News

SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah meresmikan program Kecamatan Berdaya di Taman Cerdas, Jebres, Kota Surakarta, Rabu (23/4/2025). Tentu saja hal itu mendapatkan respons positif dari kalangan pemanfaat, di antaranya Forum Anak Jawa Tengah. Diketahui, Kecamatan Berdaya merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat, dan dunia usaha, untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, anak, disabilitas, dan anak muda kreatif, serta mampu mengintegrasikan kepentingan/ aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan pelayanan publik dan tata ruang wilayah, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. “Adanya kegiatan ini menjadi bukti dari pemerintah memberikan atensi khusus pada golongan anak, perempuan, disabilitas. Khususnya, dari kelompok disabilitas, karena kelompok kami membutuhkan perhatian khusus dari pemangku kebijakan,” kata perwakilan Forum Anak Jateng, Neswari Tungga Dewi, di sela peresmian program Kecamatan Berdaya. Menurutnya, Forum Anak memang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya kepedulian terhadap isu yang sedang mereka hadapi. Selain itu, mereka butuh pula fasilitas dan hak para anak serta kelompok lain. Forum Anak Jateng sangat mengapresiasi langkah pemerintah membuat program Kecamatan Berdaya, yang disertai launching Kartu Milenial, dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Provinsi Jawa Tengah, di Taman Cerdas Jebres. “Itu langkah bagus. Inovasi baru. Ibaratnya, di pemerintah sebelumnya sudah ada. Tapi di pemerintah ini lebih dikembangkan lagi. Terbukti adanya kartu Zilenial itu juga salah satu dobrakan,” imbuh Neswari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, program Kecamatan Berdaya akan dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jateng. Program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat. “Hari ini kita lauching di wilayah Solo, di mana di dalamnya ada Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, ada disabilitas, ada anak milenial, yang semuanya nanti untuk memberdayakan potensi masyarakat dengan menggandeng wirausaha yang ada. Termasuk forum akademisi, termasuk wirausaha yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dan provinsi kepada desa,”kata Luthfi, di lokasi peresmian. Menurut orang nomor satu di Jateng ini, adanya program secara tidak langsung nanti tidak ada lagi kelompok disabilitas yang tidak diperhatikan, tidak ada lagi kelompok perempuan tak berdaya yang tidak dipedulikan dan tidak ada lagi anak muda tidak punya wadah sehingga masa depan kurang. “Isinya adalah program yang sifatnya pembinaan maupun konseling. Sehingga, secara tidak langsung ini merupakan wadah yang sangat representatif, untuk dilaksanakan seluruh Jateng,” imbuh gubernur. Nantinya, program Kecamatan Berdaya di Solo akan jadi model percontohan. Nantinya bupati/ wali kota membikin SK, dan menentukan kecamatan mana yang ditentukan sebagai penyeimbang antara pemerintah kota dengan desa, berupa pelaksanaan program Kecamatan Berdaya. “Alasan Solo (jadi tempat pencanangan program) karena Solo lengkap, ya,” ungkap Luthfi. Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya dan RPPA Kecamatan Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin menjelaskan, program Kecamatan Berdaya adalah kecamatan yang di situ dilakukan kegiatan menyatukan sumber daya masyarakat, menyatukan aspirasi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Dari Kecamatan Berdaya ini, pihaknya akan mendukung dan mengikutsertakan komunitas perempuan dan anak, disabilitas, anak muda kreatif untuk ikut serta dalam pembangunan. Di antaranya di Kecamatan Berdaya ini ada RPPA, yang nanti diisi para kader PKK Kader Perak, dan muslimat. “(Di dalam program) ada pelatihan rumah kreatif untuk fasilitasi anak muda, bagaimana dia bisa belajar merintis usaha, ada juga seperti tempat bermain anak, memberdayakan disabilitas, sport center, rumah kreatif,” ujarnya. Dalam menjalankan program, pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan OPD pemerintah provinsi, tapi juga sinergi dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), organisasi perempuan, Non Governmental Organization (NGO), dan lainnya. “Target setiap kabupaten ada empat kecamatan. Di 35 kabupaten ada Kecamatan Berdaya. Harapannya nanti akan me-launching di kabupaten yang lain,” ujarnya.***

SURAKARTA – Hari masih pagi, tapi suasana padat tampak di Taman Cerdas, Jebres, Kota Surakarta, Rabu (23/4/2025). Hiruk-pikuk suara anak-anak riang bermain di taman tersebut. Nabigh Taj Maimoen, bocah laki-laki, terlihat digandeng oleh ibunya, yang juga Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Provinsi Jawa Tengah (RPPA) Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal). Keduanya berjalan ke wahana permainan anak. Putra Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen ini setengah berlari, menuju wahana perosotan. Sang ibu menemaninya di tepi taman, sambil sesekali mengingatkan agar anaknya hati-hati. “Hati-hati, mainnya,” serunya kepada Nabigh. Di sela kesibukannya, Ning Nawal menyempatkan diri untuk menemani sang anak bermain. Nabigh pun asyik perosotan, sambil sesekali tertawa riang. “Senang main perosotan. Ini saya menemani mas Nabigh,” ungkap Nikmah, pengasuh Nabigh. Ning Nawal menjelaskan, tempat bermain anak itu merupakan satu di antara titik yang disediakan di Taman Cerdas Jebres, salah satu Kecamatan Berdaya. Di Kecamatan Berdaya, terdapat sejumlah kegiatan, seperti pelatihan rumah kreatif untuk memfasilitasi anak muda agar bisa belajar merintis usaha, tempat bermain anak, memberdayakan disabilitas, sport center, dan rumah kreatif. Dalam Taman Cerdas, anak-anak terlihat memenuhi sejumlah sudut wahana permainan. Seperti, adanya para anak yang sibuk melakukan latihan tari, taekwondo, serta beberapa anak muda yang beraktivitas di Taman Cerdas.***

SEMARANG– Sebanyak 80 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari enam kabupaten-kota di Jawa Tengah, mengikuti Pelatihan Paralegal, yang diselenggarakan TP PKK provinsi Jawa Tengah, di Balai Pelatihan Koperasi UKM (Balatkop) Pemprov Jateng, 21-23 April 2025. Selama tiga hari, kader PKK kabupaten/kota itu menerima materi untuk pelatihan paralegal. Sebagai bekal pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Hj Nawal Arafah Yasin, M.S.I, mengatakan, paralegal dari kader PKK Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dinamakan Kader Perak, akan mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak pada Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah. “Insya Allah ini akan menjadi program unggulan Bapak Gubernur Jawa Tengah,” kata Ning Nawal, sapaan akrabnya, usai menyerahkan sertifikat Kader Perak, Rabu (23/4) di Balatkop Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan Ning Nawal, harapannya paralegal menjadi ilmu bagaimana mengatasi dan mendampingi korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah. TP PKK Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, saat ini baru melatih 80 kader dan selanjutnya menargetkan 200 – 300 kader PKK yang akan mengikuti pelatihan serupa. Pelatihan tersebut meliputi berbagai materi.Antara lain dasar perundangan meliputi UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Materi lainnya menyangkut prinsip penanganan korban, teknik komunikasi dan penerimaan pelaporan, serta hak-hak paralegal. “Para kader akan dibekali dengan teknik pelaporan, mendampingi ke Puskesmas jika membutuhkan pendampingan masalah Kesehatan, dan pendampingan ke kepolisian terdekat jika berkaitan dengan penegakan hukum,” jelas Ning Nawal. Ketua Pokja I TP PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Zubaedah mengatakan, pelatihan paralegal yang dilaksanakan kali ini merupakan yang pertama dilaunching dan dalam tahun anggaran 2025. Menurutnya, akan ada tiga paket kegiatan lagi dengan masing-masing peserta sebanyak 50 orang dalam setiap kali pelatihan. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di perwakilan kabupaten/kota, sehingga hingga akhir tahun 2025 akan ada 230 Kader Perak yang ada di setiap kecamatan. “Kader Perak ini akan berkolaborasi di banyak elemen masyarakat, diantaranya dengan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang ada di tingkat bawah untuk bisa mengakses kasus perempuan dan anak,” pungkasnya. Para legal adalah istilah dari relawan yang tugasnya mengedukasi, mendampingi, hingga melaporkan kasus pelanggaran terhadap anak dan perempuan. Para legal berbeda dengan advocat yang tugasnya beracara. Pera legal juga bukan pengacara. Tetapi bisa bekerjasama dengan pengacara.***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengajak para petugas haji daerah (PHD) 2025 dari provinsi tersebut untuk lebih sabar saat bertugas melayani jamaah di Arab Saudi dalam waktu dekat. “Harus sabar,  terimakasih (juga) dokter dan perawat yang mau jadi petugas haji. Jaga kesehatan, pelayanan di sana berbeda dengan ketika di Indonesia,” kata dia saat memberikan arahan kepada Petugas Haji Jateng Terintegrasi (Petugas Kloter dan PHD se-Jateng), di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Kota Semarang,  Rabu, 23 April 2025. Taj Yasin bercerita pengalamannya saat menjadi petugas haji  pada 2016. Dia lebih suka berjaga di lokasi tertentu yang kemungkinan petugas haji akan sangat dibutuhkan jamaah. “2016 saya pernah jalani sepeti bapak-ibu, butuh kesabaran dan dedikasi kuat. Saya paling senang (kegiatan) di luar kamar, di luar pakai seragam. Tujuannya beri pelayanan, yang kita layani bukan di kloter kita saja tapi seluruh jamaah indonesia,” katanya. Dikatakannya, menjadi petugas haji harus siap pukul berapapun waktunya dibutuhkan untuk melayani jamaah, misalnya saat ada seseorang yang sedang sakit. “Jam 03.00 malam dibangunin, jam 05.00 pagi dibangunin. Maka jaga kesehatannya, karena di sana tugasnya berat,” ucap Taj Yasin. Kemudian, pihaknya juga mengajak agar petugas haji betul-betul mengetahui tugasnya. Alasanya, petugas haji Jateng juga hampir pasti dimintai tolong oleh jamaah walau berasal dari provinsi lain. “Pelajari buku sakunya, maktabnya, sektornya dari mana saja. Karena nanti bukan hanya kita ditanya oleh kloter kita (Jateng) saja. Akan tetapi juga oleh kloter lain, karena kita pakai seragam. Jadi mungkin ditanya oleh jamaah dari kloter seluruh Indonesia,” kata sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu. Dengan pengetahuan dasar yang betul-betul dipahami, maka kata dia, petugas haji siap dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap jamaah yang berhaji.  Pun, antar sesama petugas haji harus saling komunikasi dan koordinasi. Perlu diketahui dan dicatat pula nomor-nomor penting pad bidang kesehatan, bimbingan dan lainnya.***

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin memaparkan sejumlah kerentanan provinsi tersebut akan kebencanaan, sejalan dengan perubahan iklim yang belum teratasi. Khusus di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi, di antaranya penurunan tanah yang memicu rob, dan abrasi, hingga banjir. “Perubahan iklim tidak bisa kita hindari, akan tetapi kita perlu adaptif. Dan yang paling penting bagaimana perubahan iklim ini bisa kita sikapi,” kata Taj Yasin di hadapan para peneliti dari dalam dan luar negeri, serta mahasiswa, saat membuka Konferensi U-Plan Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lantai 3 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Selasa 22 April 2025. Taj Yasin memerinci, berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akibat perubahan Iklim, Jawa Tengah berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebanyak Rp14,90 Triliun dalam kurun waktu 2020-2024. Rinciannya, sektor kelautan sebesar Rp29 miliar, pesisir Rp893 miliar, air Rp301 miliar, pertanian Rp11,09 triliun, dan kesehatan Rp2,59 triliun. Salah satu adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan yakni, program desalinasi yakni menyediakan kebutuhan air bersih dari penyulingan air asin di permukaan. Program tersebut belum lama dimulai menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) di sejumlah kabupaten/kota di Pantura Jateng, seperti Pekalongan dan Demak.  Taj Yasin bilang, upaya itu ke depan diharapkan mampu mengurangi penggunaan air tanah berlebih di wilayah Pantura Jateng sehingga memicu penurunan tanah. Terlebih semakin banyaknya industri yang tumbuh di wilayah tersebut, yang akan banyak butuh air bersih. Lebih lanjut dia mengajak para peneliti untuk memberikan resume hasil dari Konferensi U-Plan 2025  bertema ‘Penataan Ruang dan Perubahan Iklim di Jawa Tengah: Keterhubungan Antara Regulasi dan Masalah Perubahan Iklim’  kepada Pemprov Jateng.  “Supaya itu akan jadi pijakan kami dalam mengambil kebijakan tentang perubahan iklim ke depan,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu. Pemprov Jateng, sambung dia, mempunyai kerangka rekomendasi penanganan isu banjir di Jateng yag dibagi ke dalam 4 (empat) klaster strategi. Pertama,  yakni adaptasi kawasan dan kewilayahan di pantura (pemisahan zona basah dan kering), yaitu adaptasi kewilayahan (spasial tata ruang) dan adaptasi kawasan melalui perumusan strategi penghidupan yang berketahanan (adaptif).  Klaster strategi kedua yakni, pengendalian banjir melalui infrastruktur pengurangan daya rusak air pada kawasan Pantura, meliputi pembangunan infrastruktur fisik/hard Infrastructure, infrastruktur sistemik/soft infrastructure.  Klaster strategi ketiga, yakni manajemen sumber daya air melalui infrastruktur sumber daya air dan konservasi huluhilir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui penguatan struktur wilayah sungai (WS) dan rehabilitasi dan konservasi DAS. Selanjutnya klister strategi keempat, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas institusi dalam penurunan risiko bencana, yaitu pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko. Lebih lanjut, sejauh ini dari sisi kebijakan, Pemprov Jateng telah menyusun sejumlah dokumen penting seperti Perencanaan Rendah Karbon (2022) dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (2023), yang sedang dalam proses penetapan Peraturan Gubernur.  Dalam dokumen Adaptasi Perubahan Iklim, wilayah pesisir utara Jawa Tengah menjadi fokus utama. Hal itu melihat kondisi Pantura punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah Pantai Selatan (Pansela) dan wilayah tengah.  Di samping itu, dari sisi kebijakan penataan ruang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Di dalamnya telah mempertimbangkan dan mengatur upaya mitigasi dan adaptasi 7 terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu poinnya, terdapat landasan kebijakan tentang pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.***

SEMARANG– Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menghadiri Pengajian Akbar Bersama KH. Anwar Zahid di Dusun Ganggon, Desa Badran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada Senin, 21 April 2025 malam. Gus Yasin menyelipkan pesan kepada masyarakat untuk lebih menyayangi keluarga agar potensi munculnya kekerasan terhadap anggota keluarga, khususnya ibu dan anak dapat dicegah. “Saya ingin kekerasan terhadap ibu dan anak dihilangkan. Insyaallah, saya titip ini ke bupati/wakil bupati,” ucapnya.  Guna mendukung upaya tersebut, Wagub menghadirkan program Kecamatan Berdaya untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anak di tengah masyarakat.  “Supaya ibu-ibu mendidik anaknya dengan aman. Anak akan tumbuh tanpa rasa trauma karena sebaik-baiknya manusia, itu yang sayang (dengan) keluarga,” ucapnya. Dalam acara tersebut, Gus Yasin menuturkan, ia menjadikan bulan Syawal ini sebagai momentum untuk meminta maaf kepada masyarakat. Ia merasa, perlu menghaturkan permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat agar terampuni dosa-dosanya. KH. Anwar Zahid menyampaikan tausiah terkait bagaimana membangun keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati antara suami dan istri menurut ajaran Islam.  Ia menekankan, agar tidak memutus tali silaturahmi di lingkungan masyarakat. Selain itu, beliau juga mengutarakan istimewanya membangun sikap dermawan, yakni bersedekah dalam kondisi apapun, mulai dari kondisi lapang, sehat, sakit, kaya, hingga sempit.  Pada kegiatan tersebut, Gus Yasin juga meresmikan Kampung Ramadhan Ganggon, di mana diberikan hewan ternak berupa kambing untuk ditumbuhkembangkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi yang berdaya di desa. Selain itu, juga disalurkan santunan kepada anak yatim.***

SEMARANG – Antusiasme masyarakat Jawa Tengah untuk membayar pajak kendaraan bermotor (KBM) terus meningkat dengan adanya Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor “Tak Diskon Maka Tak Sayang”, besutan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Gus Yasin. Sejak dibuka 8 April hingga hari ke dua, Rabo 9 April 2025, masyarakat terus berbondong-bondong ke tempat pembayaran pajak. Misalnya di Samsat Semarang II Srondol kota Semarang. Di tempat ini, Samsat mencatat, pada hari pertama program dibuka 8 April hingga pukul 15.00 WIB, tercatat realisasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp.1.198.716.000. Dengan jumlah objek pajak sebanyak 2.535 kendaraan. Salah satu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang II, Wahyu Widodo, mengaku, ia memiliki tiga unit mobil yang pajaknya mati sudah berjalan hampir lima tahun. Dengan adanya program penghapusan denda pajak ia sangat terbantu. “Kebetulan saya ada tiga mobil, semuanya nunggak pajak. Ada yang dua tahun, ada juga yang lima tahun. Ternyata bentul setelah saya bayar pajak, semua dendanya dihapuskan. Saya hanya dibebankan pajak tahun ini saja,” katanya. Wajib pajak lainnya, Kusworo, mengaku punya kendaraan sudah mati pajak selama lima tahun terakhir. Awalnya ia pasrah. Namun dengan program penghapusan denda pajak ia semangat untuk mengurus dan membayar pajak. “Awalnya kan sudah telat pajak lima tahun, sudah pasrah. Maksudnya mati pajak tidak apa-apalah, tidak bisa dipakai. Tapi dengan adanya program penghapusan denda pajak akhirnya ada semangat bayar pajak lagi. Sangat membantu sekali,” ujarnya. Sementara itu, Kasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Samsat Semarang II, Widasena mengatakan, khusus wilayah Samsat Semarang II tunggakan pajak memang terbilang tinggi. Apalagi Samsat Semarang II dapat dikatakan sebagai daerah elit. Rata-rata wajib pajak yang masuk wilayah Samsat Semarang II lebih banyak kendaraan roda empat. Bahkan lebih banyak mobil mewah. “Sehingga membuat tunggakan pajak di Samsat tersebut tinggi. Namun dengan adanya penghapusan denda pajak, ada penurunan tunggakan pajak meskipun belum signifikan. Sebab baru berjalan dua hari tanggal 8 dan 9 April,” katanya. Menurutnya, saat ini data penerimaan PKB dari Januari-Maret 2025 sebanyak Rp.49.391.308.500. Penerimaan BBNKB Rp.19.145.742.000 dari Januari-Maret 2025. Ia menambahkan per 8 Maret 2025 ada sebanyak 541 wajib pajak yang memenuhi kewajibannya. Sementara Per 8 April ada 1.395 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara jumlah wajib pajak yang melakukan pemutihan (penghapusan denda pajak) sebanyak 480 Wajib Pajak. “Antusiasnya sangat luar biasa, baru kali ini membayar pajak kendaraan bermotor harus berjubel atau membludak. Harapan kami masyarakat Jawa Tengah memanfaatkannya dengan baik,”harapnya. Asal tahu, program pemutihan pajak ini akan dibuka selama dua bulan. Dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Masyarakat hanya diminta membayar pajak tahun berjalan saja yaitu tahun 2025. Untuk pajak tahun 2024 ke bawah baik pokok dan dendanya diputihkan. Kecuali asuransi tetap harus dibayar.***