News

SEMARANG– Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian dan Pemprov Jateng terkait ketersediaan serta harga bahan pokok menjelang Idul Fitri dan persiapan panen raya padi. Acara ini berlangsung di Gradhika Bhakti Praja pada Kamis, 20 Maret 2025. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pertanian Sudayono, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Gus Yasin menegaskan bahwa keputusan pemerintah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kg yang dibeli langsung oleh Bulog merupakan kabar baik bagi petani. “Pesan saya kepada masyarakat, kita saling menghormati. Pemerintah sudah berupaya menahan harga gabah agar tidak turun dari Rp6.500. Namun, kita juga harus memastikan kualitasnya tetap terjaga,” ujar Gus Yasin. Selain harga gabah, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan sistem irigasi bagi petani. “Dari tahun ke tahun, pemerintah pusat terus mendukung pembangunan serta perbaikan irigasi persawahan di Jawa Tengah. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan hasil panen,” tambahnya. Mengenai ketersediaan pupuk, Wakil Menteri Pertanian Sudayono memastikan stok di Jawa Tengah aman. “Tadi disampaikan Pak Wamentan bahwa ketersediaan pupuk, InsyaAllah, di Jawa Tengah akan tercukupi. Jadi aman,” kata Gus Yasin. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut mengapresiasi keberhasilan pertanian di Jawa Tengah. “Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampai hari ini, sembako tersedia, harga stabil, dan panen padi di Jawa Tengah adalah yang terbaik di Indonesia,” tutupnya. ***

YOGYAKARTA – Ini prestasi luar biasa dari Provinsi Jawa tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) mengganjar prestasi sebagai provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi. Mengungguli Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin atau Gus Yasin, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di sela acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu 19 Maret 2025. “Kita buktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten kota itu kita jalankan,” ucap Gus Yasin, menanggapi penghargaan tersebut. MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). “Yang jelas, perencanaan itu harus benar-benar kita ketahui dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Yasin. Berikutnya pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita perkuat di APBJ, kita tidak mau bermain-main seperti tadi yang disampaikan oleh ketua KPK, bahwa bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya. Gus Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, khususnya Inspektorat. Khususnya telah menjaga tren positif dalam hal integritas. “Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya. Adapun nilai MCP Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2024, angkanya mencapai 95,56 meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni 90,80. Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa. Yakni Sragen, Batang dan Wonogiri.***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengajak psikolog, ahli kejiwaan atau psikiater, hingga pegiat sosial untuk terlibat dalam mewujudkan pesantren ramah anak di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin saat kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah secara daring, di kantornya pada Senin, 17 Maret 2025. Pada zaman sekarang, lanjut Taj Yasin, perlu langkah konkrit dalam mewujudkan ramah anak di lingkungan pesantren. “Kita juga harus menghadirkan psikolog atau psikiater. Mereka perlu berkunjung di pondok-pondok pesantren untuk memberikan edukasi,” ucap pria yang akrab disapa Gus Yasin ini. Ia menuturkan, psikolog atau psikiater dapat mengedukasi tentang bagaimana menghadapi perlakuan bullying atau kekerasan. Taj Yasin menyatakan, Pemprov Jateng mendukung penuh upaya mewujudkan pesantren ramah anak, salah satunya dengan membuat payung hukum berupa Perda nomor 10 tahun 2023 tentang Pesantren. Menurut dia, dalam peraturan gubernur (Pergub) tentang pesantren, juga perlu dimasukkan bahasan mengenai pesantren ramah anak. “Harus kita masukan aturan-aturan bagaimana menuju pesantren ramah anak,” ujarnya. Sebab, berdasarkan data Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah pada 2025, tercatat ada sebanyak 5.364 lembaga pesantren dengan jumlah santri mencapai 520.014 orang. Dengan banyaknya jumlah pesantren tersebut, menurut Taj Yasin, butuh kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan pesantren ramah anak, termasuk dengan para pegiat sosial. “Ini harus dikolaborasikan dan pegiat-pegiat ini, harus diajak supaya menjadi utuh penanganannya di pesantren-pesantren,” pungkasnya. Pun demikian, lanjut Yasin, sebenarnya di pondok pesantren juga sudah diajarkan bagaimana mendidik anak, memberikan kasih sayang kepada anak, maupun pendampingan kepada anak.***

SURAKARTA– Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng terus berinovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, masih banyak potensi yang bisa digenjot untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Hal itu disampaikan oleh Gus Yasin dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pendapatan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Hotel Swiss Bellin Saripetojo, Kota Surakarta pada Rabu, 12 Maret 2025. Apalagi adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi, lantaran hal ini berpotensi menurunkan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Potensi penurunan pendapatan terjadi karena adanya bagi hasil pajak daerah dan pusat melalui opsen pajak. Maka dari itu, Wagub meminta agar OPD mencari strategi dan inovasi baru, selain pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menyampaikan, pendapatan daerah dapat didongkrak dari Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum daerah (BLUD).   “Pertumbuhan pendapatan pada sektor lain (juga) harus diungkit,” kata Gus Yasin.  Menurutnya, pemerintah bisa memperoleh pendapatan tidak hanya dari sektor pajak, tetapi juga dari sektor lain. Kuncinya harus ada inovasi dan keseriusan dalam mengupayakan peningkatan pendapatan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Sumanto, menyampaikan beberapa strategi yang bisa dilakukan Pemprov Jateng untuk meningkatkan PAD. Beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah, optimalisasi BUMD dan BLUD, serta intensifikasi (peningkatan jumlah penerimaan pajak) dan ekstensifikasi (peningkatan jumlah wajib pajak serta perluasan subjek dan objek pajak). Ia juga mengingatkan pentingnya menumbuhkan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian, peternakan, dan sektor lainnya.***