata, eksplorasinya juga tak hanya satu destinasi. Akan tetapi menyambungkan tiap-tiap destinasi pariwisata dalam satu kalender event tahunan. “Di daerah lain ada pasar tradisional yang punya daya tarik, itu bisa disatukan. Ini akan jadi daya tarik wisata untuk masyarakat luar datang ke Rembang. Termasuk di Lasem itu kan ada event bagus,” ucap sosok yang akran disapa Gus Yasin itu. Dalam agenda yang dihadirinya bersama Gubernur Jateng, dan Bupati Rembang tersebut, Taj Yasin ingin kalender event pariwisata juga diiringi promosi yang tepat. Hal itu supaya informasinya menjangkau, bahkan mengena pada benak masyarakat yang tertarik akan potensi destinasi wisata di wilayah pesisir tersebut. Dia mencontohkan, perlunya menjajaki kolaborasi dengan instansi, hingga pemerintah daerah tetangga. “Di Kabupaten Blora ada stasiun, nah itu jadikan promosi. Supaya (masyarakat) dari Jatim atau Kota Semarang yang turun di Stasiun Blora bisa tahu, dan nanti bisa datang ke Rembang,” kata dia. Taj Yasin yakin betul, Rembang yang tercatat memiliki setidaknya 145 destinasi wisata akan berkembang ekonominya bila mampu mengeksplorasi dengan baik.***

Ngopeni Ngelakoni

Merasakan Dampaknya, Warga Sukolilo Berterima Kasih Ahmad Luthfi-Taj Yasin Hadirkan Speling di Desa

/

PATI – Program spesialis keliling (Speling) yang digalakkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendapatkan apresiasi dari masyarakat Desa Kedungwinong, Sukolilo, Kabupaten Pati. Berkat program tersebut masyarakat dapat diperiksa secara gratis oleh dokter spesialis dan mendapatkan cara penanganan sehari-hari. “Saya ikut pemeriksaan kesehatan, periksa jantung. Program ini sangat bagus karena kalau periksa jantung otomatis bayarnya mahal, ini gratis,” ujar Wijayanti, warga Dukuh Krajan, Desa Kedungwinong, yang ikut pemeriksaan kesehatan dalam program Speling di Kantor Desa Kedungwinong, Selasa, 27 Mei 2025. Wijayanti menceritakan, hasil pemeriksaan dari dokter spesialis menyatakan kondisi jantungnya kurang sehat. Kendati demikian, ia bersyukur karena dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Ia bahkan diberikan arahan langsung oleh dokter spesialis untuk penanganan di rumah. “Hasilnya saya belum sehat. Jantungnya lemah. Tadi dikasih tahu sama dokternya suruh minum godhogan (rebusan) kacang hijau, juga disuruh banyak jalan setiap pagi biar jantungnya sehat,” tutur Wijayanti. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen yang telah menyempatkan hadir di desanya dan memberikan bantuan kepada warga. Wijayanti dan puluhan warga bahkan sempat menyapa dan berdialog langsung dengan dua sosok tersebut. “Terima kasih kepada Pak Luthfi dan Gus Yasin yang sudah memberikan bantuan kepada saya dan seluruh warga semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak semoga menjadi orang yang sukses. Harapannya (program speling) lebih bagus lagi,” ujarnya. Warga lainnya, Sarmi, juga mengaku sangat merasakan manfaat dari program speling dan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Lewat program itu, ia dapat memeriksa kondisi kesehatan mata dan risiko penyakit dalam yang mungkin dideritanya. Bahkan ia sering merasakan kakinya kram. “Nggih (ikut periksa) mata, badan dan kaki diperiksa. Sampun umur, sehari-hari ting tegalan (sudah usia lanjut, sehari-hari bekerja di kebun),” ucapnya. Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Speling adalah wujud bagaimana mendekatkan pelayanan masyarakat, khususnya terkait kesehatan sampai ke tingkat paling bawah yaitu desa. Hal itu selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar pemeriksaan kesehatan bisa digratiskan. “Prinsip, menyehatkan masyarakat dengan kita gratiskan di titik bawah yaitu di desa-desa,” kata Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Bupati Pati Sudewo. Sejak digulirkan, program speling dan cek kesehatan gratis di Jawa Tengah telah mampu menjangkau hampir 57 desa. Total sekitar 2,8 juta penduduk desa ikut dalam pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemriksaan dari dokter spesialis. “Di Indonesia, Jawa Tengah itu paling besar dan mendapatkan apresiasi dari Menteri Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Ahmad Luthfi Taj Yasin Arahkan Dana CSR Miliaran Rupiah untuk Beasiswa Kuliah Anak Kurang Mampu

/

PATI – Mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi di Jateng bakal mendapatkan beasiswa sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi. Tak tanggung-tanggung, total beasiswa mencapai miliar rupiah yang bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR). Menurut Gubernur, dalam membangun Jateng dimulai dari penyelesaian ragam permasalahan. Salah satunya tentang bagaimana cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui layanan dasar pendidikan. “Eksplorasi wilayah di Pati, pendidikan sebagai layanan dasar. Dengan beasiswa, harapannya anak-anak menjadi estafet pembangunan di masa depan,” kata Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin, dalam silaturahmi bersama tokoh agama, masyarakat Kabupaten Pati, serta penyerahan sertifikat hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) kepada Bupati Pati Sudewo oleh Kementerian Hukum RI, di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa 27 Mei 2025. Gubernur mengapresiasi sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati. Gubernur juga berterima kasih kepada para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Ahmad Luthfi, pada bidang pendidikan, di masa kepemimpinannya bersama Taj Yasin mempunyai program memberikan harapan bagi anak putus sekolah. Salah satunya dengan sentuhan beasiswa Kejar Paket C “Tahun 2025, (sentuh) 5.000 anak putus sekolah,” ujarnya. Dikatakan, ada ragam faktor anak putus sekolah khususnya saat selesai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain faktor kemiskinan, kata Luthfi, terdapat kebiasaan orang tua yang menginginkan anaknya langsung bekerja setelah lulus SMP. “Wes Le wes, lulus SMP kerjo (sudah nak sudah, lulus SMP langsung kerja). Ada kebiasaan itu, akhirnya anak tidak melanjutkan sekolah,” ucapnya. Luthfi lantas mengajak kontribusi tokoh keagamaan, dan masyarakat untuk memberi edukasi supaya angka putus sekolah bisa ditekan. Bupati Pati, Sudewo, mengungkapkan, pihaknya konsentrasi penuh pada dorongan kebijakan untuk dunia pendidikan. Akan tetapi juga tak meninggalkan bidang andalan wilayah seperti pertanian, perikanan budidaya, dan lainnya. Pihaknya mengaku punya langkah menggarap dana CSR untuk beasiswa anak kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi (PT) maupun sekolah kedinasan. “(Nilainya) satu bulan Rp 1 juta. Bagi warga miskin ekstrim Rp 1,5 juta, dan jurusan kedokteran Rp 2,5 juta. Tahun ini rencananya (disalurkan) untuk 230 anak,” kata Sudewo. Dia merincikan, nilai anggaran pada tahun ini di antaranya didapat dari CSR Bank Jateng Rp 1,9 miliar pertahun, Pabrik Gula Trangkil Rp 1 miliar, bank-bank kecil di Pati Rp 2 miliar, pabrik pengolahan ikan Rp 1 miliar, serta pemasukan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) total Rp 4 miliar pada tahun ini. Totalnya mencapai Rp 9,9 miliar. “Untuk beasiswa 230 anak mulai (tahun ajar) Juli 2025-2026 pengeluarannya baru Rp 1 miliar. Masih ada saldo Rp 8 miliar. Tahun depan pengeluaran akan ditambah dua kali lipat, pun pendapatan dana CSR masih akan ditambah,” katanya merincikan. Selain beasiswa bulanan, melalui anggaran itu Pemkab Pati akan memfasilitasi bimbingan belajar dan kursus bagi penerima beasiswa. “Penggunaan anggaran akan transparan,” kata mantan Anggota DPR RI tersebut. Untuk diketahui, dalam kesempatan silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng tersebut, Pemprov juga menyalurkan bantuan keuangan untuk berbagai bidang kepada Pemkab Pati dengan total senilai Rp 316.151.647.330. Anggaran itu ditujukan di antaranya untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Penghargaan Pembangunan Daerah, TMMD, Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarama Pedesaan. Selanjutnya penyaluran keuangan untuk pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), hibah bidang pendidikan keagamaan, hibah keagamaan, digester biogas untuk kelompok tani, hibah ormas/yayasan/lembaga pendidikan, internet gratis untuk desa blankspot. Kemudian beasiswa siswa miskin pelajar SMA/SMK dan SLB, hibah budidaya itik petelur, pemberian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk Pelaku Usaha Rumah Potong Unggas (RPU), penyaluran alat pasca panen tembakau, bibit tanaman buah. Terakhir penyaluran staple food kepada 500 masyarakat penerima yang bekerja sama dengan Sampoerna untuk Indonesia, serta penyaluran geomembran dari CSR Bank Indonesia.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Soroti Titik Pertemuan Sungai, Dorong Penanganan Banjir Massal di Jateng

/

SEMARANG – Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, mengumpulkan seluruh instansi terkait dan pemerintah daerah dari Demak, Grobogan, Pemalang, serta Kota Semarang untuk menyusun langkah konkret penanganan banjir dan rob. Taj Yasin menyoroti sejumlah titik pertemuan sungai di wilayah Demak, Grobogan, dan Semarang sebagai penyebab utama banjir dan rob yang tak kunjung tertangani. Menurutnya, normalisasi secara massal harus segera dilakukan secara bertahap dan dianggarkan secara multi years. “Kita jangka pendek tidak bisa kita lakukan tahun ini, tapi multi years, harus dianggarkan per seksi. Tadi ada usulan salah satunya Sungai Dombo Sayung dan Sungai Pelayaran yang akan menjadi prioritas kami,” kata Taj Yasin usai rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (26/5/2025). Ia menambahkan, penanganan tak hanya di hilir, tapi juga di hulu. Di hilir, pemerintah melaksanakan penanaman mangrove oleh Dinas Pusdataru, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Sementara di hulu, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci, terutama untuk menjaga lahan milik Perhutani dan BBWS. “Kami ingin mengajak karena itu adalah lahan-lahan milik Perhutani dan milik BBWS, sehingga kami mohon kami mengajak kepada masyarakat tolong ditertibkan. Bukan untuk waktu dekat saja, tetapi untuk berlangsung jangka waktu yang panjang,” jelasnya. Taj Yasin juga menekankan pentingnya kesiapan pompa air di wilayah hilir yang kerap rusak akibat tumpukan sampah, mengganggu proses pemompaan saat debit air meningkat. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kerja tim antara pusat hingga tingkat desa. “Tidak bisa kerja sendiri. Kita harus teamwork karena ada hal krusial yang harus ditindaklanjuti,” tegas Luthfi. Ia juga menyinggung pembangunan jalan tol Semarang–Demak yang akan difungsikan sebagai giant sea wall dan kolam retensi seluas 23 hektare. Proyek senilai Rp 10,9 triliun itu disebut sudah siap dieksekusi. “Jadi jalan tol nanti untuk giant sea wall dan resapan atau sumur retensi… sudah dianggarkan dan akan kita bangun,” katanya. Sementara itu, Kepala BBWS Pamali-Juwana Fikri Abdurachman menyebut rob dan banjir sebagian akan tertangani lewat proyek tol tersebut. Namun, untuk Sungai Sayung, normalisasi masih terbentur anggaran meski sedimentasinya sangat tinggi. “Normalisasi kali Sayung itu sudah dilakukan tahun 2021 tapi ternyata masih banyak sekali sedimentasinya. Saat ini anggarannya belum ada,” pungkas Fikri.***

Ngopeni Ngelakoni

Kalangan Buruh Apresiasi 100 Hari Luthfi-Yasin

/

SEMARANG – Kalangan buruh telah memberikan apresiasi kinerja 100 hari kepada Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu dinilai perhatian terhadap kaum buruh dengan menghadiahi Koperasi Buruh. Koperasi buruh kali pertama didirikan di Kawasan Industri Wajayakusuma (KIW) Semarang, tepat saat peringatan May Day, beberapa waktu. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para buruh. Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah Aulia Hakim tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya dengan keberadaan koperasi untuk buruh. “Terima kasih kepada Pemprov Jateng yang sudah membuat terobosan mensejahterakan buruh,” ujar Aulia yang juga Ketua Pengawas Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera di Semarang, Minggu (25/5/2025) Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut memberikan keringanan bagi para buruh dalam mendapatkan kesejateraan non upah. “Kalau bahasa kita (adanya koperasi) itu (kesejahteraan) non-upah,” lanjutnya. Ketua Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera, Lukmanul Hakim menuturkan bahwa koperasi buruh menyediakan barang dengan harga di bawah pasar. Artinya lebih murah dari harga umumnya. Keunggulan Koperasi Buruh memasok barang langsung dari produsen sehingga harga lebih rendah. “Ada sekitar 29 ribu buruh yang ada di KIW khususnya bisa memanfaatkan koperasi dengan maksimal. Dengan begitu, koperasi dan buruh bisa saling mendukung,” paparnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Eddy S Bramiyanto, menyampaikan, pembentukan Koperasi Buruh Jateng Sejahtera merupakan upaya awal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan strategi pemberdayaan ekonomi buruh sekaligus selaras dengan salah satu program aksi Gubernur, yaitu Pendirian Koperasi Buruh, yang pendanaannya berasal dari CSR BUMD Provinsi Jawa Tengah PT Bank Jateng (Perseroda). Selain itu, telah diterbitkan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Usaha Koperasi Buruh Jateng Sejahtera pada tanggal 25 April 2025. “Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung Serikat Buruh Jateng, juga telah dilakukan penyerahan simbolis Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Usaha,” ujarnya. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan, Pemprov telah memberikan hadiah berupa koperasi untuk buruh. Hadiah tersebut sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada buruh yang turut berperan dalam perekonomian. “Buruh adalah bagian dari investasi pembangunan ini, dan kualitas buruh harus terus ditingkatkan agar kesejahteraan mereka juga meningkat,” kata orang nomor satu Jateng dalam momen peresmian. Untuk membantu buruh, kata Luthfi, koperasi menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Sebab semua bahan dibeli langsung dari produsen atau tanpa perantara. “Sehingga harga tetap terjaga atau terjangkau buruh,” harap Luthfi. Ditambahkan Luthfi, sebagai soko guru perkonomian, Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera ini didirikan atas asas kekeluargaan dan melakukan usahanya berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi. Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera mempunyai visi menjadi koperasi buruh atau pekerja di wilayah Jawa Tengah. Dengan misi mendukung perwujudan kesejahteraan buruh atau pekerja di Jawa Tengah dengan menyediakan barang-barang dengan memberikan harga yang bersaing dengan yang di luar. “Serta memberikan pelayanan yang prima terhadap buruh atau pekerja di Jawa Tengah. Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera hadir untuk membantu buruh atau pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari yang diakses melalui koperasi,” jelasnya. Koperasi ini didirikan dan beranggotakan buruh atau pekerja, atau orang yang perhatian terhadap buruh atau pekerja sehingga ke depan diharapkan melalui wadah koperasi ini, aspirasi mereka di Jawa Tengah dapat diperhatikan. Diharapkannya, anggota dapat berperan aktif dalam menjalankan koperasi ini. Ia menambahkan, dukungan Pemprov Jateng kepada Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera merupakan salah satu wujud Pemerintah Jawa Tengah. “Ngopeni para buruh atau pekerja sehingga diharapkan para buruh pekerja dapat ‘Ngelakoni’ dengan sungguh-sungguh perannya dalam berkoperasi,” tandasnya.***

Scroll to Top