News

BOYOLALI – Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin berbagi semangat, dengan para penghuni Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali, Jumat (25/7/2025). Istri Wakil Gubernur Taj Yasin tersebut memberi semangat kepada anak-anak, agar tidak berkecil hati meski hidup di panti. Menurutnya, di Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali ada sekitar 80 anak, terdiri atas anak sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA. Bersama Nawal, anak-anak berdialog. “Kami berdialog. Di antaranya mereka bertanya bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Mereka punya keterbatasan. Mereka tanya juga kiat sukses, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan layak,” ungkap Nawal, di lokasi kegiatan. Nawal menilai dari jalannya dialog dalam kegiatan, terlihat anak -anak dengan bakat yang dimiliki masing-masing. Ada yang memiliki bakat olahraga, seni, tertarik pada teknologi, dan lainnya. Anak-anak juga antusias mengikuti dialog karena memiliki ketertarikan tinggi, terhadap bagaimana dengan perkembangan mereka di masa depan nanti. Nawal pun yakin, mereka adalah generasi optimistis akan masa depan yang cerah. Tinggal saat ini, mereka harus bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Termasuk, mengasah kemampuannya biar lebih baik. “Saya yakin, kalau mereka gali potensi apa, sisi kelebihan kita tingkatkan skill-nya, akademiknya, bisa sekolah baik, vokasi dilatih agar dapat pekerjaan yang baik. Misalnya minat olahraga. Menurutnya saya, ini potensi yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi,” ucap Nawal. Seorang anak panti, Muhamad Lintang Ramadan, mengaku dia senang mengikuti kegiatan itu. Apalagi, masukan dan pandangan dari istri wakil gubernur, yang dinilai mampu menyemangati anak-anak. “Dapat motivasi agar tidak mengucilkan diri. Di lingkungan masyarakat agar tidak mengucilkan diri, karena anak panti, orang tuanya tidak ada, kita harus tetap semangat,” kata Lintang. Ia juga senang mendapatkan bantuan berupa tas, buku, dan berbagai alat sekolah. Bantuan itu bisa menunjang pendidikannya saat ini.***    

BOYOLALI – Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Jateng di halamanKantor Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Jumat (25/7/2025). Hari ini, GPM serupa diadakan pula di Kecamatan Juwangi. Dengan demikian lebih banyak warga yang terbantu. Pantauan di lokasi, ratusan warga memenuhi halaman kantor Kecamatan Gladagsari. Mereka antusias membeli barang kebutuhan pokok di sejumlah stan yang disediakan. Misal, harga beras medium di stan Bulog yaitu beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp56ribu per 5 kg dengan pembelian maksimal 2 pak, minyak goreng Minyakkita 1 liter Rp15.500, dan minyak goreng botol premium Rp19ribu per kg. Stan lain, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menyediakan gula dengan harga Rp18ribu per kg, dan tepung terigu Rp9ribu per kg. Di stan PT Jateng Agro Berdikari untuk minyak goreng Rp14ribu per liter, gula pasir Rp15ribu per kg, dan beras medium Rp55ribu per 5 kg atau per kilogramnya seharga Rp11 ribu. Stan PT Rajawali Nusindo menjual Minyakkita Rp15.500 per kg, gula kemasan 1 kg Rp17.500, beras Rania premium per 5 kg Rp72ribu. Stan Poktan Sumber Rejeki Boyolali menjual bawang merah Rp9.500 per seperempat kg, cabai Rp 5ribu per pak, dan bawang putih Rp8ribu per seperempat kg. Ada juga, daging ayam Rp28ribu per kg, dan telur ayam Rp24ribu per kg. Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari, Ketua PKK Boyolali Dita Agus Irawan, dan pihak terkait, melakukan peninjauan stan dan berinteraksi dengan warga. “Sangat membantu sekali untuk warga miskin atau yang kurang mampu seperti saya,” ungkap Samiyem, warga Desa Gladagsari, Boyolali, di lokasi. Samiyem juga menyampaikan apresiasi atas GPM yang diadakan oleh pemerintah. Sebab, dia bisa mendapatkan kebutuhan sembako dengan harga yang lebih miring dibanding harga pasaran. “Terima kasih atas pasar murah ini,” ujar Samiyem. Warga lain, Menik asal Tempel, Gladagsari, mengatakan, harga kebutuhan yang ditawarkan di GPM sangat meringankan masyarakat. Seperti, daging ayam yang baru dibelinya. “Sangat membantu dan semoga sering-sering acara ini. Baru beli ayam dan bawang putih,” ucapnya. Dengan demikian, kata Menik, dia bisa berhemat. Uangnya bisa untuk memenuhi kebutuhan lain untuk belanja atau hal lainnya. “Buat kebutuhan lain, lumayan,” ujarnyaa.***    

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas)Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme, yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi. Satgas tersebut sudah dibentuk di sebelas kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai menghadiri acara Penguatan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, di Hotel Grand Candi Kota Semarang, Jumat (25/07/2025). Ia mengatakan, Satgas tersebut diharapkan akan membantu Jawa Tengah menjadi daerah yang ramah terhadap investor. Terlebih, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tujuan investasi terbesar di Indonesia. “Sebelas kabupaten/kota yang sudah membentuk Satgas anti premanisme ini menjadi tumpuan kita untuk menciptakan Jawa Tengah yang ramah terhadap investasi. Kita akan segera melakukan akselerasi untuk menangani masalah premanisme ini,” katanya. Menurut Sekda, premanisme sudah menjadi perhatian serius pemimpin negara dan keberadaannya sangat mengganggu iklim investasi. Pembentukan Satgas di seluruh kabupaten/kota bukan hal yang sulit. Tapi ada hal yang lebih sulit, yakni akselerasi untuk penanganan premanisme tersebut. Saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan, Sekda mengatakan, investor selalu meminta jaminan agar tidak terganggu saat menjalankan usahanya. Kata Sekda, saat ada investasi masuk, jangan sampai terjadi kendala jaminan kepastian keamanan. Dia mencontohkan beberapa kasus di daerah luar Jawa Tengah akhirnya kehilangan investor yang hendak melakukan pengelolaan sampah. “Sampah ini menjadi masalah masyarakat. Namun saat ada investor masuk hendak melakukan pengelolaan, justru dihambat preman,” katanya. Hal sama disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan oliik Provinsi Jawa Tengah, Agung Kristiyanto. Pihaknya terus mendorong kabupaten/kota untuk membentuk Satgas Anti Premanisme dan aktivitasnya harus riil. Sebab Jawa Tengah saat ini disebut sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional. “Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat menekan aksi premanisme yang akan mengganggu investasi,” katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, Jawa Tengah merupakan tujuan investasi terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, saat investor datang, jangan sampai kabur karena tidak ada jaminan kepastian keamanan. “Jawa Tengah harus menjadi contoh jalur yang baik dan selama ini telah menjadi teladan dan tujuan investasi. Melalui pembentukan satgas anti premanisme akan ada arah dalam penegakan hukum terhadap premanisme yang mengganggu investasi,” ujarnya. Kegiatan ini diikuti oleh Forkopimda Provinsi, perwakilan forkopimda kabupaten/kota di Jateng, dan Kepala Kesbangpol kabupaten/kota se Jateng.***            

SEMARANG – Kemiksinan di Jawa Tengah menurun jadi 9,48 persen. Itu setelah dilakukan upaya intervensi di berbagai bidang. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Jumat, 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 9,71 persen, turun menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,34 persen, turun menjadi 9,92 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang pada Maret 2025. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menyatakan, penurunan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai bidang. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). “Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya,” kata Taj Yasin di kantornya pada Jumat 25 Juli 2025. Namun ia menegaskan penurunan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan. “Penurunan ini menurut kami masih perlu dimasifkan lagi,” tagasnya. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. “Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelasnya. Di sisi lain, pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan mengajak organisasi masyarakat , perguruan tinggi, maupun elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah, sehingga dampaknya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. “Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat: keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,” ujarnya. Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tupoksinya. “Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organsiasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,” tegasnya.***  

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengajak Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk terlibat aktif dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui program Speling (Spesialis Keliling) dan digitalisasi layanan farmasi. Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Jawa Tengah membuka Musyawarah Nasional dan Kegiatan Ilmiah Tahunan HISFARIN IAI 2025 di MG Setos Hotel, Semarang, Jumat 25 Juli 2025. “Di Jawa Tengah, tenaga kefarmasian sudah lebih dari 30 ribu orang. Tapi sama seperti dokter spesialis distribusinya belum merata, masih banyak di perkotaan. Padahal kita butuh apoteker sampai ke desa-desa, untuk mendukung layanan dokter spesialis yang turun langsung ke lapangan,” ujar Taj Yasin. Ia mengungkapkan, banyak masyarakat di pelosok Jawa Tengah yang belum terjangkau layanan kesehatan. Karena itu, Pemprov Jateng mendorong agar dokter spesialis dari rumah sakit umum, swasta, dan pusat, turun langsung ke desa-desa melalui program Speling. Saat ini, kegiatan tersebut telah menjangkau sekolah, pesantren, kantor desa, hingga rumah ibadah. Namun, menurut Taj Yasin, kehadiran dokter spesialis saja tidak cukup. Pelayanan obat yang cepat dan tepat juga menjadi kunci keberhasilan. Ia berharap IAI dapat mengintegrasikan sistem layanan apotek dengan rumah sakit, klinik, dan praktik dokter spesialis, termasuk melalui digitalisasi alur pemberian resep. “Kami ingin digitalisasi bukan hanya soal alat, tapi juga alurnya. Apoteker harus terhubung dengan dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Jangan sampai pasien dapat resep tapi obatnya kosong. Harus ada solusi cepat,” tegasnya. Dalam jangka panjang, kata Taj Yasin, juga akan digagas pengembangan mobil layanan kesehatan spesialis keliling yang dilengkapi perangkat pemeriksaan modern dan terhubung dengan jaringan satelit. Gus Yasin, sapaan akrabnya, menuturkan keinginan untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang efisien dan setara dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. “Kita punya cita-cita besar. Tahun ini kita mulai, dua tahun lagi konektivitas antar rumah sakit dan apotek harus terwujud. Dengan semangat gotong royong dan dukungan apoteker, saya yakin ini bisa,” pungkasnya. Wagub juga berharap IAI ikut mendampingi koperasi desa dalam penyediaan apotek, termasuk menangani isu obat kadaluarsa yang masih menjadi tantangan di lapangan. Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), apt. Noffendri, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung program pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di tingkat desa. Menurutnya, keberhasilan program seperti Speling perlu ditopang oleh kolaborasi lintas profesi, termasuk peran aktif apoteker. “Dalam pelayanan kesehatan, tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara guru, dokter, perawat, bidan, dan apoteker,” ujarnya. Ia menyampaikan, IAI siap menjadi mitra strategis dalam pendampingan koperasi yang mengelola apotek desa, terutama melalui skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, tidak mudah bagi koperasi baru untuk langsung menjalankan berbagai unit usaha, termasuk apotek, tanpa bimbingan yang tepat. “Bayangkan, koperasi yang baru berdiri harus langsung mengelola banyak kegiatan usaha. Itu tidak mudah. Karena itu, kami dari IAI punya tenaga-tenaga yang siap diajak bermitra untuk memberikan pendampingan, khususnya dalam pengelolaan apotek desa,” jelasnya. Pendampingan ini, lanjut Noffendri, bertujuan agar apotek desa yang tergabung dalam KDMP dapat dikelola secara profesional, memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara ekonomi bagi koperasi.***          

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Meimoen mendorong pelaku usaha industri kreatif dan event organizer (EO) agar menyelenggarakan event-event besar secara merata di kabupaten/kota, supaya terjadi pemerataan ekonomi. “Saran saya, event besar jangan hanya di kota besar, tetapi rambahlah ke daerah, dan utamakan kegiatan yang mengungkit pertumbuhan ekonomi,” kata Taj Yasin saat menemui Ketua Backstagers Jawa Tengah, Hasbi Ash Shiddiqi di kantornya pada Kamis, 24 Juli 2025. Backstagers adalah komunitas yang menaungi 24 EO yang ada di Jawa Tengah. Dengan begitu, lanjut dia, akan efektif untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan merata. Sebab, daerah-daerah penyangga di Jateng juga memiliki potensi besar untuk digali. Pelaku UMKM, jasa transportasi, penginapan, hingga sektor kuliner, akan bergerak semua ketika event digelar. Pada tahun depan, lanjutnya, banyak agenda besar yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah. Salah satunya Musabaqah Tilawatil Qur’an, yang penyelenggaraannya tidak hanya terpusat di Kota Semarang. “MTQ nantinya tidak hanya digelar di Kota Semarang tetapi tentu akan melebar ke Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang,” ujarnya. Ketua Backstagers Jawa Tengah, Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan, pihaknya tengah menjajaki penyelenggaraan event di daerah-daerah. Backstagers Jawa Tengah yang memawadahi 24 perusahaan event organizer (EO) berkeinginan, supaya event di Jawa Tengah bisa dihandle EO yang berkedudukan di Jateng. Pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan event tidak terpusat di kota-kota besar. Upaya ini untuk mewujudkan pemerataan dan membangkitkan ekonomi dari bawah.***  

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mendorong penguatan layanan kesehatan daerah sebagai bagian dari visi besar menjadikan Jawa Tengah sebagai destinasi wisata kesehatan (medical tourism). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, di Gedung B lantai 5 kantor gubernur, Rabo 23 Juli 2025. Dalam arahannya, Taj Yasin menyoroti pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang menurut laporan mencakup empat jenis pemeriksaan: tekanan darah, gula darah, jiwa, dan ibu hamil. “Rasa-rasanya hanya (poin) ke tiga saja yang bisa kita banggakan. Pemeriksaan tekanan darah dan gula darah itu sudah sering dilakukan di kabupaten, di kecamatan. Pemeriksaan ibu hamil apalagi. Artinya apa? Speling ini harus benar-benar kita genjot,” tegasnya. Ia menyoroti kendala keterbatasan jumlah dokter spesialis, khususnya di rumah sakit tipe D yang berada di wilayah kabupaten kecil. Menurutnya, masalah ini bukan semata kekurangan SDM, melainkan lemahnya koordinasi. “Yang lainnya kan banyak spesialisnya. Artinya ini kan kurang koordinasi,” ujarnya. Taj Yasin kemudian mengungkapkan visinya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat layanan kesehatan unggulan, setara dengan pusat-pusat rujukan di luar negeri. “Saya punya cita-cita, punya keinginan, punya angan-angan, Jawa Tengah ini menjadi wisata kesehatan. Orang nggak perlu lagi ke Singapura, Jakarta, atau Malaysia. Cukup di Jawa Tengah bisa selesai,” tegasnya. Ia juga menyoroti penyakit-penyakit menular seperti kanker dan TBC yang tingkat kematian serta penyebarannya tinggi. Sayangnya, pelaporan masih minim dan alat deteksi dini belum memadai. “Baru satu alat yang bisa dibawa ke mana-mana. Masa cuman satu, dibawa bareng-bareng? Apalagi katanya (alat itu) rawan rusak. Harus ada pengadaan, apakah nanti diserahkan ke rumah sakit untuk beli sendiri, atau bagaimana perlu disinkronisasikan,” katanya. Menutup arahannya, Taj Yasin mengingatkan agar BUMD juga mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor strategis. “Kalau dilihat beberapa bulan ini, yang masuk Bank Jateng sudah lumayan, tapi yang lain-lain masih kecil. Apa usaha yang bisa dikembangkan? Sekarang ada Koperasi Merah Putih, itu bisa didorong juga,” ucapnya. Arahan tersebut memperkuat komitmen Pemprov Jateng dalam membangun pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata medis. Sejauh ini, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) telah menjangkau 33 kabupaten/kota, hadir di 247 desa, dan memberikan layanan kepada 29.301 warga hingga 21 Juli 2025. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis mencatat capaian luar biasa, dengan menjangkau 5.037.579 orang atau 97,64% dari total pendaftar sebanyak 5.159.191 orang. Kedua program ini menjadi bagian dari langkah nyata Pemprov Jateng dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.***      

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terus mendorong penguatan ekosistem halal di wilayahnya, guna mendongkrak perekonomian daerah. Ia mengaku, pernah mendapat laporan dari pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan sertifikasi halal, lantaran berdampingan dengan tempat usaha yang tidak halal. “Itu juga kenapa saya mendukung adanya sudut halal dan non-halal. Bukan membedakan, tetapi faktanya yang seperti ini dapat menggugurkan proses sertifikasi halal,” kata Taj Yasin saat menerima audiensi Pimpinan Bank Indonesia Jawa Tengah di kantornya pada Selasa, 22 Juli 2025. Taj Yasin menegaskan pentingnya penguatan ekosistem halal dimulai dari hulu, termasuk aspek penyembelihan. Dalam hal ini, peran Juru Sembelih Halal (Juleha) dinilai sangat krusial. Oleh karenanya, penting untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH) dan penyediaan produk halal yang memadai di pusat-pusat perbelanjaan. Sebagai informasi, dalam audiensi tersebut juga membahas penyelenggaraan Festival Jateng Syariah (Fajar) 2025 yang digelar pada 14–17 Agustus 2025 di Queen City Mall, Kota Semarang. Kegiatan tahunan yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah ini menjadi ajang strategis untuk mengakselerasi penguatan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Jateng. Kepala KPw BI Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata untuk mendorong kemandirian bangsa dan memajukan ekonomi halal di daerah. “Rangkaian Fajar 2025 mencakup edukasi ekonomi syariah, pelatihan pelaku industri kreatif, fasilitasi sertifikasi halal produk olahan, juga pendampingan untuk RPH dan juru sembelih halal,” kata Rahmat Dikatakan dia, salah satu contoh keberhasilan adalah fasilitasi RPH Sulaimaniyah yang produknya telah mengarah ke sertifikasi halal. Festival ini juga akan diselenggarakan seminar nasional, bootcamp modest fashion, business matching pembiayaan syariah, serta Fajar Halal Experience sebagai panggung pameran produk UMKM dan pesantren. “Tahun ini kami juga selenggarakan olimpiade antar santri, lalu juga akan menampilkan produk-produk unggulan pesantren,” imbuhnya. Kegiatan ini sejalan dengan cita-cita Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada 2029 sebagaimana ditargetkan dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).***  

SEMARANG – Ratusan mustahik atau penerima zakat mengikuti Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Kapasitas Mustahik Produktif Binaan Baznas Jawa Tengah, di SMKN Jateng di Semarang selama dua hari, 21-22 Juli 2025. Selain mustahik binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pelatihan itu juga diikuti kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jateng. Sebagian besar peserta sudah memiliki usaha sendiri, mulai dari UMKM, kuliner, jasa laundry, dan lain-lain. Kepada ratusan peserta, Ketua TP PKK Provinsi Jateng Nawal Arafah Yasin menekankan beberapa hal. Pertama, kualitas produk yang akan dipasarkan melalui platform digital, harus terus dijaga dan dikembangkan. Kedua, dia menggarisbawahi pentingnya legalitas. Peserta yang usahanya belum memiliki izin, diminta untuk segera mengurus izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, dan lainnya. Nawal berharap, setelah mengikuti pelatihan digital marketing, peserta bisa langsung praktik memasarkan produknya melalui platform digital, tidak hanya secara konvensional. “Ketiga adalah mengenai pemasarannya bukan hanya konvensional, harapannya tapi juga secara digital,” kata dia, seusai membuka kegiatan pelatihan, Senin (21/7/2025). Ditambahkan, digital marketing bukan hanya sebatas mengunggah produk di platform media sosial, tetapi strategi memasarkan produk secara luas. Mulai dari membuat iklan, teknik mengemas produk, hingga menjalin relasi dengan konsumen. Pihaknya berharap peserta kegiatan dapat memahami materi dengan baik, sehingga produk-produk usahanya bisa berkembang dan menembus pasar internasional. “Jadi pemahamannya bukan hanya posting saja, tapi juga bagaimana strategi itu juga dilakukan. Insyaallah nanti akan berkembang, sehingga pemasarannya itu bukan hanya lokal, tapi juga mendunia,” ucap istri Wakil Gubernur Jateng tersebut. Sementara Ketua Baznas Provinsi Jateng Ahmad Darodji mengatakan, kegiatan itu diikuti oleh 130 peserta yang merupakan mustahik produktif binaan Baznas Jateng dan kader TP PKK Jateng. Dikatakan, penyaluran zakat di Jateng tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga kegiatan produktif. Dengan pelatihan itu, pihaknya berharap, usaha yang dirintis oleh mustahik bisa semakin berkembang. “Kalau masih dengan cara konvensional, nanti akan tertinggal. Sekarang zamannya sudah digital, jadi harus beradaptasi,” kata Darodji. Dalam kegiatan tersebut, Baznas Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan senilai Rp156.250.000 kepada para mustahik untuk pengembangan usaha. Kegiatan itu disambut baik oleh peserta, termasuk Sulistiyaningsih dan Dyah Dewi, yang berasal dari Pati. Keduanya ingin mendapatkan pengetahuan tentang pemasaran produk di platform digital. Sulis sudah memiliki usaha penjualan baju dan terasi. Produknya sudah dipromosikan di Facebook dan WhatsApp, namun hasil kurang maksimal. Sementara Dyah rencananya baru akan merintis usaha. “Setelah kegiatan ini mungkin dapat ilmu bisa kita praktikkan secara langsung, semoga produknya bisa berkembang,” harap Sulis.***