News

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Tengah Drs. Imam Maskur, M.Si dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di ruang kerjanya pada Kamis, 13 Februari 2025. Menurutnya, dukungan itu diberikan karena untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. “Saya mendukung karena itu untuk masyarakat miskin,” Kata Gus Yasin Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, membahas terkait Program Sekolah Rakyat. Di sisi lain Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, untuk teknis, baik pembangunan dan tenaga pendidik, nantinya akan satu arah dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Salah satunya ditargetkan di daerah miskin ekstrem. “Nanti semua dari pusat, kita tunggu sosialisasi berikutnya. Memang sasarannya untuk yang miskin ekstrem,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Selain itu, juga untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kalau saya memahami sebagai upaya untuk memuliakan keluarga miskin, dan memfasilitasi kebangkitan wong cililk menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Atau memutus mata rantai kemiskinan, lewat pendidikan yang berkelanjutan,” tuturnya. Mensos menjelaskan, Sekolah Rakyat berkonsep asrama dan sepenuhnya gratis, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum unggulan, yang dikombinasikan dengan potensi daerah masing-masing. “Dan akan memprioritaskan bagi warga di sekitar lokasi sekolah berdiri, dan berada di desil 1 dan 2, kalau tidak ada maka naik di desil 3 dan seterusnya. Di Jawa Tengah kami punya empat sentral yang kita gunakan untuk memulai program ini. Sentra milik kita itu di antaranya di Temanggung, Pati, Magelang, dan Solo. Harapannya, bisa dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Dan ke depan, diharapkan tiap kabupaten/ kota ada satu,” tandasnya.***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Tengah Drs. Imam Maskur, M.Si dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di ruang kerjanya pada Kamis, 13 Februari 2025. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang sebelumnya kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.   Dalam pertemuan tersebut, Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur, menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa segala kewajiban pemerintah pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah. “Alhamdulillah pada hari ini kita menindaklanjuti kunjungan Pak Menteri Sosial dan Pak Wamen ke kami. Ada beberapa elemen yang dibawa untuk disinkronkan dan diinformasikan kepada kami. Pada prinsipnya, kami ingin mengawal apa yang menjadi kewajiban pemerintah, karena kewajiban dari pemerintah pusat itu juga bagian dari kewajiban kami,” ungkap Gus Yasin. Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah mengenai Data Terpadu Sosial dan Ekonomi NASIONAL (DTSEN), yang menjadi pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Gus Yasin menegaskan pentingnya validasi data ini agar bisa lebih tepat sasaran, terutama dalam program-program yang membantu masyarakat miskin. “Kami ingin lebih memberikan masukan-masukan supaya DTSEN itu yang nanti menjadi pengganti DTKS benar-benar bisa kita validasi, dan kita juga harus memberikan masukan ketika ada kemungkinan-kemungkinan,” tambahnya. Menurutnya, salah satu kemungkinan yang muncul adalah mengenai kemungkinan adanya usul sanggah pada data sosial. Jika ternyata data yang disanggah masih berada di Desil 5, yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran moderat atau menengah, maka perlu ada penanganan lebih lanjut terkait hasil usulan tersebut. Apakah usulan tersebut dapat langsung diintervensi atau tetap harus masuk dalam daftar tunggu, seperti halnya prosedur pendaftaran haji yang memerlukan antrian panjang. “Kalau haji antri, ya itu ibadah. Tapi kalau kemiskinan, masa iya mau dibantu harus antri dulu? Nah ini yang kami enggak mau. Kita ingin ada percepatan, kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Gus Yasin dengan tegas. Lebih lanjut, Gus Yasin menjelaskan bahwa Pemprov Jateng memiliki program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” yang selama ini menggunakan data yang berasal dari luar DTKS. Dengan hadirnya DT-SEN yang akan menggantikan DTKS, Gus Yasin mempertanyakan bagaimana program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” ini, akan disesuaikan atau terpengaruh oleh perubahan tersebut. “Kalau nanti DT-SEN memang benar-benar untuk orang miskin yang belum dapat diintervensi. Kami juga nanti akan usulkan bagaimana nasibnya Kartu Jateng Sejahtera kita,” Kata Gus Wagub itu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melibatkan Pentahelix di Jawa Tengah, seperti JSA dan lainnya, yang perlu diberikan intervensi atau perhatian lebih lanjut terkait hal tersebut. “Ini saya nanti coba koordinasikan agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya. Menurut Kadinsos bahwa DTSEN adalah data yang berasal dari DTKS dan telah dipadankan dengan P3KE, PLN, Regsosek, dan Pertamina. Hasilnya, ditemukan 1,7 juta penerima, termasuk peserta BPJS Kesehatan. “1,7 juta ini dicek di lapangan, yang ngecek lapangan atau yang ground check itu teman-teman pendamping PKH. Sejumlah ada 4.900 sekian. Nah masing-masing pendamping sekitar 300 keluarga yang harus kita ground check kan di lapangan,” kata Imam Maskur. Di sisi lain, ketua BPS menambahkan, DTSN mencakup semua data yang dibutuhkan oleh kementerian, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, termasuk untuk program bantuan sosial (Bansos). Selain itu, data ini juga dapat digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berbagai program intervensi, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan jamban, dan program lainnya. “By Name, By Adress nya sudah ada semuanya. Lebih efektif, insya Allah,” pungkas Endang Tri Wahyuningsih.

SEMARANG – Plh. Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), memuji Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2025-2030, yang berani keluar dari zona nyaman. Katanya, PKK berani membuat program yang benar-benar untuk melayani masalah masyarakat. Tidak sekadar program klise yang mudah dijalankan. Tetapi yang mendasar kepada isu-isu kesehatan keluarga, anak, kasus kekerasan perempuan, keluarga anak, kelurga miskin, perubahan iklim, dan lainya. “Saya senang PKK lima tahun kedepan berani kluar dari zona nyaman seperti ini, dengan mengedepankan program-program mendasar pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, ini harus diadopsi Tim Penggerak PKK dan Posyandu di 35 kab/kota se Jawa Tengah, yang hari ini dilantik,”kata Gus Yasin, saat menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu tingkat kabupaten/kota se Jawa Tengah periode 2025-2030, di Gradika Bhakti Praja Komplek Gubernuran Jl Pahlawan Semarang, Senin, 24 Februari 2025. Pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, yang juga Istri Plh. Gubernur Jawa Tengah, Ny Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I. Gus Yasin juga apresiasi dengan program PKK yang linier dengan 11 program Prioritas Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah. Diantaranya terkait pendidikan, pangan, layanan kesehatan tanpa antri, kemiskinan ekstrim, kasus kekerasan perempuan, stunting, kematian anak dan ibu, tindak pidana penjualan orang, penanaman pohon, perubahan iklim, dan dokter spesialis keliling untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. “Namun kita tidak tahu apakah ini bisa kita selesaikan di tahun 2025 ini. Karena seingat saya kemiskinan ekstrem harus selesai pada tahun 2025, padahal kita dilantik baru saja, tinggal tersisa beberapa bulan, juga tidak ikut pembahasan anggaran, sementara PR itu harus kita kerjakan, kita tetap optimis bersama PKK,” ucapnya. “Kami minta ada kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan kawan-kawan PKK maupun Posyandu, utamanya dengan OPD agar ada support anggaran dan lainya,” imbuhnya. Dalam kesempatan ini, Gus Yasin menyampaikan 11 Program Prioritas Luthfi-Yasin yang menjadi program unggulan untuk masyarakat Jawa Tengah

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menargetkan program Pelayanan Kesehatan (Yankes) Paripurna di wilayahnya mampu terealisasi pada 2025. Ia ingin memastikan seluruh masyarakat miskin mendapat asuransi kesehatan gratis. “(Pelayanan Kesehatan Paripurna) ini, tahun 2025 harus segera kita laksanakan,” kata Taj Yasin saat rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Kantor Dinkes Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 24 Februari 2025. Tujuan dari program Yankes Paripurna ini, lanjut Yasin, adalah memberikan jaminan kesehatan berupa asuransi untuk masyarakat miskin. Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini mendorong kepada BPJS Kesehatan melakukan verifikasi data warga yang hingga kini belum tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Ini harus kita intervensi sehingga tidak ada keluhan lagi (dari) masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa mengakses kesehatan ke rumah sakit,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga menyoroti penumpukan pasien di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia mengapresiasi rumah sakit umum milik provinsi yang telah melaksanakan fast-track dan mengampu sejumlah rumah sakit daerah tipe C-D. Ia juga mengapresiasi rumah sakit swasta yang telah melakukan hal serupa. Harapannya ke depan, rumah sakit mengampu memberikan pelayanan fast-track hingga tingkat puskesmas. “Artinya (pelayanan kesehatan) masyarakat tidak boleh numpuk di salah satu rumah sakit, mereka harus mendapat pelayanan (kesehatan) yang paripurna,” tegasnya. Di tempat yang sama, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Wagub Jateng Taj Yasin. “Kami tentu akan menyelaraskan program ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya. (*)