Author name: admin

News

Janji Gubernur Jateng Terpenuhi, 162 Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera Terima Bantuan Biaya Indekos Rp 332,1 Juta

SEMARANG – Janji Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk membantu mahasiswa terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Tengah akhirnya terealisasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng, menyalurkan bantuan biaya tempat tinggal selama tiga bulan kepada 162 mahasiswa. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 332.100.000, diperuntukkan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah. Diantaranya Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), UIN Sunan Kudus, hingga Universitas Terbuka. Dari jumlah tersebut, setiap mahasiswa sedikitnya akan menerima Rp1.950.000. Penyerahan bantuan dilakukan di Aula Lantai X Gedung Merah Putih Kantor BPAKD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 15 Januari 2026. Gubernur Ahmad Luthfi yang diwakili Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menyampaikan pesan penyemangat kepada para mahasiswa agar tidak berhenti mengejar pendidikan meski sedang menghadapi cobaan. “Adik-adik yang kami cintai dan banggakan, pendidikan tidak boleh berhenti. Dalam menempuh pendidikan tentu tidak selalu mulus, selalu ada ujian untuk mencapai cita-cita yang luhur,” ujar Taj Yasin menyampaikan pesan Gubernur. Wagub menjelaskan, bantuan ini merupakan realisasi komitmen yang disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi saat mengunjungi mahasiswa terdampak banjir dari Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Melalui Baznas Jateng, Pemprov menyalurkan bantuan lebih dari Rp 300 juta untuk meringankan beban biaya tempat tinggal mahasiswa. “Selain bantuan untuk mahasiswa, Pemprov Jawa Tengah juga telah mentasarufkan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi tersebut dengan total mencapai Rp 2,5 miliar. Harapannya, bantuan ini bisa menjaga semangat belajar mereka, mengejar ilmu, dan kelak kembali membangun daerah asalnya,” jelas Taj Yasin. Apresiasi atas realisasi bantuan ini disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Minangkabau, M Ghazza Al Hafidz Hasbi. Ia menilai Pemprov Jateng konsisten menepati janji yang disampaikan sejak awal. “Kami merespons sangat baik. Apa yang dijanjikan saat kunjungan Bapak Gubernur di Asrama Aceh benar-benar terealisasi dan terlaksana dengan lancar,” ujarnya. Ghazza menjelaskan, dari sekitar 500 mahasiswa asal Sumatera Barat yang menempuh pendidikan di Jawa Tengah, terdapat 39 orang yang terdampak langsung banjir dan telah terdata seluruhnya sebagai penerima bantuan. Wilayah terdampak parah di Sumatera Barat, lanjut dia, antara lain Kabupaten Agam serta beberapa kawasan di Kota Padang. Banyak rumah rusak dan akses jalan terputus akibat banjir. “Alhamdulillah, seluruh 39 mahasiswa yang terdampak dari Sumatera Barat sudah tercover bantuan. Ini sangat berarti bagi kami,” pungkasnya. Tercatat, Baznas Jateng telah menyalurkan bantuan donasi bencana alam sebesar Rp2.525.000.000 untuk korban banjir Sumatera-Aceh. Rinciannya, Rp1.250.000.000 untuk Provinsi Aceh, Rp700.000.000 untuk Provinsi Sumatera Utara, dan Rp575.000.000 untuk Provinsi Sumatera Barat.***        

News

Wagub Jateng Sambut Investasi Air Minum Asal China di Boyolali, Nilainya Capai Rp160 Miliar

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif rencana investasi proyek air minum di Kabupaten Boyolali yang akan digarap perusahaan asal China, PT. Foshan Jinke. Investasi ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu dikatakan Gus Yasin, panggilan akrabnya mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, usai menemui perwakilan PT. Foshan Jinke di ruang kerjanya komplek Gubernuran Jl Pahlawan Semarang, Kamis, 15 Januari 2026. “Nilai investasi awal diperkirakan berada di kisaran Rp25–30 miliar, dan berpotensi terus berkembang seiring pertumbuhan industri hingga mencapai Rp100-an miliar,” katanya. Menurutnya, rencana investasi tersebut telah memasuki tahap pematangan. PT Foshan Jinke bersama PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebelumnya telah meninjau sejumlah titik sumber mata air di Jawa Tengah. Dari enam lokasi yang disurvei, Boyolali menjadi salah satu titik yang paling diminati karena sumber mata airnya dinilai ideal dan jauh dari kawasan permukiman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, pada prinsipnya mendukung penuh investasi tersebut selama seluruh prosesnya mematuhi aturan yang berlaku. “Yang penting sesuai dengan regulasi. Mulai dari penggunaan air permukaan maupun air bawah tanah, termasuk perizinannya. Selain itu, kami juga menekankan agar lokasi usaha benar-benar aman dan tidak menabrak lahan persawahan,” tegasnya. Ia menambahkan, salah satu pertimbangan utama pemilihan lokasi di Boyolali adalah jarak sumber mata air yang relatif jauh dari aktivitas permukiman. “Minimal satu sampai lima kilometer dari sumber mata air tidak ada permukiman. Lokasi di Boyolali ini sudah memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan PT Foshan Jinke, Mr. William Yeoh, mengungkapkan ketertarikan perusahaannya berinvestasi di Jawa Tengah didasari hasil riset terhadap kualitas sumber mata air di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi sumber mata air di Jawa Tengah sangat bersih dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan perusahaan. “Kami sudah melakukan riset dan melihat langsung. Para investor sangat puas dengan kualitas sumber mata air di sini. Airnya sangat bersih,” jelasnya. Mr. William juga menyebutkan, nilai investasi yang disiapkan perusahaannya berkisar 7–10 juta dolar AS atau sekitar Rp160 miliar. “Rencana nilai investasi yang kami tanamkan sekitar 7-10 USD atau Rp160 miliar,” katanya. Investasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat industri air minum di Jawa Tengah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.***    

Ngopeni Ngelakoni

Percepat Swasembada Pangan 2026, Pemprov Jateng Teken Komitmen Bersama Bupati-Wali Kota se-Jateng

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya mewujudkan swasembada pangan 2026 dan penumpu pangan nasional dengan menandatangani komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Komitmen tersebut diteken langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.” Penandatanganan dilakukan di Hotel The Sunan, Surakarta, Rabu (14/1/2026), dan turut melibatkan instansi vertikal, antara lain Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pencapaian swasembada pangan tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antarpemerintah daerah dan lintas sektor. “Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota. Mulai dari luasan lahan, komoditas unggulan, potensi wilayah, distribusi, hingga pemasaran. Termasuk dukungan instansi vertikal seperti Kodam dan Polda,” ujar Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin. Dalam roadmap ketahanan pangan 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan produksi padi mencapai sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung ditargetkan 3,7 juta ton, meningkat 0,17 persen, sementara tebu dipatok 4,4 juta ton. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Jateng menetapkan sejumlah daerah prioritas intervensi sebagai sentra produksi pangan. Intervensi benih padi melalui APBD 2026 akan dilakukan di 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati. Sementara itu, produksi jagung akan difokuskan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. Program ini juga melibatkan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan jajaran polres. Adapun komoditas tebu turut menjadi perhatian, menyusul berkurangnya lahan pengembangan di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik UGM. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan produksi hingga 410.679 ton, sehingga lokasi pengembangan baru akan disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat dan keberadaan pabrik gula. Selain intervensi wilayah, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan daerah ini sebagai pusat benih nasional. Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Di sisi lain, ia menegaskan larangan tegas terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN. “Jangan main-main soal alih fungsi lahan. Kalau terbukti melanggar akan saya tindak,” tegasnya. Untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam daerah, Pemprov Jateng juga menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengendalian distribusi hasil panen, khususnya padi, agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi sebelum dijual ke luar Jawa Tengah. “Intinya kebutuhan pangan Jawa Tengah harus terpenuhi dulu. Setelah itu baru bisa didistribusikan ke daerah lain,” kata Ahmad Luthfi. Upaya swasembada pangan juga mencakup sektor peternakan dan perikanan. Pada 2026, produksi susu ditargetkan mencapai 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Sedangkan untuk sektor kelautan dan perikanan, target perikanan tangkap dipatok 354.029 ton, perikanan budidaya 600.000 ton, serta produksi garam 541.775 ton. Pemprov Jateng juga mendorong penguatan sentra garam rakyat di sejumlah daerah pesisir, antara lain Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo. Dengan langkah terintegrasi tersebut, Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan Indonesia pada 2026. (*)

News

Gus Yasin : Penanganan Banjir Kudus, Pati, dan Jepara Perlu Rekayasa Cuaca

KUDUS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan perlunya dilakukan rekayasa cuaca dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Kudus, Pati, dan Jepara. Mengingat, intensitas hujan sangat tinggi di tiga wilayah ini selama empat hari berturut-turut. “Jadi selama empat hari tidak ada matahari, jadi hasil koordinasi dengan BBWS memang perlu ada rekayasa cuaca,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, saat mengunjungi Posko Bencana Banjir Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Selasa, 13 Januari 2026. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, untuk meminta spot-spot yang perlu dibantu dengan pompa. Namun demikian, sungai yang ada saat ini juga masih terkendala adanya air yang melimpah. Sementara itu, posko banjir yang didirikan di komplek sekolah Hidayatus Shibyan itu, ditempati sebanyak 105 jiwa. Posko tersebut sudah dilengkapi dengan layanan kesehatan dan dapur umum, serta fasilitas MCK. Gus Yasin juga menemukan ada warga yang anggota keluarganya masih berada di rumah yang terkena banjir, dikarenakan stroke. Menanggapi hal itu, Gus Yasin meminta kepada tenaga kesehatan untuk segera dievakuasi ke Puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin menyalurkan bantuan dari Pemprov Jateng senilai Rp 188 juta berupa makanan siap saji, lauk pauk siap saji, tenda keluarga, tenda gulung, kasur, dan selimut. Kepala Dusun Karangmalang Sumijan, mengatakan, warga yang berada di posko sudah memperoleh fasilitas memadai dengan dapur umum dan layanan kesehatan. Kebutuhan yang mendesak bagi warga adalah sembako, selimut, popok bayi dan lansia. “Kalau untuk fasilitas kesehatan alhamdulillah terpenuhi, dan semoga semua sehat sampai banjir berakhir,” ujarnya. Diketahui, hujan intensitas tinggi terjadi di wilayah Kudus terjadi sejak tanggal 9 Januari 2026. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Dawe, Sungai Piji, dan Sungai Mrisen. Sedangkan banjir di Desa Golantepus akibat luapan Sungai Dawe dan Sungai Mrisen, diperparah dengan adanya tanggul yang jebol. Adapun banjir Desa Kesambi diakibatkan meluapnya Sungai Piji yang tidak mampu menampung debit air dari hulu Gunung Muria. Selama kejadian banjir, tercatat ada 2.082 rumah terendam, dan 2.487 KK/8.043 jiwa terdampak. Ketinggian air 5-55 cm, dan 106,4 Ha sawah terendam banjir. Sementara itu, penanganan yang dilakukan Pemkab Kudus antara lain menetapkan status tanggap darurat bencana. Berlaku dari 12 hingga 19 Januari 2026. Selain itu, dengan mengaktifkan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Kantor BPBD Kudus sebagai pusat komando koordinasi antara TNI, Polri, relawan, dan OPD terkait. Pemerintah setempat juga melakukan penambalan tanggul jebol di Desa Golantepus, dinas terkait (Pusdataru dan BBWS) bersama warga dan relawan melakukan penutupan darurat tanggul yang jebol menggunakan sandbag (karung pasir) dan cerucuk bambu untuk menahan air. Selain itu, dilakukan pembersihan sumbatan sampah dan eceng gondok di bawah sejumlah jembatan desa (terutama di Sungai Piji, Desa Kesambi) yang menjadi penyebab air meluap ke jalan.***

News

Terdampak Longsor, Pemprov Jateng Bakal Alokasikan Rp10 Miliar untuk Rehabilitasi Wisata Colo Kudus

KUDUS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk merehabilitasi Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang terdampak bencana longsor. “Kami akan alokasikan sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan di wisata Colo ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat meninjau lokasi longsor di pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Selasa, 13 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Taj Yasin memantau langsung lokasi longsor yang panjangnya sekitar enam meter tersebut. Lokasi itu merupakan akses keluar masuk wisata Colo, yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karenanya, lanjut dia, dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan rehabilitasi lokasi tersebut, supaya akses lalu lintas kendaraan bisa lancar. Terlebih, pada bulan Sya’ban, akan banyak pengunjung yang melaksanakan ziarah di Makam Sunan Muria. Menurut Taj Yasin, banyak pelaku UMKM yang menggantungkan perekonomiannya di destinasi wisata tersebut, sehingga perlu segera dilakukan rehabilitasi. “Langkah awalnya, yang akan dilakukan adalah memastikan bus bisa naik ke atas. Seperti hari ini tadi ada 12 bus yang urung naik. Padahal bulan depan sudah Sya’ban, dimana ratusan bus biasanya datang untuk berziarah,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan, terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah yang sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan longsor di Colo. Dia menambahkan, saat ini juga ada enam kecamatan di Kudus yang terdampak bencana banjir. Ada sebanyak 12.650.000 jiwa yang terdampak dalam bencana tersebut. “Harapan kami bencana di wilayah ini segera berlalu, sehingga ekonomi masyarajat akan baik kembali,” kata Sam’ani.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Gerak Cepat Atasi Bencana Jepara, Kudus, dan Pati

JEPARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Selasa, 13 Januari 2026, wilayah yang terdampak paling parah akibat longsor. Sementara bantuan logistik untuk warga terdampak di tiga kabupaten tersebut telah dikirim sejak Senin, 12 Januari 2026. “Saya bersama Wakil Gubernur melakukan cek dan ricek penanganan bencana di beberapa daerah, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Kondisi yang paling parah terjadi di Desa Tempur, Jepara,” kata Ahmad Luthfi di lokasi. Longsor di Desa Tempur dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Secara geografis, wilayah tersebut berada di lereng Gunung Muria yang dikenal rawan bencana. Tercatat sedikitnya 23 titik longsor terjadi di sepanjang ruas jalan desa. Akibat peristiwa tersebut, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan utama terputus. Selain itu, enam rumah mengalami rusak ringan, satu rumah rusak berat, serta dua unit usaha milik warga turut terdampak. “Berkat respons cepat Basarnas, BPBD, relawan, serta dukungan TNI dan Polri, akses darurat kini dapat dilalui kendaraan roda dua,” ujar Ahmad Luthfi. Ia menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat guna membuka akses darurat dan mempercepat distribusi logistik. Menurut Luthfi, penanganan bencana di Desa Tempur tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan solusi jangka menengah dan panjang, termasuk penataan alur sungai serta penguatan infrastruktur jalan. “Fokus utama penanganan adalah sungai dan akses jalan. Sementara ini kebutuhan dasar warga dipenuhi melalui dapur umum,” katanya. Distribusi logistik dilakukan dengan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga usia lanjut. Pasokan bahan pokok tetap disalurkan masuk desa meski akses masih terbatas. Dalam penanganan awal, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan berupa bahan pokok, dukungan kelompok usaha bersama (KUBE), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 260 juta untuk Desa Tempur. “Bantuan sudah kami salurkan dan akan ditambah jika masih dibutuhkan,” ujar Ahmad Luthfi. Salah seorang warga Desa Tempur, Adil, mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah lereng Gunung Muria selama empat hari berturut-turut. Akibatnya, akses keluar-masuk desa terputus total. “Untuk mencari pasokan seperti bensin sangat sulit. Jalan ini satu-satunya akses untuk bekerja. Harapannya segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik ke tiga kabupaten terdampak bencana. “Kami telah mengirimkan logistik sesuai kebutuhan di lapangan, bersumber dari APBD Provinsi dan APBN,” kata Imam. Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, tenda keluarga, kasur, selimut, family kit, perlengkapan anak, serta pakaian bagi warga terdampak. Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, nilai bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp 140.755.720 untuk Kabupaten Jepara, Rp 133.306.218 untuk Kabupaten Pati, dan Rp 188.014.483 untuk Kabupaten Kudus. Selain penyaluran logistik, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan instansi terkait telah menerjunkan personel ke lokasi bencana. Fokus utama penanganan adalah memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat.***

Ngopeni Ngelakoni

Bus DAMRI Masuk Karimunjawa, Buka Akses Transportasi Wilayah Kepulauan

JEPARA – Setelah lama bergantung pada transportasi sewa berbiaya tinggi, masyarakat Karimunjawa kini menikmati layanan Bus DAMRI berbiaya terjangkau. Peresmian layanan tersebut dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Pelabuhan Legon Bajak, Kabupaten Jepara, Selasa, 13 Januari 2026. Bagi Ahmad Luthfi, konektivitas merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah terluar seperti Karimunjawa. Mobilitas orang dan barang, menurutnya, menjadi indikator penting berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. “Konektivitas masyarakat itu sangat kita perlukan. Bergeraknya orang dan barang menentukan pertumbuhan ekonomi. Hari ini kendaraan darat masuk ke wilayah terluar kita, khususnya Karimunjawa, bahkan sampai ke pelabuhan ini,” ujar Ahmad Luthfi dalam sambutannya. Disampaikan, kehadiran Bus DAMRI Karimunjawa merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Layanan tersebut diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Tidak ada lagi masyarakat kita, di mana pun berada, yang tidak diperhatikan atau kita tinggalkan. Semuanya harus kita layani,” tegasnya. Ahmad Luthfi juga meminta agar layanan angkutan perintis tersebut dirawat dan dievaluasi secara berkala, serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat agar dikenal luas wisatawan. “Dengan konektivitas yang semakin baik, Karimunjawa akan semakin kuat posisinya sebagai ikon nasional, bahkan internasional, sekaligus menjadi penggerak ekonomi Jawa Tengah,” katanya. Area Manager 2 DAMRI, Sumali, mengatakan, pengoperasian Bus DAMRI Karimunjawa merupakan bentuk penugasan sekaligus komitmen DAMRI dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat kepulauan. “Angkutan perintis Karimunjawa ini adalah wujud komitmen kami untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang selama ini belum terlayani angkutan umum secara memadai,” ujar Sumali. Menurutnya, sebaran titik layanan yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga desa-desa akan memudahkan mobilitas masyarakat maupun wisatawan. Akses transportasi yang lebih baik diyakini dapat meningkatkan pergerakan orang dan barang, serta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyambut positif kehadiran layanan tersebut. Disebutkan, Bus DAMRI Karimunjawa sebagai solusi atas mahalnya biaya transportasi yang selama ini menjadi keluhan warga. “Sebelumnya masyarakat harus menyewa kendaraan dengan biaya hingga ratusan ribu rupiah. Dengan tarif Rp 7.000, layanan ini tentu sangat meringankan beban masyarakat,” ujar Witiarso. Ia menambahkan, pada tahap awal, layanan Bus DAMRI diprioritaskan untuk kebutuhan mobilitas warga Karimunjawa. Pemanfaatan untuk sektor pariwisata akan dievaluasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan benturan kepentingan. Sebagai informasi, Bus DAMRI Karimunjawa merupakan angkutan perintis yang melayani rute Pelabuhan Karimunjawa-Bandara Dewadaru-Desa Kemujan-Pelabuhan Legon Bajak (PP). Adapun panjang rutenya sekitar 55 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 90 menit. Rute tersebut melintasi sejumlah permukiman dan pusat aktivitas warga di Pulau Karimunjawa dan Kemujan. Sebanyak empat unit minibus DAMRI tipe elf dioperasikan, dengan satu unit cadangan. Masing-masing bus berkapasitas 15-19 penumpang dan melayani hingga delapan perjalanan per hari. Layanan beroperasi pukul 05.00-16.30 dengan tarif Rp 7.000 per penumpang, dan direncanakan berjalan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026.***

Ngopeni Ngelakoni

Hari Desa Nasional, Taj Yasin: 97,25 Persen Desa di Jateng Sudah Punya BUMDes, Saatnya Bersinergi dengan Koperasi Merah Putih

BOYOLALI — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. “Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kepala-kepala desa fokusnya ke koperasi. Sehingga dengan adanya lomba BUMDes ini juga saya berharap bisa menumbuhkan BUMDes berkolaborasi, bersinergi dengan Koperasi Merah Putih,” ujar Wagub dalam sambutannya, di rangkaian peringatan Hari Desa Nasional 2026, Desa Butuh, Mojosongo, Boyolali, Rabu 14 Januari 2026. Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin panggilan akrabnya menilai, sinergi antara BUMDes dan KDKMP dapat mempercepat penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, BUMDes di Jawa Tengah perlu terus didorong agar semakin berkembang. Dari 7.810 desa di Jawa Tengah, tercatat sebanyak 7.595 desa (97,25%) telah membentuk BUMDes, sementara 215 desa belum membentuk BUMDes. Wagub juga menyampaikan sebanyak 6.695 BUMDes (85,72%) telah melakukan input pemeringkatan, dengan komposisi:• Perintis: 2.878 BUMDes (46,69%)• Pemula: 1.922 BUMDes (31,18%)• Berkembang: 1.269 BUMDes (20,59%)• Maju: 95 BUMDes (1,54%) Sementara itu, BUMDes yang belum melakukan input pemeringkatan tercatat sebanyak 1.115 BUMDes (14,27%). Adapun jumlah BUMDes yang sudah berbadan hukum per akhir September 2024 sebanyak 2.985 BUMDes (38,22%). “Sehingga memang perlu kita dorong,” kata Wagub. Gus Yasin berharap, momentum Hari Desa Nasional dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa. “Semoga Jawa Tengah dan Indonesia, lewat desa semakin makmur,” tandasnya. Selain itu, Yasin menilai penyelenggaraan Hari Desa Nasional di Boyolali turut memberi dampak pada aktivitas ekonomi wilayah sekitar. Ia menyebut tingginya pergerakan masyarakat selama kegiatan berlangsung ikut mengungkit sektor jasa dan usaha masyarakat. “Luar biasa ini Hari Desa Nasional acaranya. Saya yakin pertumbuhan ekonomi ini akan mengungkit daerah Kabupaten Boyolali dan sekitarnya,” ucapnya. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan langkah konkret, salah satunya melalui dukungan terhadap pelaku usaha di level desa agar naik kelas. “Ini adalah cara konkret untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, sekaligus pemberantasan kemiskinan,” kata Menteri. Yandri juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan Jawa Tengah, khususnya Boyolali, sebagai tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi desa serta menguatkan peran desa sebagai penggerak ekonomi. “Dengan pameran produk unggulan desa ini, kita ingin memastikan desa bukan lagi pemain pinggiran, tapi desa menjadi pemain utama ekonomi di Indonesia,” ujarnya. Di sisi lain, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes, Tabrani, menambahkan pameran produk unggulan desa yang digelar menjadi bagian dari rangkaian utama peringatan Hari Desa Nasional 2026. Total lebih dari 90 UMKM ikut serta termasuk dari BUMDes terbaik. “Pameran produk unggulan ini merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Desa di tahun 2026, yang kami jadikan wadah promosi, apresiasi, dan penguatan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujarnya. (*)

Ngopeni Ngelakoni

Kuota Haji Jateng 2026 Capai 34.122 Jemaah, Taj Yasin Minta Tingkatkan Pelayanan

SEMARANG – Kuota Jemaah haji Jawa Tengah pada 2026 mencapai 34.122 orang. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 3.745 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menegaskan, kenaikan kuota tersebut harus diimbangi dengan kesiapan layanan yang lebih baik, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan. “Kami harap penyelenggaraan 2026 bisa lebih baik lagi, dan kami yakin akan lebih baik,” katanya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada Senin 12 Januari 2025. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Tengah Fitriyanto mengatakan, kuota haji di wilayahnya terdiri dari haji reguler, prioritas lansia, pembimbing KBIHU, serta Petugas Haji Daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Hingga kini, lanjut dia, calon jemaah yang sudah melakukan pelunasan biaya haji sudah melampuai kuota. Sampai Januari 2026, jumlah jemaah yang melakukan pelunasan sudah mencapai 34.518 orang, atau sekitar 102 persen dari kuota. “Sehingga, Insyaallah kuota jemaah haji Jawa Tengah dapat diberangkatkan 100 persen, sepanjang tidak ada kendala seperti jemaah yang sakit, mundur dan sebagainya,” terangnya. Sebagai bagian dari kesiapan layanan, lanjut Fitriyanto, mekanisme keberangkatan jemaah haji Jawa Tengah dan DIY pada tahun 2026, mengalami perubahan. Sebelumnya, jemaah haji DIY, transit di Asrama Haji Donohudan. Pada tahun ini, DIY menjadi embarkasi mandiri berbasis hotel, dan terbang dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) “Untuk Jawa Tengah dan DIY yang sebelumnya seluruhnya melalui Embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan, tahun ini akan dibagi menjadi dua. Sekitar 81 persen jemaah akan tetap berangkat melalui Embarkasi Solo, sementara sisanya atau sekitar 25 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA),” terang Fitriyanto. Untuk embarkasi YIA, terangnya, fasilitas asrama haji akan memanfaatkan hotel yang telah disiapkan, yakni Hotel Ibis dan Novotel. Maskapai yang digunakan tetap Garuda Indonesia dengan tipe pesawat Airbus A330, berkapasitas sekitar 360 penumpang. Terkait jadwal keberangkatan, kloter pertama jemaah haji Jawa Tengah dijadwalkan mulai bergerak pada April 2026. “Insyaallah, keberangkatan kloter pertama akan dimulai pada 21 April 2026 menuju Solo atau pun ke Yogyakarta, dan pada 22 April 2026 akan diberangkatkan ke Arab Saudi,” kata dia.***

Ngopeni Ngelakoni

Wagub Jateng Apresiasi Dakwah Komunitas Muhammadiyah Jaga Harmoni Sosial

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengapresiasi peran dakwah komunitas yang selama ini dijalankan Muhammadiyah dalam menjaga harmoni sosial dan kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PW Muhammadiyah Jawa Tengah, di ruang kerjanya, Senin 12 Januari 2026. Mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Taj Yasin, mengatakan, pendekatan dakwah berbasis komunitas memiliki peran strategis karena tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan sosial yang lebih luas. “Komunitas itu luas karena tidak hanya bicara agama, tapi juga kemanusiaan. Bahkan permasalahan lain. Kami atas nama pemerintah berterima kasih,” ujar Taj Yasin. Audiensi yang dipimpin Ketua LDK PW Muhammadiyah Jateng Dr. H. AM. Jumai, tersebut sekaligus melaporkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas serta Penganugerahan Insan Dakwah untuk Negeri, yang akan digelar di Jawa Tengah 29–31 Januari 2026. Wagub menilai, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Muhammadiyah selama ini telah berjalan baik dan perlu terus diperkuat, termasuk di sektor kesehatan dan sosial. “Kami punya rumah sakit yang ada juga dari pengobatan kusta. Di mana pasiennya sudah sembuh tapi stigma masyarakat masih menular, padahal tidak. Ini bisa jadi bagian kolaborasi. Ini perlu jembatan dari organisasi yang memiliki basis massa kuat,” jelasnya. Sementara itu, Ketua LDK PW Muhammadiyah Jateng AM. Jumai menegaskan LDK memiliki fokus khusus pada pendampingan komunitas-komunitas tertentu. “LDK kami sama strukturnya dengan PWM. Hanya fokusnya berbeda dengan Majelis Tabligh di arena yang sangat luas, kita ngopeni komunitas khusus,” ujarnya. Jumai menyebutkan, LDK PW Muhammadiyah Jateng selama ini aktif melakukan pendampingan di berbagai komunitas. Mulai dari kawasan Sunan Kuning, komunitas ojek online, hingga pembinaan eks narapidana terorisme. “Kami pendampingan Sunan Kuning, komunitas ojol, pembinaan eks napiter. Itu yang kami geluti, termasuk membangun kekuatan dakwah lebih luas,” ungkapnya. Selain itu, LDK juga mengelola Mualaf Learning Center dengan pendekatan pemberdayaan. “Mualaf juga kami ada Mualaf Learning Center. Pembinaannya tidak sekadar keimanan, ngaji, dan sebagainya, tapi juga kemandirian,” tambahnya. Terkait pelaksanaan Rakornas II, Jumai menyampaikan kegiatan tersebut akan diikuti perwakilan LDK dari seluruh Indonesia, meski jumlah peserta mengalami penyesuaian. “Rakornas ini nanti menghadirkan perwakilan se-Indonesia. Awalnya 320 peserta, menjadi 200 karena banyak izin akibat banyak yang kondisi daerahnya masih dilanda bencana,” jelasnya. Ia menambahkan, pada pembukaan Rakornas diperkirakan akan dihadiri sekitar 500 peserta dan tamu undangan. “Pada pembukaan Rakornas nanti ada kurang lebih 500 orang. Diharapkan Pak Gubernur atau Pak Wagub hadir. Termasuk di acara malam harinya yang sampai saat ini terkonfirmasi ada tiga menteri akan hadir,” pungkas Jumai.***

Scroll to Top