Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

Hadiri KTO, Taj Yasin Dorong Industri di Jawa Tengah Wujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

/

BATANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengapresiasi rekomendasi Kids Take Over (KTO) Jawa Tengah. KTO merupakan masukan dan gagasan penting bagi kebijakan ramah anak, termasuk kawasan industri ramah anak di Indonesia. Hal itu dikatakan Gus Yasin, panggilan akrabnya, saat memberikan sambutan pada Festival Anak Kecamatan Berdaya, dalam rangkaian puncak peringatan World Children’s Day (WCD) 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Sabtu, 22 November 2025. “Menarik sekali KTO yang disampaikan tadi, belum semua industri berpikir ke arah tersebut. Disebutkan salah satunya adalah CSR, menyangkut pendidikan keterampilan anak di lingkungan sekitar, dan keberlanjutan program,” katanya, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Dikatakan Gus Yasin, kebiasaan CSR industri lebih sering tertuju pada bantuan fisik atau benda. Padahal, banyak hal lain yang juga penting, yaitu edukasi dan pelatihan berkelanjutan. “Kesempatan ini mempertegas komitmen industri dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan anak melalui industri ramah anak. Menumbuhkan rasa effort kerja pada anak, misalnya mendekatkan SMK dengan industri,” ujarnya. Dikonfirmasi usai acara, Gus Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkomitmen untuk menerapkan kawasan industri ramah anak tersebut pada seluruh industri di Jawa Tengah. Dia mencontohkan, pada stand-stand yang dipamerkan anak, ada usulan agar swalayan ramah terhadap anak. Misalnya, dengan menjaga benda-benda yang tidak layak anak, tidak terlihat dengan leluasa pada display swalayan. “Kalau di situ ada jualan barang yang tidak boleh tercampur dengan anak-anak, seperti minuman keras, barang tidak boleh terlihat anak, yuk kita tertibkan. Kami di pemerintah provinsi juga akan menerapkan industri ramah anak ini bukan hanya KITB tetapi semua industri di Jawa Tengah,” kata Gus Yasin. Ada tiga rekomendasi KTO yang disampaikan anak pada acara tersebut. Yaitu, memperkuat sistem perlindungan dan keamanan di kawasan industri, mendorong budaya kerja yang adil dan mendukung keluarga, serta menyediakan akses pembelajaran serta pengembangan keterampilan. Festival yang diadakan tanggal 21 – 23 November ini, merupakan kolaborasi antara Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Batang, UNICEF Indonesia, serta Forum Anak Jawa Tengah. Melibatkan komponen Forum Anak mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Festival Anak kali ini juga diikuti perwakilan anak dari Provinsi Jawa Timur, DIY, Jabar, Jakarta, dan Bali untuk saling bertukar pengalaman dan inspirasi. Melalui program unggulan Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pemenuhan hak anak tidak cukup berhenti pada regulasi. Wilayah kecamatan dipilih sebagai simpul strategis, yaitu tempat persoalan terjadi sekaligus tempat solusi paling cepat dapat dihadirkan. Pengembangan Kecamatan Berdaya diperkuat dengan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai garda layanan pengaduan, pemulihan kasus kekerasan, edukasi pencegahan, serta mensinergikan layanan lintas sektor yang terdapat di tingkat Kecamata. Seperti Pekerja Sosial, Balai Keluarga Berencana, Kader PKK dan Satyagatra, Puskesmas, Satuan Pendidikan, Kepolisian, Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan serta para tokoh masyarakat dan tentunya Kelompok/Forum Anak di tingkat Kecamatan. Festival Anak Kecamatan Berdaya tidak hanya menampilkan seni, kreativitas, permainan tradisional, hingga sesi dialog. Yang membuatnya berbeda adalah anak-anak berdiri sebagai penggerak, perancang, sekaligus pemberi rekomendasi untuk pemerintah daerah. Kegiatan ini memperlihatkan perubahan paradigma besar di Jawa Tengah, yaitu “Anak bukan lagi obyek program, melainkan mitra pembangunan.” Hadir juga Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Nawal Arafah Yasin, M.S.I, yang memeriahkan acara dengan menebar kuis kepada Forum Anak. Perwakilan anak dari berbagai daerah pun menyambut kuis tersebut dengan memberikan jawaban sebagai bentuk pemahaman terhadap materi selama festival berlangsung. “Apa beda pelopor dengan pelapor ?” tanya Ning Nawal, sapaan akrab Nawal Arafah Yasin. Para peserta pun berebut menjawab pertanyaan tersebut. Peran itu, kata mereka, adalah menyangkut perlindungan anak dalam menjaring aspirasi, edukasi teman sebaya, dan peran pelopor maupun pelapor dalam perlindungan anak. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Emma Rachmawatie mengatakan, dengan tema global “My Day, My Rights”, acara ini menjadi penegasan kembali komitmen Jawa Tengah untuk menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang semakin dekat dengan kehidupan mereka, yakni di kecamatan.***

Ngopeni Ngelakoni

Perkuat Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak, BKOW Jateng Latih Relawan Paralegal

/

SEMARANG – Menjalankan program gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah menggelar Pelatihan Paralegal, bagi 50 peserta dari 38 organisasi anggota BKOW. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 22–23 November 2025, sebagai upaya memperkuat pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Ketua Umum BKOW Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal) mengatakan, pelatihan itu menjadi salah satu program strategis, untuk menjawab tingginya angka kekerasan di Jawa Tengah. Menurutnya, keberadaan paralegal sangat dibutuhkan untuk mendampingi korban di tingkat komunitas. “Pelatihan ini menjadi jawaban atas isu strategis, terutama tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami melatih paralegal dari 38 organisasi anggota BKOW, karena ini potensi besar,” ujar Ning Nawal, saat Pembukaan Pelatihan Paralegal untuk membentuk relawan Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Relawan Perunggu), di Hotel Siliwangi, Sabtu (22/11/2025). Dia menjelaskan, para lulusan pelatihan diharapkan dapat memberikan pendampingan dasar, mulai dari informasi hukum, rujukan layanan, hingga dukungan sosial bagi korban di lingkungan masing-masing. Pendampingan tersebut, lanjut Ning Nawal, tidak boleh berhenti pada pelatihan, tetapi harus didukung ekosistem pemulihan yang berkelanjutan. Istri Wakil Gubernur Jateng ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya yang lebih sadar terhadap isu kekerasan, pembentukan Pos Bantuan Hukum yang sudah diresmikan Kemenkumham di Jawa Tengah, serta pemahaman psikologi dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari upaya menyeluruh. “Ekosistem penanganan harus lengkap, mulai dari layanan hukum, pemulihan psikologis, sampai penguatan keluarga. Semua itu dibutuhkan, agar korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak,” tegasnya. Sebagai informasi, pelatihan paralegal BKOW Jateng diikuti organisasi yang belum pernah menyelenggarakan kursus paralegal, belum pernah mengikuti pelatihan sejenis, serta organisasi dari sektor eks-karesidenan Semarang. Keberadaan kader paralegal juga untuk mendukung peran Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) dalam program Kecamatan Berdaya, yang digagas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.***

Ngopeni Ngelakoni

Jawa Tengah jadi Episentrum Gerakan Desa Nasional, Kick Off Liga Desa 2025 Resmi Dimulai

/

SEMARANG – Jawa Tengah kembali menegaskan posisinya sebagai provinsi dengan ekosistem desa paling kuat di Indonesia. Hal ini terlihat dari penunjukan provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi tersebut sebagai lokasi utama Soft Launching dan Kick Off Liga Desa 2025, sekaligus tuan rumah rangkaian besar Hari Desa Nasional 2026. Acara yang digelar di Pendopo Pemerintah Kabupaten Semarang, Kamis 20 November 2025, dihadiri Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Yandri Susanto. Ia menyampaikan penyelenggaraan tahun ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dibanding tahun sebelumnya. “Kegiatan di Jawa Tengah ini skalanya nasional. Ada 13 kategori Festival Bangun Desa, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Yandri. Ia menjelaskan rangkaian menuju Hari Desa Nasional 2026 mencakup liga desa, festival ekspor desa, desa wisata, festival film desa, e-sport desa, hingga pelibatan berbagai pihak termasuk Staf Khusus Presiden bidang pemuda dan pekerja seni. Seluruh desa berprestasi dari berbagai daerah akan diundang pada acara puncak 15 Januari 2026. “Nanti akan ada tim dari Raffi Ahmad untuk ikut memberikan semangat kepada desa. Ini dimulai tanggal 13, 14, dan 15,” katanya. Budaya lokal juga menjadi bagian penting dalam rangkaian tersebut. Yandri menyebut adanya pagelaran wayang kulit pada 15–18 Januari. “Ini jauh lebih besar dari Hari Desa di Subang (Jawa Barat) waktu itu. Lebih banyak pihak terlibat dan skalanya lebih luas,” jelasnya. Menteri Desa membeberkan alasan kuat penunjukan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. “Jumlah desanya terbesar, 7.810 desa. Jawa Tengah akan menjadi role model ke depan,” ujarnya. Tahun ini, liga desa digelar untuk 7.800 desa di Jawa Tengah. Bila sukses, format ini akan diadopsi secara nasional. “Tahun depan ada 75.000 desa ikut tim desa. Itu memecahkan rekor dunia, belum ada event melibatkan 75 ribu tim,” tegas Yandri. Ia optimistis penyelenggaraan di Jawa Tengah akan berhasil. “Kami yakin dengan kekompakan Pak Gubernur, Pak Wagub, seluruh unsur provinsi, bupati-wali kota, dan asosiasi desa. Dengan desain sporty ini, kita ingin potensi desa semakin terlihat—baik ekspor desa, desa wisata, maupun film desa,” tambahnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), memastikan seluruh persiapan dilakukan menyeluruh. “Kita sudah koordinasi dengan kabupaten, terutama yang paling urgent di Kabupaten Semarang dan Boyolali, karena akan jadi titik berkumpulnya banyak orang,” ujarnya. Ia menegaskan dukungan penuh aparat keamanan untuk kelancaran acara nasional ini. “Kita harus komitmen membangun Indonesia dimulai dari Jawa Tengah, dari desanya. Kami punya banyak desa binaan yang kita dampingi dan kami targetkan meningkat (naik kelas) tahun ini,” tegasnya. Usai soft launching digelar di Pendopo Kabupaten Semarang, acara dilanjutkan dengan Kick Off Liga Desa 2025 di Lapangan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang yang spesial dihadiri oleh artis nasional, Charli Van Houtten.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Raih Rekor MURI Pembentukan Posbankum Terbanyak

/

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Rekor Muri untuk Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Terbanyak di Satu Provinsi (8.563 Posbankum). Penghargaan diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025,di Gedung Ghradika Bakti Praja, Kota Semarang. Penghargaan lainnya diberikan oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia kepada Gubernur Ahmad Luthfi, yang telah mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan di Jawa Tengah. Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin Maemoen menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, apresiasi tersebut akan menjadi motivasi Jawa Tengah dalam mewujudkan komitmen memberikan keadilan kepada masyarakat hingga tingkat bawah di desa/kelurahan. “Melalui Posbankum permasalahan masyarakat bisa ditangani lebih dekat. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi dalam rangka menjamin keadilan untuk warga dari tempat yang dekat, yaitu tingkat desa atau kelurahan,” katanya. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memuji Jawa Tengah yang disebutnya dapat menjadi role model provinsi lainnya. Terutama, dalam penyelesaian jumlah kasus yang ditangani Posbankum. Terlebih, kata dia, Jawa Tengah memiliki Program Kecamatan Berdaya yang dapat disinergikan dengan Posbankum. Khususnya, menyangkut kaum rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan disabilitas. “Posbankum ini merupakan tempat penyelesaian awal yang diharapkan akan menjadi solusi untuk persoalan keadilan pertama bagi masyakat, dengan mengedepankan restorative justice,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Duta Posbankum Indonesia, Sherly Tjoanda, sangat kagum dengan Jawa Tengah yang merampungkan pendirian Posbankum 100 % di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah. Menurutnya, Posbankum akan menjadi gerbang utama akses keadilam di level desa dan kelurahan. “Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah, mengemban fungsi untuk memulihkan hubungan sosial, kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi,” kata Gubernur Maluku Utara tersebut. Selama mengemban Duta Posbankum di Jateng, Sherly telah melaksanakan kunjungan kerja di sejumlah tempat, dan memberikan apresiasi kepada Jawa Tengah. “Keadilan adalah hak asasi masyarakat Indonesia, justice maker semoga menjadi nyala keadilan yang selalu kita jaga,” pungkasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Akan Integrasikan Trans Jateng dengan Ojek Online dan Angkot

/

SEMARANG – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah berencana melibatkan ojek angkutan kota, desa, hingga ojek daring melengkapi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng pada satu halte bersama. Dengan tujuan sebagai pelayanan pelajar dan masyarakat umum yang lebih terintegrasi dan tepat waktu. “Sehingga melalui halte, masyarakat enggak bingung melanjutkan perjalanannya. Bisa lanjut dengan angkutan perkotaan mereka dan desa langsung dari halte itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Jatmiko, usai audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, di Rumah Dinasnya, Kota Semarang, Selasa, 18 November 2025. Dishub, kata dia, juga sedang mencoba komunikasi dengan perusahaan transportasi ojek online. Bila memungkinkan, mereka direncanakan terlibat dalam mengintegrasikan program dengan satu halte bersama itu. “Sehingga masyarakat tidak bingung kalau ingin berangkat dari rumah, ada angkutan terdekat,” katanya. Miko, sapaan akrab Kepala Dishub Jateng mengatakan, angkutan aglomerasi BRT Trans Jateng sekarang berjumlah tujuh koridor. Tersebar di empat wilayah pengembangan (WP). “Jadi tujuan awal sampai akhir itu bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kami kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya. Dishub, kata dia, juga berencana memperpanjang rute (rerouting) untuk menjangkau jalur-jalur penting yang dibutuhkan baik pelajar maupun masyarakat umum. Salah satunya yakni perpanjangan rute jalur aglomerasi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan jalur. Terutama jalur-jalur utama yang dilewati pelajar, dan masyarakat umum. “Artinya nanti kalau bisa aglomerasi kan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kalau melalui suatu kota ada halte yang bisa dimanfaatkan bersama,” ucapnya. Miko mengatakan, upaya tersebut sudah mulai dilakukan. Terlebih adanya rencana pengembangan BRT Trans Jateng dengar koridor rute-rute baru yang diharapkan terealisasi pada 2027. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mengatakan, Trans Jateng harus lebih banyak menjangkau masyarakat. Terkhusus para pelajar. Dia ingin, Trans Jateng terintegrasi dengan moda transportasi lain untuk mengakomodasi pelajar. Hal itu demi memberikan hak dan keselamatan transportasi pada anak-anak. “Kita lihat anak sekolah sudah naik motor ke sekolah. Padahal secara aturan belum memiliki SIM. Jadi jangan sampai anak-anak ini melanggar,” katanya. Selanjutnya, kata Taj Yasin, transportasi umum BRT Trans Jateng juga harus tepat waktu. Dengan begitu, akan menarik keinginan masyarakat untuk menggunakan BRT Trans Jateng.***

Ngopeni Ngelakoni

Sherly Tjoanda Terkesan Layanan Jateng Ngopeni Nglakoni

/

SEMARANG – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda terkesan dengan berbagai inovasi yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai hal. Baik dalam pelayanan publik, produk UMKM, serta bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Sherly usai melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, Rabu, 19 November 2025 di ruang kerja Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Silaturahmi tersebut dilakukan Sherly, di sela kunjungan kerjanya di sejumlah wilayah Jateng sebagai Duta Posbankum. “Saya berkunjung ke sekolah-sekolah, salah satunya SMK Negeri 7 Semarang yang terbaik di tingkat nasional, dan berlanjut ke kantor gubernur, diterima pak Wagub untuk melihat bagaimana pemerintah Jawa Tengah melayani masyarakat,” ujarnya. Saat berkunjung di ruang kerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sherly melihat langsung aplikasi pengaduan warga dan layanan Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Dia juga sempat menanyakan kepada Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, terkait makna Ngopeni Nglakoni (memelihara dan menjalankan). Berbagai hal ditanyakan Sherly, termasuk tata kelola pengaduan dan sistem penyelesaian persoalan yang diadukan oleh masyarakat. Dikatakan, pertemuannya dengan Wagub juga membahas kerja sama perdagangan antar provinsi, yang sebelumnya sudah pernah dibahas pada awal kepemimpinannya, bersama gubernur Jateng Ahmad Luthfi. “Pada April lalu, rencana ini pernah dibahas pada saat ada pertemuan di Kepri, apa yang bisa dikerjasamakan antar dua provinsi,” ujarnya. Sherly melihat adanya peluang dalam pengembangan produksi gula semut. Ini karena Provinsi Maluku Utara memiliki potensi yang besar dalam hal produksi kelapa. Dalam audiensi tersebut, Wagub Jateng didampingi jajaran Dinas Koperasi UMKM, Dispermades, dan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.***

Ngopeni Ngelakoni

Rakerda TP PKK Jateng, Nawal Yasin Tekankan Penguatan Kapasitas Kader dan Monitoring Program

/

SEMARANG – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader dan monitoring program dalam gerakan PKK selama lima tahun ke depan. Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2025, di Aula Gedung Dharma Wanita Persatuan (DWP) Jateng, Selasa (18/11/2025). Rakerda diikuti pengurus TP PKK dari 35 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. Menurutnya, Rakerda tersebut bertujuan untuk mendiskusikan, menyusun, dan menyepakati program kerja di setiap Kelompok Kerja (Pokja), dengan berpedoman pada hasil Rakernas X PKK Pusat, serta disesuaikan dengan program prioritas pemprov dan isu-isu strategis di Jateng. Ning Nawal menekankan pentingnya pemahaman kader terhadap filosofi program kerja yang telah disusun. Selain itu, kapasitas kader PKK di daerah juga menjadi aspek utama yang harus terus ditingkatkan. “Jadi harapannya yang pertama adalah kita melakukan terlebih dahulu pemahaman filosofi, program kerja. Kemudian PKK ini juga harus melakukan peningkatan kapasitas kader PKK terlebih dahulu,” ucap dia. Di samping itu, program-program yang telah disepakati bersama ini, diharapkan dapat dilaporkan, dimonitoring, dan dievaluasi secara berkala. Sehingga, dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ning Nawal menegaskan, untuk menyukseskan gerakan PKK, kader tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari berbagai pihak. TP PKK Jateng pun terus berkomitmen melakukan pendampingan. “Kolaborasi ini adalah kunci menurut saya, yang kemudian PKK itu bisa kemudian lebih luas dampaknya, dan kemudian bisa dilakukan dengan lebih gerakannya lebih bisa dirasa oleh masyarakat Provinsi Jawa Tengah,” ungkap dia. Dikatakan, beberapa program unggulan TP PKK Jateng saat ini sudah memiliki progres yang positif. Salah satunya Gerakan Ibu/Perempuan Menanam Pohon (Rabu Pon), yang berjalan masif di 35 kabupaten/kota. Melalui penanaman pohon dan budidaya di pekarangan rumah, Rabu Pon berfokus pada pemberdayaan perempuan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, mitigasi bencana, sekaligus pengentasan kemiskinan. Dalam implementasinya, kata Ning Nawal, TP PKK Jateng memberikan bantuan berupa bibit tanaman dan ayam petelur berikut kandangnya. Dia berharap manfaat dari program ini dapat dirasakan masyarakat. “Ini kalau dilakukan masif sebenarnya itu bisa menjadi satu tambahan income untuk keluarga, juga bisa mengurangi kemiskinan juga sebenarnya,” pungkas istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.***

Ngopeni Ngelakoni

Didukung Kepala Daerah se-Jateng, Nawal Yasin Ingin Program Posyandu Berdampak Langsung bagi Masyarakat

/

SEMARANG – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menyambut positif dukungan dari Gubernur beserta Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, dalam percepatan transformasi dan implementasi Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan komitmen sinergi percepatan transformasi Posyandu 6 SPM dalam Rapat Koordinasi TP Posyandu dan Rapat Kerja Daerah TP PKK Provinsi Jateng Tahun 2025, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (18/11/2025). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, beserta 35 bupati/ wali kota atau yang mewakili. Para kepala daerah bersepakat mendukung Posyandu, mulai dari kebijakan, regulasi, anggaran, pembinaan, dan pengawasan. Menurut Ning Nawal sapaan akrabnya, dukungan dari para kepala daerah sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan Posyandu enam SPM di Jawa Tengah. Harapannya, program-program Posyandu dapat berdampak langsung bagi masyarakat luas. Pasalnya, Posyandu saat ini tidak hanya melayani bidang kesehatan saja, tetapi lima layanan lainnya. Termasuk pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. “Dan ini kemudian kami hadirkan kepala daerah, yang kemudian kita langsung tanda tangan, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata untuk Posyandu itu sendiri,” ungkap dia. Berdasarkan data, total Posyandu di Jateng berjumlah 49.149 lembaga, sebagian sudah melayani enam SPM. Namun dari jumlah itu, baru 5,7 persen mendapat nomor registrasi dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, 25,7 persen mengajukan, dan 68,6 persen belum mengajukan. “Banyak sekali Posyandu yang belum teregister di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Jadi kemudian ini nanti akan kami, dorong untuk nantinya bisa teregister secara 100 persen begitu,” beber Ning Nawal. Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan lembaga Posyandu melayani enam bidang SPM ini sangat positif, karena enam bidang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun dalam implementasi di lapangan, dia menekankan kepada kader Posyandu untuk melakukan pendataan. Sehingga program yang dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat. “Sehingga setiap bantuan, seperti bantuan sosial, seperti bantuan dari dari pusat. Ini juga disesuaikan dengan kemudian data yang ada di di Posyandu ini,” tegas istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Dikatakan Nawal, Posyandu sebelumnya hanya melayani kesehatan. Namun berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2024, lembaga Posyandu saat ini diharapkan dapat memberikan pelayanan pada lima bidang tambahan lainnya. “Misalnya, dalam bidang pendidikan juga aksesnya akan lebih terbuka, karena mungkin ada di situ layanan pendidikan usia dini, misalnya berada di Posyandu, sehingga bisa lebih membuka akses,” tandas Ning Nawal. Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Yaj Yasin menilai, penerapan layanan enam SPM pada Posyandu ini dapat berkontribusi untuk menurunkan kemiskinan. Pasalnya, enam bidang itu merupakan layanan dasar masyarakat. Pihaknya mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk menjalin sinergi dengan TP Posyandu, dalam menjalankan program-program pembangunan daerah. “Karena di sana ada enam SPM, salah satunya bagaimana kemiskinan, bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Ini kan semua mengarah ke penurunan kemiskinan,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Dorong Komitmen Bupati/Walikota Wujudkan Program 6 SPM Posyandu

/

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menekankan pentingnya komitmen bupati/walikota dalam percepatan implementasi Enam (6) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu. Perwujudan pelayanan 6 SPM Posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu (Posyandu). Enam bidang SPM tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. “Saya berharap kepala daerah kabupaten/kota peduli,” katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Rapat Kerja Daerah PKK tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan Penandatanganan Komitmen Gubernur Bersama Bupati/Walikota se- Jateng, dalam Pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Jateng, di Gedung Grdhika Bhakti Praja, Selasa, 18 November 2025. Penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan oleh Taj Yasin, beserta 35 bupati dan wali kota atau yang mewakili. Seluruh kepala daerah bersepakat mendukung pemguatan posyandu, mulai dari kebijakan, regulasi, anggaran, pembinaan, dan pengawasan. Taj Yasin mengatakan, program-program Posyandu dan TP PKK dengan 6 SPM selaras dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Contohnya, soal layanan pendidikan, dan kesehatan yang diharapkan mampu membantu program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi angka kemiskinan. Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Jateng, Hj Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), mengatakan, butuh komitmen dan peran kepala daerah untuk mempercepat pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Jawa Tengah. Dengan begitu, program prioritas Posyandu dapat berdampak langsung kepada masyarakat luas. “Hari ini kepala daerah hadir menadatangani komitmen sebagai kontribusi nyata posyandu itu sendiri,” katanya. Ning Nawal memerincikan data, total Posyandu di Jateng berjumlah 49.149 lembaga. Di mana sebagian sudah mulai melayani program 6 SPM. Akan tetapi, diakuinya, baru 5,7 persen mendapat nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, sebanyak 25,7 persen mengajukan, dan 68,6 persen belum mengajukan. “Ini kemudian kami dorong untuk nantinya bisa teregister secara 100 persen begitu,” katanya. Dikatakannya, pengembanhan layanan posyandu menjadi enam bidang SPM sangat positif bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, penguatan kader posyandu harus dilakukan karena berkaitan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.***

Ngopeni Ngelakoni

Jateng Punya 6.000 Perpustakaan Desa, Nawal Yasin Siapkan “Relima” untuk Perkuat Budaya Membaca

/

SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) saat ini memiliki sekitar 6.000 perpustakaan desa, yang tersebar di berbagai desa di 35 kabupaten/kota. Jumlah itu menjadi potensi besar dalam memperkuat budaya membaca di tengah masyarakat. Untuk mengoptimalkan keberadaan perpustakaan desa tersebut, Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), tengah menyiapkan pembentukan Relawan Literasi Masyarakat atau Relima. Dia menilai, keberadaan Relima sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca. Selain di perpustakaan desa, Relima juga akan berkegiatan di Taman Baca Masyarakat (TBM), yang di Jateng saat ini jumlahnya sekitar 500 TBM. “Kita akan membentuk relawan literasi di 35 kabupaten/ kota untuk mendukung beberapa program yang ada,” kata Nawal, seusai melakukan audiensi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Provinsi Jateng di kediamannya, Kota Semarang, Senin (17/11/2025). Untuk menghidupkan gairah literasi, Ning Nawal menyiapkan beberapa kegiatan penunjang di perpustakaan desa maupun TBM. Seperti silent reading atau membaca dalam hati, story telling atau mendongeng, serta kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, pihaknya juga memiliki rencana untuk menjadikan Taman Indonesia Kaya (TIK) yang berlokasi di Jalan Menteri Supeno Kota Semarang, sebagai Taman Literasi Jawa Tengah. Hal itu, kata Ning Nawal, sebagai salah satu upaya untuk menggeliatkan aktivitas literasi di pusat kota, yang menjadi titik sentral kegiatan masyarakat. Terkait hal tersebut, komunikasi dengan Pemkot Semarang akan segera dilakukan. “Kita insyaallah akan menginisiasi taman literasi sebagai pusat kegiatan literasi di Jawa Tengah. Kemudian juga melibatkan Pramuka menjadi relawan literasi di sini,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng. Tidak hanya itu, agar budaya membaca semakin digemari masyarakat, pihaknya bersama seluruh Bunda PAUD dan Dinas Arpus se-Jawa Tengah, akan menginisiasi Festival dan Jambore Literasi pada 2026 mendatang. Lebih lanjut, Ketua TP Posyandu Jateng ini juga mendorong seluruh lembaga Posyandu memiliki galeri literasi. Pasalnya, fasilitas itu termasuk salah satu dari enam Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), khususnya bidang pendidikan. “Fokus prioritas kami adalah pemberdayaan rumah baca di desa, kemudian juga kegiatan literasi kita harapkan bisa menempel di Posyandu untuk kita bikin galeri literasi. Sehingga, setiap Posyandu itu ada PAUD dan ada literasinya,” ungkap Nawal. Menindaklanjuti arahan Bunda Literasi, Kepala Dinas Arpus Provinsi Jateng, Rahmah Nur Hayati mengatakan, Rabu (19/11/2025) besok, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama Bunda Literasi dan Kepala Dinas Arpus di 35 kabupaten/kota. Pasalnya, menurut dia, menanamkan budaya gemar membaca di seluruh kalangan masyarakat, harus dilakukan secara kolaboratif dan masif. Sehingga, kata dia, Relawan Literasi Masyarakat perlu dibentuk, untuk menghidupkan aktivitas literasi di 6.000 perpustakaan desa dan 500 TMB di Jawa Tengah. “Harapannya semua masyarakat Jawa Tengah sudah betul-betul bergerak, untuk membudayakan budaya membaca dari semua elemen. Mulai dari PAUD bahkan sampai lansia, dari desa bahkan sampai ke provinsi,” tandas Rahmah.***

Scroll to Top