News

JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), kembali menunjukkan keunggulannya dalam bidang kerajinan tangan, dengan memborong sejumlah penghargaan bergengsi pada ajang Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Award 2025. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengungkapkan kebanggaannya, atas capaian luar biasa yang diraih oleh para pengrajin lokal di wilayahnya. “Saya ucapkan apresiasi kepada pemenang, dan harapannya terus mengembangkan produknya,” kata dia, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dekranas 2025, di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Dijelaskan, dalam Dekranas Award 2025, lima produk kerajinan asal Jateng dinyatakan sebagai pemenang. Selendang Batik Tulis “Tambal 101” dari Kota Pekalongan berhasil meraih Juara 1 Kategori Produk Kain. Jateng juga meraih Juara 2 untuk dua kategori. Yakni, produk kerajinan Bumerang Seni asal Kabupaten Sragen untuk Kategori Produk Kayu, dan Barrel Set dari Kota Salatiga Kategori Produk Keramik. Selain itu, Juara 3 juga diraih dua kategori, yaitu Madani Biola Bambu dari Kabupaten Kudus untuk Kategori Produk Kayu, dan Galaxy Coffe Table dari Kabupaten Jepara, Kategori Produk Logam. Ning Nawal sapaan akrabnya berharap, penghargaan tersebut tidak membuat para pengrajin berhenti di Dekranas Award 2025. Tetapi, mereka juga aktif untuk mendampingi pengrajin lainnya yang masih merintis, agar naik kelas. “Pemenang-pemenang Dekranas Award ini diharapkan nanti juga menjadi kunci, menjadi pendamping untuk pengrajin-pengrajin yang masih kecil, sehingga ini juga bisa menjadi satu potensi,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Dikatakan Ning Nawal, dalam Rakornas ini, pihaknya mendapatkan arahan untuk terus mendampingi pengrajin lokal dari hulu hingga ke hilir. Pendampingan itu termasuk manajemen keuangan dan dukungan anggaran. “Untuk jangka pendek kita akan menindaklanjuti hasil dari Rakornas, kita akan melakukan Rakor di daerah, kemudian juga renstra (rencana strategis) yang kami susun akan kami tidaklanjuti lagi, dan kemudian pelatihan-pelatihan itu masif,” ucap dia. Selain itu, revitalisasi gerai Dekranasda juga akan segera dilakukan, dan menjadikannya sebagai pusat oleh-oleh di masing-masing daerah. Hal tersebut untuk memfasilitasi produk UMKM lokal maupun kerajinan tangan lainnya. Menurut Ning Nawal, ekosistem kerajinan di Jawa Tengah pada prinsipnya sudah baik. Namun ada beberapa tantangan yang perlu untuk ditangani. Salah satunya, regenerasi pengrajin agar produk-produk lokal terus hidup di tengah dinamika zaman. “Seperti di Batang, ada batik Rifaiyah sampai hilang lima motif karena tidak ada reorganisasi dari pengrajin. Jadi sudah sepuh-sepuh, sehingga ini harus ditindaklanjuti dengan membukukan beberapa motif yang ada,” beber dia. Tantangan lainnya, pengrajin cenderung lebih senang menjual produk daripada membuatnya. Padahal selain berorientasi pada sisi ekonomi, juga harus berpegang pada nilai-nilai budaya. Menghadapi dua tantangan ini, imbuh Ning Nawal, Dekranasda Jateng akan terus menggenjot pelatihan-pelatihan, sehingga regenerasi pengrajin tetap berjalan, supaya setiap produk yang diciptakan bisa diwariskan lintas generasi. “Ini diharapkan nanti membaik menjadi satu hal yang bisa didorong bersama-sama. Di samping itu juga misalnya produk-produk hias seperti kayu ini, juga perlu ada pelatihan-pelatihan untuk kita bisa reorganisasi para pengrajin yang ada,” pungkas Ning Nawal. Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak Ketua Dekranasda di seluruh Indonesia untuk melakukan pendampingan, dan membuat inovasi-inovasi untuk memajukan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. “Para Ketua Dekranasda diharapkan menjadi pihak-pihak yang bisa memberikan pembinaan, bagaimana cara pengemasan produk yang baik, standarisasi produknya, pemasarannya, kemudian kalau jualan online harus seperti apa,” beber dia. Di samping sektor ekonomi, Selvi juga meminta agar nilai-nilai warisan budaya dan identitas bangsa dalam setiap produk, tetap dilestasikan dan dipertahankan. “Kita harus memastikan bahwa industri kerajinan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga berpegang pada nilai budaya,” pesan istri Wakil Presiden RI tersebut.***            

SEMARANG – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ke X yang akan digelar 27-29 September dinilai akan menjadi awal penentu nasib partai. Apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan. Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman, menyampaikan, demikian bukannya tanpa alasan. Ia mencatat, dalam sejarah pemilu di Indonesia belum ada partai politik yang mampu kembali ke parlemen “reborn“ setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold. Kekhawatiran akan kepunahannya semakin logis ketika mencermati dinamika perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Dalam tiga pemilu terakhir PPP mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.152.957 suara (6,53%), menurun pada Pemilu 2019 menjadi 6.323.147 (4,52%), dan pada Pemilu 2024 menjadi 5.878.777 (3,87%). Menggunakan pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan signifikan yang terjadi di PPP dalam tiga pemilu terakhir disebabkan oleh faktor internal yakni kegagalan dalam mengelola konflik. Mulai dari dualisme kepengurusan hingga kristalisasi persaingan antar faksi menjelang pemilu 2024. “Faktor tersebut diperparah dengan kegagalan PPP dalam menjaga basis pemilih tradisional sementara pada saat yang sama kurang cakap dalam merespon perubahan demografi pemilih serta ketidakcermatan membaca arah politik nasional,” kata Wahid, Rabu 24 September 2025. Melihat sejarah dan kontribusi PPP bagi Indonesia, sejak Pemilu 1977-1997, PPP adalah “rumah besar umat Islam”  yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjalankan fungsi artikulasi kepentingan umat. Wajar jika kemudian PPP telah memiliki basis pemilih tradisional-ideologis khususnya di wilayah kantong-kantong santri. Basis inilah yang semestinya terus dijaga. Disaat yang sama, menurut Alumni Program Doctoral Southeast Asian Studies Goethe University Jerman ini menilai PPP semakin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan karakter demografis pemilih Indonesia khususnya generasi millennial dan zillenial. Mengingat mereka inilah kedepan yang akan mendominasi. Tentu tantangan lain adalah konsolidasi organisasi ditengah demokrasi liberal yang memerlukan sumber pendanaan besar serta kompetisi partai yang semakin ketat. Di tengah dinamika internal dan eksternalitas PPP, Wahid melihat komposisi antara Ketua Umum yang akan dipilih melalui Muktamar dan Sekjen akan sangat menentukan nasib PPP. Sebagai bagian dari  suksesi kepemimpinan dalam Muktamar yang semestinya disikapi oleh para pemilik suara secara jernih. “Menentukan komposisi (paket politik) antara Ketua Umum dan Sekjen yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan PPP,” ujarnya. Untuk menjaga basis pemilih tradisional maka figur santri yang memiliki nasab langsung dengan ulama-ulama tokoh PPP menjadi sangat penting. “Ekosistem utama dalam PPP adalah pesantren dan santri sehingga figur santri penting untuk mengisi komposisi Ketua Umum atau Sekjen,” tandasnya. Dalam perspektif elektoral, figur tersebut sebaiknya memiliki daya tarik sekaligus  mampu menggerakkan jaringan santri. Dalam perspektif kelembagaan, figur tersebut dibutuhkan sebagai konsolidator partai. Figur yang relatif bisa diterima oleh semua kalangan yang setidaknya berperan dalam menyatukan seluruh struktur maupun komponen internal. Akan lebih baik jika figur santri tersebut memiliki pengalaman tidak saja di internal PPP namun juga di lembaga legislatif atau bahkan lembaga eksekutif. Pada sisi lain, figur dengan latar belakang pengusaha penting untuk menjawab kebutuhan finansial partai lima tahun kedepan. Banyak studi menunjukkan bahwa, pendanaan menjadi salah satu persoalan partai politik di Indonesia saat ini. Demikian halnya secara kalkulatif, untuk bisa kembali ke parlemen diperlukan biaya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pemilu 2024 silam. Oleh karenanya kemudian kesiapan dan komitmen secara finansial sangatlah vital. Tentu tidak saja dari perspektif kemampuan dan akses finansial, namun juga karakter kepemimpinan yang memiliki kecenderungan cepat dalam merespon perubahan. Komposisi pengusaha-santri inilah yang bisa menjadi alternatif penentu masa depan PPP lima tahun kedepan. ***          

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menginginkan Kawasan Dataran Tinggi Dieng terus dikembangkan menjadi wilayah pertanian, pariwisata, pendidikan/penelitian, hingga konservasi. Terlebih Dieng telah ditetapkan menjadi Geopark oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) melalui surat keputusan dengan nomor 172.K.GL.01.MEM.G.2025. Pernyataan itu disampaikan Taj Yasin mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat menerima penyerahan Sertifikat Salinan dan Sosialisasi Keputusan Menteri ESDMtentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Dieng, oleh Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, di kompleks Kantor Gubernur Jateng Semarang, Rabu 24 September 2025. “Penetapan Geopark ini, tentu berbicara tentang potensi pariwisata, dan alam. Akan tetapi juga harus dijadikan daerah untuk sarana pendidikan atau penelitian. Tujuannya agar Dieng ini bisa kita jaga bersama-sama,” ucapnya. Menurutnya, setelah kawasan ditetapkan menjadi geopark, berpotensi mendatangkan para peneliti baik dalam negeri dan mancanegara. Dengan begitu, hasilnya bisa menjadi kajian untuk konservasi. Dalam merawat ekosistem, kata Taj Yasin, menjadi penting. Untuk itu penelitian dan konservasi yang melibatkan dunia pendidikan dan pegiat lingkungan, serta masyarakat umum harus punya andil. Dari sisi pariwisata, dikatakannya, Dieng yang berada di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo memiliki warisan kebudayaan benda maupun tak benda. Contohnya, secara benda ada peninggalan candi, lalu tak benda ada tradisi pemotongan rambut gimbal pada anak-anak. “Dari sisi pariwisata, kebudayaan bisa didorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi, pendapatan, kesejahteraan masyarakat yang ada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng ini lebih meningkat,” katanya. Lebih lanjut, dia meminta Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara untuk berkolaborasi mengembangkan potensi wilayah Dieng bersama. Tentunya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan begitu pendapatan wilayah bisa kembali untuk pembangunan daerah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan, penetapan geopark oleh kementeriannya menjadi modal awal untuk membangun pengelolaan Dieng yang lebih baik, profesional dan berkelanjutan. Geopark Nasional Dieng harus dijadikan acuan dalam arahan pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.Pengelolanya pun harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas. “Sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah daerah akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaannya,” katanya. Kata dia, kedepannya Dataran Tinggi Dieng juga diharapkan bisa diakui sebagai geopark oleh Unesco Global Geopark (UGG). Salah satu tahapan kuncinya yakni penetapan taman bumi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pelestarian melalui konservasi pendidikan. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kata dia, pentingnya pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Seperti pemeliharaan geosite dan biosite yang ada, kebudayaan serta lainnya. Kementerian ESDM dan lintas instansi, akan melakukan langkah-langkah dan mendampingi Pemerintah Provinsi Jateng supaya Dieng bisa mendapat status Geopark dari Unesco. Dikatakannya, Dieng memiliki kekayaan alam mencakup 23 situs warisan geologi atau seperti Kawah Sikidang, Telaga Warna, dan juga kerucut vulkanik Sikunir. Selain itu terdapat 8 situs karagaman hayati atau biosite, termasuk Taman Wisata Alam Telago Warna, Gunung Prau, serta kekhasan lokal seperti Domba Wonosobo dan juga Domba Batur. Selanjutnya juga terdapat 9 situs keragaman budaya, yang meliputi Kompleks Candi Arjuna, dan rumah khas Dieng, serta warisan tak benda seperti tradisi ruwatan rambut gimbal dan juga Tari Topeng Lengger. Penetapan Dieng sebagai Geopark Nasional selaras dengan 11 program prioritas Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam membangun Jawa Tengah, diantaranya mengembangkan wisata, pendidikan, dan menjaga kesehatan kelestarian lingkungan. Wilayah Dieng akan semakin maju sebagai daerah berdaya yang menjadi pondasi program Kecamatan Berdaya.***          

JAKARTA – Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus memperkuat pembinaan kelembagaan Posyandu di wilayahnya, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hingga saat ini, tercatat sudah 22.430 Posyandu di Jateng yang menerapkan layanan enam bidang SPM, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Enam bidang itu meliputi layanan kesehatan, pendidikan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta sosial. Berdasarkan data E-Prodeskel, dari sebanyak 49.149 lembaga Posyandu di Jateng, 22.430 lembaga Posyandu sudah melayani enam bidang pelayanan dan telah diusulkan untuk mendapatkan nomor registrasi dari Kemendagri. Ketua TP Posyandu Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, pihaknya terus memperkuat pembinaan kepada seluruh Posyandu di Jateng, agar segera membuka pelayanan lima bidang layanan lainnya selain kesehatan. “Ada 49 ribu ya Posyandu di Jawa Tengah, ini yang kemudian sudah bentranfosmasi menjadi Posyandu 6 SPM ini terhitung baru 22 ribu sekian,” katanya, seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakosnas) TP Posyandu 2025, di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta (22/9/2025). Dia melanjutkan, dalam waktu dekat, TP Posyandu Jateng dan 35 kabupaten/ kota juga akan menyusun rencana strategis (Renstra), yang akan diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah masing-masing. Ning Nawal sapaan akrabnya menyampaikan, pihaknya juga mendorong Posyandu membuat inovasi program, termasuk berkolaborasi bersama OPD-OPD terkait yang membidangi enam SPM tersebut. “Harapannya, dengan adanya enam SPM ini, Posyandu bisa melayani bukan hanya di kesehatan, tapi juga semua ini terlayani dan tidak memberatkan kader,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Ning Nawal menjelaskan, Rakornas Posyandu 2025 memberikan angin segar, karena secara regulasi ditegaskan, pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan dan pemberian insentif bagi kader Posyandu. “Jadi harapannya, ini juga menjadi salah satu angin segar bagi kita, bahwa ternyata ada aturan (mengenai alokasi anggaran) harus berapa persennya untuk Posyandu,” beber Ketua TP PKK Jateng tersebut. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian mengatakan, Rakornas tersebut untuk memantapkan implementasi dan menguatkan kelembagaan Posyandu, sebagai lembaga permasyarakatan desa. Pihaknya meminta Ketua TP Posyandu provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk terus melakukan pembinaan terhadap Posyandu di masing-masing kelurahan/desa, untuk mengimplementasikan layanan pda enam bidang SPM. “Ibu-ibu sekalian sebagai istri kepala daerah diharapkan bisa melakukan pembinaan dan penetapan TP Posyandu desa/kelurahan, sehingga bisa melaksanakan enam SPM, agar terlaksana dengan maksimal,” pesan Tri Tito. Dia menekankan agar TP Posyandu dapat memberdayakan masyarakat, dan membangun daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu, serta bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bappeda, maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tri Tito mengibaratkan Ketua TP Posyandu sebagai pembisik dan tukang tagih. Pembisik suami agar mendorong pelaksanaan enam SPM Posyandu, serta menagih program dan dukungan anggaran kepada Bappeda, BPKAD, serta PMD, agar program sampai di user, yakni masyarakat. “Rencana kerja harus terukur. Output-nya apa, targetnya apa, dan duitnya berapa,” tandasnya.***            

BOYOLALI – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengapresiasi peran penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, mulai dari membatik hingga bertani. Ia menegaskan difabel bukan lagi dipandang sebagai masalah, melainkan bagian dari solusi. Hal itu disampaikan Gus Yasin, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat peresmian Program CSR Disabilitas Pertamina dan Kecamatan Berdaya di Kecamatan Kemusu, Boyolali, Selasa 23 September 2025. “Teman-teman difabel sudah membuktikan bahwa mereka berdaya, mampu mandiri, dan memberikan kontribusi nyata. Apa yang dilakukan kelompok Pandawa, misalnya, sangat luar biasa. Mereka belajar pertanian terintegrasi, lalu membawa ilmu itu ke rumah dan menyebarkannya ke masyarakat,” kata Wagub. Ia juga menyinggung pengalamannya bersama sahabat tunanetra. “Saya sering kalah main catur dengan mereka. Artinya, mereka punya potensi besar, tinggal kita yang mendampingi,” tambahnya. Yasin menegaskan program Kecamatan Berdaya akan terus diperluas. Dari 149 pilot project, sudah ada 94 kecamatan berjalan. “Target kami, pada semester I 2026 minimal 50% difabel sudah harus merasakan dampak program ini. Mari kita kembangkan ke daerah lain agar semakin banyak perempuan, anak, dan sahabat difabel yang merasakan manfaat. Difabel bukan lagi masalah, mereka justru solusi,”jelasnya. Darmawan Fadli Abdul Syukur atau Wawan (21), anggota Pandawa Patra, yang sudah bergabung sejak 2018, mengaku konsisten membatik di komunitasnya. “Kadang bisa bikin dua atau tiga batik dalam sebulan, tergantung motif,” katanya. Pendamping difabel, Haryono, menyebut Pandawa Patra kini punya 28 anggota aktif ditambah 4 keluarga rentan. “Kalau dulu hanya kumpul-kumpul, sekarang benar-benar berlatih. Mindset berubah jadi lebih produktif dan optimis,” jelasnya. Pertamina Patra Niaga lewat CSR sudah menjalankan 5 program pemberdayaan dalam 5 tahun terakhir, melibatkan lebih dari 650 difabel. Program unggulan antara lain Kresna Patra di Boyolali yang memberdayakan 550 difabel lewat menjahit dan konveksi, Srikandi Patra berupa pelatihan membatik, Pandawa Patra dengan integrated farming, Difabel Ampel dengan perekrutan kurir Bright Gas, serta Gita Patra di Semarang berupa rumah terapi ramah difabel. “Ini bukan simbol seremonial, tapi bukti keseriusan Pertamina. Bahkan sudah diapresiasi sampai tingkat internasional,” kata Wagub. Komisaris Independen PT Pertamina, Condro Kirono, menegaskan komitmen Pertamina dalam mendukung budaya, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Menurutnya, Pertamina tak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan lain. “Pertamina terus berkomitmen memberikan pendampingan dan support kepada sahabat-sahabat difabel maupun masyarakat rentan. Dari hulu hingga hilir, semua unit punya tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujar Condro. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten yang mendorong sinergi ini. “Pak Gubernur dengan program Kecamatan Berdaya, Pak Bupati juga mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk bersama-sama mendengarkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, semangat kesetaraan ini membuat teman-teman difabel semakin mandiri,” tambahnya. Bupati Boyolali Agus Irawan ikut menambahkan bahwa daerahnya sudah bekerja sama dengan perusahaan untuk membuka peluang kerja dan beasiswa bagi difabel. “Boyolali juga sudah punya 4 kecamatan yang jadi lokasi Kecamatan Berdaya. Kami berkomitmen memberi fasilitas dan kesempatan setara agar difabel bisa terus berinovasi,” katanya. Di kesempatan ini, turut diresmikan Sekretariat Yayasan Setara Maju Bersama sekaligus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dwija Praja Amarta, yang berlokasi di Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. PKBM ini hadir sebagai pusat pembelajaran masyarakat, khususnya untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, dengan dukungan penuh dari Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.***              

KEBUMEN – Produk batik karya anak-anak penyandang disabilitas dari Rumah Inklusif Kebumen, berhasil menembus pasar dunia. Salah satu produk unggulannya, batik pegon, telah dipamerkan dalam berbagai ajang nasional hingga internasional, seperti Singapura dan Turki. Keberhasilan Rumah Inklusif Kebumen dalam memberdayakan kelompok difabel, mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah (Jateng) yang juga Bunda Forum Anak Nasional (FAN) Jateng, Nawal Arafah Yasin. Bahkan saat mengunjungi Rumah Inklusif yang berlokasi di Kampung Panggel, Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, Selasa (16/9/2025), Nawal memborong beberapa produk busana, dengan beragam motif aksara pegon atau Jawa Kuno. Dalam kunjungannya, Nawal mengapresiasi Rumah Inklusif Kebumen, yang sejak 2009 terus konsisten menjadi wadah pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas. Mulai dari kegiatan pendidikan, pengembangan seni, dan kewirausahaan. “Rumah Inklusif ini telah mendampingi banyak anak disabilitas, berdampak untuk bagaimana mendampingi mereka, dari mulai pendidikan mereka, sampai mereka juga diajari, dilatih untuk memiliki satu karya yaitu batik. Di sini batik khasnya adalah batik pegon,” kata dia. Yang lebih membuat Nawal kagum, batik pegon tersebut memiliki motif khusus yang memuat filosofi dan pesan penting, tentang anti-bullying dan kekerasan. “Di batiknya ada gambar tangan yang di dalamnya ada tulisan anti-bullying. Jadi memang untuk kemudian melahirkan budaya anti-bullying itu harus dibentuk dari rumah, misalnya Rumah Inklusif,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Pada kesempatan itu, Nawal kembali dibuat kagum, dengan peragaan busana yang melibatkan anak-anak difabel. Mereka berjalan dengan lenggak-lenggok, tampil percaya diri bak model yang mengenakan hasil karya mereka sendiri. Tidak sekadar berkunjung, di Rumah Inklusif Kebumen, Nawal juga melakukan bedah buku Pesantren Anti-Bullying dan Kekerasan Seksual, yang ditulis sendiri. Dia berharap, budaya anti-bullying ini juga bisa diterapkan di lingkungan difabel. Lebih lanjut, Ketua TP PKK Jateng ini juga mendukung difabel untuk terus semangat berkarya, di tengah keterbatasan yang dimiliki. Pihaknya pun siap memfasilitasi berbagai program pemberdayaan. “Dengan jaringan yang ada seperti Difabel Zone, harapannya anak-anak bisa memberikan satu karya, memiliki usaha kecil menengah, dan kemudian mereka bisa berdaya, itu harapannya,” harap Nawal. Koordinator Rumah Inklusif Kebumen, Muinatul Khairiyah menceritakan, yayasan yang dia kelola adalah wadah bagi para penyandang disabilitas mengembangkan potensi diri, sehingga bisa menjadi pribadi yang berdaya dan mandiri, meski memiliki keterbatasan. Pihaknya memiliki beberapa program pelatihan dan pemberdayaan. Seperti pembuatan batik pegon, seni dan budaya, kewirausahaan, bahkan pertanian. Rumah Inklusif Kebumen telah membina lebih dari 100 penyandang disabilitas. Ditambahkan, salah satu produk unggulan Rumah Inklusif adalah batik pegon yang saat ini koleksinya sudah 16 motif. Produk ini telah dipasarkan dan dipamerkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan kata Iin, sapaan akrabnya, batik pegon karya kelompok difabel ini pernah dipamerkan dalam event pameran berskala internasional, seperti di Tukri pada 2022, dan fashion show di Singapura pada 2023. Pihaknya pun merasa senang dengan kunjungan Nawal Arafah Yasin. Menurut dia, kegiatan ini kian menambah spirit dalam pemberdayaan disabilitas, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif. “Kami para orang tua berharap, anak-anak kami nanti ke depannya bisa menjadi anak yang mandiri dan sukses,” harap Iin***