Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

Usulan Hybrid Sea Wall Pemprov Jateng Diterima Badan Otorita Pantura

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengatakan, usulan pembuatan tanggul laut skema hybrid sea wall untuk pesisir Kabupaten Demak, diterima oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Konsep hybrid sea wall gagasan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, menggunakan pendekatan perpaduan solusi berbasis alam. Memadukan beton ringan dan rehabilitasi hutan mangrove untuk membuat garis pantai baru dari hasil tangkapan sedimentasi. “Untuk hybrid sea wall nanti dari Kabupaten Demak sampai ke Jepara. Dan ada spot-spot lain seperti di Kabupaten Pemalang,” kata Taj Yasin saat rapat bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa, 9 Desember 2025. Untuk kesiapan teknis, Pemprov Jateng melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Di mana Badan Otorita Pantura Jawa juga membentuk tim-tim di lapangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, mengatakan, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan tanggul laut (giant sea wall) Pantura Jawa, di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Teluk Semarang meliputi perairan di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak sebagian. “Itu prioritas pertama. Dan kalau kita cermati ternyata di beberapa tempat lain termasuk misalnya sebagian (Kabupaten) Batang, Tegal, dan Pekalongan itu juga sudah luar biasa (dampak rob)” katanya. Dia mengatakan, pembangunan tanggul laut secara keseluruhan di Pantura Jawa membutuhkan waktu 20-30 tahun. Untuk percepatan prioritas pembangunan di Teluk Jakarta dan Semarang diperkirakan butuh waktu 8 tahun. Pemerintah pusat, kata dia, ingin keberagaman metode dalam pembangunan giant sea wall. Ada yang dibangun menggunakan full beton (giant sea wall), ada wilayah yang dibangun tanggul laut dengan penguatan ekosistem hutan mangrove (hybrid sea walll). “Yang mangrovenya masih kuat, maka akan dilakukan penguatan terhadap mangrovenya. Pada bagian-bagian tertentu, mungkin cukup (penguatan) tanggul pantai,” ucapnya. Saat ini, kata Suhajar, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawabersama Pusat Hidrosal sedang melakukan survei batimetri dan soil investigasi di Teluk Semarang dan Jakarta. Survei di Teluk Semarang sudah mencapai 70% lebih.Setelah data batimetri dari Pusat Hidrosal didapat, kemudian pekerjaan konsultan direncanakan dimulai pada Januari 2026. Diperkirakan pekerjaan konsultan akan berjalan lebih kurang 6 bulan untuk merancang desain dan berbagai hal termasuk dampak-dampak sosial. Diperkirakannya, dokumen akan lengkap bulan Juli 2026. Kemudian akan dilakukan rapat dengan presiden dan menteri. Bilamana disetujui, diharapkan ground breaking pembangunan tanggul laut dilakukan pada September 2026. Wakil Ketua I Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Darwin Trisna Djajawinata, menambahkan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Di mana program inisiatif dan inovatif seperti hybrid sea wall dan tanggul pantai bisa tetap dijalankan. Sementara Badan Otorita mempersiapkan ultimate design seperti integrasi giant sea wall sepanjang Pantura Jawa. “Alhamdulillah di Provinsi Jateng ini ada kerjasama dengan Undip yang sudah memberikan inovasi seperti ini (hybrid sea wall). Nanti juga kita upayakan kalau memang ini akan diperluas pengembangannya,” katanya. Lebih lanjut, Badan Otorita juga akam mencarikan sumber pendanaan yang bersifat kolaboratif dalam pembangunan tanggul laut. Baik itu skema investasi, Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).***

Ngopeni Ngelakoni

Dipuji KPK, Kinerja Antikorupsi Pemprov Jateng Tertinggi Nasional

SEMARANG – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengapresiasi kinerja antikorupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Center for Prevention (MCP) yang dilakukan KPK, Pemprov Jateng mencapai skornya 90,8. Menurut Setyo, Jawa Tengah berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pencegahan korupsi. “Jawa Tengah ini hasil MCP-nya cukup bagus. Kelihatan mana yang masih rendah, mana yang sudah baik,” kata Setyo usai acara Hari Antikorupsi Sedunia dan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2025 tingkat Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 4 Desember 2025. Setyo memastikan proses survei dilakukan objektif. “Surveinya ke pegawai, masyarakat, sampai para ahli. Saya jamin tak ada conflict of interest,” tegasnya. Setyo menilai MCP bukan sekadar angka. “Itu cerminan kinerja nyata. Kalau ada yang kurang, ya diperbaiki. Yang sudah bagus, tingkatkan,” ujarnya. Setyo juga mengingatkan agar komitmen antikorupsi tidak berhenti di seremoni. “Setiap hari harus jadi hari antikorupsi, bukan hanya 9 Desember saja,” katanya. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam antikorupsi. Dikatakan, pencapaian hasil MCP menjadi evaluasi penting bagi daerah. “Ini momentum berharga untuk mereviu kinerja kita. Yang kurang diperbaiki, yang sudah baik harus dijaga,” ujarnya. Gubernur juga menekankan budaya integritas harus dibangun secara konsisten. “Seperti disampaikan Pak Ketua KPK, kita membiasakan diri setiap hari sebagai hari antikorupsi,” katanya. Dalam acara tersebut, disampaikan skor capaian yang diperoleh Pemprov Jateng terkait MCP 2024 diangka 90,8. Adapun nilai Stranas-PK pada 2023-2024 mencapai skor 98,2. Capaian itu merupakan yang tertinggi nasional. Selain itu, Pemprov Jateng juga satu-satunya provinsi berstatus kategori “terjaga” dalam Indeks Integritas KPK dengan nilai 79,47. Selain itu, Jateng menjadi provinsi dengan desa antikorupsi terbanyak, yakni 113 desa di 29 kabupaten. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, dan jajaran Forkominda Jateng. Ahmad Luthfi juga meminta kepala daerah memperbesar gerakan antikorupsi dari desa hingga kota. Program Sekolah Berintegritas pun semakin digencarkan, dengan 104 sekolah sudah bergabung sejak 2023.***

Ngopeni Ngelakoni

Wujudkan Ketahanan Pangan, Wagub Taj Yasin Dorong Lahan Tidur Bisa Digarap

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyampaikan butuh strategi baru dan inovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah. Apalagi provinsi yang dipimpinnya menjadi wilayah penumpu pangan nasional. Salah satu caranya dengan mendata lahan-lahan tidur. Lahan yang tidak tergarap itu harus dikembangkan menjadi tanah yang kembali produktif. Hal itu dikatakan Gus Yasin, saat menghadiri “Indonesia Punya Kamu Garuda TV”, di Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa, 2 Desember 2025. “Di Jawa Tengah ada lahan-lahan sawah yang sudah beberapa tahun tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa digarap,” katanya. Berkaca dari kasus tersebut, Taj Yasin ingin menormalisasi kembali lahan-lahan tidur. Bila ada masalah kekeringan lahan, perlu mengairinya dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. “Nah, ini yang kita inovasikan,” katanya. Dari sisi dukungan program, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakannya menganggarkan perbaikan atau pembangunan irigasi. Tujuannya supaya sawah yang selama ini belum mendapatkan pasokan air yang baik bisa teraliri.Salah satu tantangan dan upaya lain, kata Taj Yasin, anak-anak muda juga harus mau memiliki profesi di dunia pertanian. Dikataka, dalam mempertahankan negeri, harus mempertahankan ketahanan pangan. “Kepada seluruh elemen yang ada di Jawa Tengah termasuk kampus, kami juga arahkan bagaimana mengungkit anak-anak itu mau bertani lagi. Memanfaatkan lahan persawahan dan juga pekarangan,” katanya. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan, di Indonesia, ada lebih dari 6 juta hektar lahan rawa yang sudah memiliki stok air. Sebagai inovasi mewujudkan ketahanan pangan, dilakukan program untuk cetak sawah di lahan-lahan rawa. Caranya mengonversi lahan-lahan rawa itu menjadi produksi pertanian. “Bahwa cetak sawah (juga) perlu waktu. Karena di rawa, airnya bersifat asam. Jadi harus dinetralisir dulu,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Connect Souq, Kamar Dagang Islam Dunia Tertarik Jawa Tengah, Siap Angkat Kopi dan Rempah ke Pasar Global

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menerima Kunjungan delegasi Kamar Dagang Islam Tingkat Dunia (Connect Souq), di Kompleks Kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan Semarang, Selasa, 2 Desember 2025. Delegasi dipimpin oleh Chairman Connect Souq Abdullah Hassan (Kuwait), didampingi Vice Chairman Salmaan Dalvi (Inggris), Leadership Team Parvez Hamduley (Uni Emirat Arab), Head of Spice Business Franchise Noor Ahmed (India), Imran Ahmed, dan perwakilan dari Indonesia Abdul Wahid Maktub. Taj Yasin mengatakan, Connect Souq bermaksud membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat potensi produk lokal ke pasar dunia. Terlebih, organisasi ini memiliki jaringan investor atau pengusaha muslim yang besar di berbagai negara. “(Pengusaha) dari beberapa negara ingin investasi ke Jawa Tengah. Tentang produk-produk seperti kopi, hingga (rempah) jahe,” katanya. Dari diskusi yang hangat, Taj Yasin mengatakan, produksi biji kopi dari Jawa Tengah memiliki kualitas. Akan tetapi memang butuh promosi, supaya bisa meningkatkan nilai tambah. Connect Souq, menurutnya ingin meninjau langsung produksi kopi di Jawa Tengah. Kemudian untuk serius bekerjasama mengekspor kopi lokal untuk dijual menjadi produk coffe shop di pasar Amerika. Selain itu, Taj Yasin juga menawarkan potensi kelapa dari Jawa Tengah. Misalnya menjadi produk turunan seperti gula merah, bahkan minuman susu atau santan kelapa, yang menjadi favorit masyarakat di China. “Nah, itu yang butuh kita promosikan. Kami juga menawarkan produk kelapa kita. Harapan besarnya nanti kita bisa bekerja sama,” imbuhnya. Chairman Connect Souq, Abdullah Hassan, mengatakan, peluang pasar kopi asal Indonesia dan Jawa Tengah begitu besar. Saat ini kopi Indonesia hanya menguasai 5% pasar dunia, padahal menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia. “Jadi saya pikir ada peluang untuk meningkatkannya. Cara meningkatkannya adalah dengan membuka pasar baru. Dan Connect Soup, kami ada di 40 negara,” kata dia yang juga pengusaha kedai kopi di Amerika Serikat itu. Dari pertemuannya dengan Taj Yasin, dia akan serius membawa Kopi asal Jawa Tengah ke Amerika Serikat. Bersama anggota Connect Souq yang lain, juga akan mencarikan pasar ke negara lain seperti Inggris, Italia, hingga Jerman. Perwakilan Connect Souq Indonesia, sekaligus mantan diplomat yang berpengalaman enam tahun di Timur Tengah, Abdul Wahid Maktub, mengatakan, tujuan kedatangan Connect Souq ingin menyampaikan besarnya potensi komoditas dari Indonesia. Salah satunya kopi. Dia mengatakan, Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar keempat itu Indonesia, tapi hanya sedikit menikmati keuntungan. Oleh karena kopi asal Indonesia diekspor oleh pihak-pihak lain. “Kita hanya mengekspor bahan mentah, keuntungannya sedikit. Oleh karena itu, bagaimana kalau Indonesia itu lebih kreatif lebih produktif (pengolahannya),” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Wagub Gus Yasin Dorong Digitalisasi BTN Permudah Regulasi Keuangan

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengapreasiasi pengembangan digitalisasi yang dikembangkan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, digital mempermudah regulasi keuangan, pengawasan, dan mengatur risiko yang dialami. “Saya berharap layanan digital dapat memberikan kemudahan yang dapat membantu masyarakat Jawa Tengah untuk mengakses layanan perbankan,” kata Taj Yasin, saat memberikan sambutan dalam Peresmian Wajah Baru BTN Kantor Wilayah Jateng DIY dan Digital Store Karang Ayu Semarang, Senin, 1 Desember 2025. Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, sapaan akrabnya, mengatakan, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Kehadiran BTN yang berkolaborasi dengan Pemprov Jateng, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jateng. Sebagaimana visi Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. “Selama ini BTN telah berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan 35 kabupaten dan kota melalui skema pinjaman untuk perumahan dan UMKM. Melalui wajah baru dan digital store, semoga kinerja BTN menjadi lebih baik,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon Lambok Pahotan Napitupulu, mengatakan, selama ini kantor wilayah BTN bergabung dengan kantor cabang. Melalui peresmian kantor dengan wajah baru, diharapkan layanan kepada masyarakat akan semakin dimudahkan. Terlebih, saat ini sudah lebih dari 20 kantor cabang beralih kepada layanan digital. “Meskipun beralih kepada teknologi digital, kami tidak melakukan lay off kepada karyawan. Para karyawan diberikan kesempatan untuk berkarya pada design sehingga kinerja layanan semakin cekatan,” ujarnya. Hadir juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang menerima bantuan pengadaan fasilitas Toilet Semarang Zoo, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh BTN Kantor Wilayah Jateng DIY.***

Ngopeni Ngelakoni

Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada urutan ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi. Piagam penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu, 26 November 2025. “Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Taj Yasin. Data-data itu, kata dia, akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada. Contohnya tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya. Sebagai informasi, berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi ini. Data itu dicatat dari Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional. Dari jumlah itu, terdapat keluarga yang meniliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170, bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499. Kemudian keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun berjumlah 5.424.614, serta kondisi lansia mencapai 5.131.488. “Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini,” kata Taj Yasin. Taj Yasin mengatakan, banyak program yang dijalankan oleh Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan didasarkan data-data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan lainnya. Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji mengatakan, sejauh ini telah tercatat ada sebanyak 74.092.313 keluarga secara nasional yang telah dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Jumlah itu baru sekitar 84,1% dari jumlah estimasinya mencapai 88.121.992 keluarga. Menurut dia, kerangka data itu dinilai penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga di Indonesia. Ia berharap, semua lembaga dan instansi pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan.***

Ngopeni Ngelakoni

Intervensi Kemiskinan, Pemprov Jateng Padankan 23 Juta Data Warga dengan DTSEN

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemutakhiran data penduduk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT SEN). Data yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 23.780.351. Di mana, 22.340.412 data telah dipadankan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sisanya 1.439.939 juta untuk diintegrasikan. ”Targetnya bulan Januari tahun 2026 yang tinggal 1 bulan lagi komitmennya untuk menyelesaikan. Termasuk 38,2 juta masyarakat Jawa Tengah lengkap dengan pemeringkatannya mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025. Dia menjabarkan, apabila target itu mampu tercapai maka manfaatnya akan sangat signifikan. Data tunggal itu diharapkan tepat sasaran digunakan untuk mengintervensi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Taj Yasin mengatakan, data tersebut bukan hanya sekedar angka. Akan tetapi menjadi pondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat penyediaan, pemadanan, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Lebih lanjut dia katakan, monitoring program graduasi kemiskinan juga bisa dilakukan menggunakan DTSEN.Seperti yang dilakukan percontohan di beberapa kabupaten, seperti Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri. “Yang mana graduasi dilakukan lagi pada Desember 2025, sebanyak 300 keluarga penerima manfaat. Keberhasilan ini tentu menjadi bukti bahwa penggunaan data yang lebih tepat dapat mempercepat kemandirian masyarakat miskin,” katanya. Selanjutnya, masyarakat tersebut tetap mendapatkan pendampingan. Tujuannya supaya tidak lagi turun ke desil yang lebih rendah yang akhirnya harus kembali mendapat bantuan sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang hadir mengatakan, pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Di mana seluruh data nantinya akan terpusat di BPS. Melalui DTSEN, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Sehingga, setiap program penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data terbaru tersebut. “Bisa jadi, orang yang sebelumnya dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat. Dia sudah disebut inclusion error atau sudah naik kelas. Ada orang yang belum dapat, kemudian setelah pemutakhiran data tiga bulan bisa dapat. Jadi tergantung pemutakhiran datanya,” ucapnya. Soal graduasi kemiskinan, Saifullah menjelaskan, Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (KPH) secara nasional pada 2026. Untuk itu, kata dia butuh dukungan kebersamaan dalam mencapai target itu. Termasuk sinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.***

Ngopeni Ngelakoni

Taj Yasin Upayakan Insentif Guru Non ASN di Jateng Dilanjutkan Tahun Depan

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengupayakan melanjutkan insentif guru non-ASN pada 2026. Sasarannya guru non-ASN SMA/SMK dan SLB yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, serta swasta. “Insyaallah nanti akan dilanjutkan. Bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada siswa-siswi baik yang di sekolah negeri maupun swasta. Tentu yang membutuhkan, seperti kategori miskin,” katanya usai Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025,di Halaman Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 25 November 2025. Dia mengatakan, insentif kepada guru non-ASN jumlahnya memang belum banyak. Akan tetapi diharapkan bisa menjadi bentuk sumbangsih, kepedulian, dan perhatian Pemerintah Provinsi Jateng kepada guru-guru utamanya yang non-ASN. Pada 2025, Pemprov Jateng menyalurkan insentif guru non-ASN dan pendidik nonformal berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan (satpend) negeri SMA/SMK dan SLB yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, tersebut ditanggung APBD Provinsi Jateng, melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada 2025, nilai alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp472,381 miliar. Secara rinci jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Di antaranya guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang. Khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan. Salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru, melalui skema belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp142,632 miliar. Lebih lanjut, Taj Yasin mengatakan, tugas guru memiliki tantangan seiring perubahan zaman yang lebih komoleks. Dengan demikian, kompetensi guru juga harus meningkat. “Dalam upaya peningkatan kompetensi guru, kami memberikan pelatihan, dan pendampingan. Juga untuk melanjutkan pendidikan, bagi guru-guru yang belum apa memiliki ijazah D4 atau S1,” katanya. Dalam momen hari guru itu, Pemprov Jateng juga memberikan tali asih kepada sejumlah pegawai di lingkungan pendidikan. Selain itu juga kepada siswa/siswi berprestasi. Rano Priyo Hariyanto, salah satu pegawai tidak tetap (PTT) di SLBN Semarang, menerima dana Rp20 juta untuk perbaikan rumah yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jateng. Melihat kondisi rumahnya yang susah diakses karrna kerap terdampak banjir dan rob, di Kaligawe, Kota Semarang. “Saya harapkan hari guru ini menjadi momentum untuk maju dari sisi kesejahteraan. Kapabilitasnya juga ditingkatkan juga ya untuk guru-guru,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Gus Yasin Tegaskan Kebijakan Enam Hari Sekolah Masih dalam Kajian

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menegaskan, kebijakan enam hari sekolah per minggu di Jawa Tengah, masih dalam tahap kebijakan. Menurutnya, hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat, sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam penerapan jumah hari sekolah dalam waktu satu minggu. Hal itu disampaikan Gus Yasin, sapaan akrabnya, usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu di Jateng, di ruang kerja, Senin, 24 November 2025. “Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng berlaku lima hari atau enam hari sekolah,” kata Gus Yasin. Dia mengatakan, sebenarnya sudah sejak lama masukan dari masyarakat yang meminta agar Pemprov memberlakukan kembali 6 hari sekolah. Usulan tersebut banyak disampaikan oleh masyarakat di kabupaten. Usulan itu, kata Gus Yasin, muncul selaras dengan beralihnya cara hidup yang saat ini banyak berinteraksi dengan gawai. “Ketika kembali ke lingkungan sekolah dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnyatahun ini kenapa kami melakukan evaluasi,” lanjutnya. Pada evaluasi yang dilakukan, kata dia, Pemprov melibatkan kampus, pakar, guru, dan dewan pendidikan. “Tahapan saat ini sosialisasi kepada masyarakat dan murid, kami masih melakukan kajian, nanti berdasarkan evaluasi, hasilnya apakah positif dan negatif, ini yang menjadi bagian dari kajian kami,” katanya. Gus Yasin menegaskan, jika keputusan jumlah hari masuk sekolah menjadi enam hari belum final. Saat ini masih pada tahapan sosialisasi dan menimba masukan untuk bahan kajian. Terkait apakah pemberlakuan kebijakan enam hari sekolah diterapkan pada seluruh Jateng, Gus Yasin mengatakan ada dua masukan. Pertama, diberlakukan serentak secara langsung, atau dengan pilot project. “Nanti akan kami putuskan berdasarkan hasil kajian,” ujarnya. Pertemuan tersebut, lanjutnya, juga membahas tentang mekanisme pembelajaran, termasuk pemenuhan jam belajar dan aturan kepegawaian. “Tadi juga kami bahas dengan inspektorat, BKD dalam hal penyesuaian kepegawaian dan jam kerja guru,” kata Gus Yasin. Menurutnya, masih ada waktu satu bulan lebih untuk meminta masukan berbagai pihak, apakah sekolah enam hari bisa diterapkan Januari 2026 atau tidak. Pertemuan menghadirkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, dan Dewan Pendidikan. Selain itu hadir juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, BKD, serta Diskominfo.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Fokus Wujudkan Swasembada Pangan pada 2026, Inilah 14 Program Penunjangnya

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan fokus untuk mewujudkan swasembada pangan pada APBD tahun 2026. Hal itu untuk meneguhkan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rapat paripurna bersama DPRD Jateng dengan agenda Penjelasan Gubernur atas Raperda Rancangan APBD 2026 dan Nota Keuangannya, di Gedung Berlian Kota Semarang, pada Senin, 24 November 2025. “Dari program tersebut, struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp23,74 triliun, Belanja Daerah Rp24,15 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp414,5 miliar,” kata Taj Yasin. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Pemprov Jateng akan melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Selain itu penguatan infrastruktur yang mendukung kontinuitas produksi pangan. “Serta penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan,” kata Taj Yasin. Pun demikian, lanjut dia, Pemprov Jateng tetap memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026. Adapun untuk mewujudkan Jateng sebagai penumpu pangan nasional, setidaknya ada 14 program dan kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan pada 2026, antara lain;  1.⁠ ⁠Penyaluran benih, pupuk, serta sarana dan prasarana pertanian. 2.⁠ ⁠Penyediaan bibit dan pakan ternak benih untuk inseminasi, buatan serta dukungan pembudidayaan perikanan. 3.⁠ ⁠Rehabilitasi jaringan irigasi. 4.⁠ ⁠Rehabilitasi pelabuhan. 5.⁠ ⁠Premi asuransiuntuk petani dan nelayan. 6.⁠ ⁠Penyediaan cadangan pangan pemerintah serta subsidi bahan pangan guna stabilisasi harga pangan, penanganan daerah lahan pangan, stunting dan kemiskinan. 7.⁠ ⁠Melakukan pelatihan dan pendampingan usaha di bidang pangan. 8.⁠ ⁠Memberikan fasilitasi distribusi pangan melalui kios pangan murah. 9.⁠ ⁠Penyaluran stimulan alat pengolah pangan lokal.10.⁠ ⁠Penyaluran permodalan kepada kelompok usaha bersama dan perorangan.11.⁠ ⁠Edukasi ketahanan pangan12.⁠ ⁠Rehabilitasi hutan dan lahan.13.⁠ ⁠Penanaman dan pemberian bibit tanaman keras untuk masyarakat di sekitar hutan.14.⁠ ⁠Pemeliharaan daerah aliran sungai.***

Scroll to Top