Ngopeni Ngelakoni

Ngopeni Ngelakoni

Pajak : Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

/

Oleh: Andina Elok Puri Maharani (Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNS)   “Bukan aturannya yang baru, tapi kebijakannya sedang disesuaikan” OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Provinsi, besarannya sama untuk semua Provinsi di Indonesia. Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini mengubah mekanisme pembagian pendapatan antara provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak. Kali ini yang dibahas adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebelum rezim UU HKPD, PKB dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan hasil penerimaannya dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen), mekanisme ini disebut bagi hasil. Setelah diberlakukan UU HKPD, mekanisme bagi hasil beralih menjadi opsen yakni pungutan tambahan menurut presentasi tertentu, implikasinya pajak yang dibayar langsung masuk ke kabupaten/kota sesuai bagiannya. Regulasi ini disusun agar kabupaten/kota menerima bagiannya lebih cepat daripada menunggu mekanisme bagi hasil. Apakah serta merta pajak yang dibayarkan rakyat menjadi naik?Secara regulasi tidak serta merta menjadikan pajak naik, karena sekalipun ada opsen, pemberlakuannya disertai dengan penurunan tarif pajak. Dalam perspektif regulasi, lahirnya UU HKPD ini juga memberi ruang kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang prinsipnya memberi keringanan kepada masyarakat. Regulasi ini dikuatkan pula dalam PP No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah, serta Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Ketetapan angka pajak ini dalam Pasal 10 UU HKPD diaturpaling tinggi 1,2% untuk kendaraan pertama, jika progresif paling tinggi 6%. Tarif ini disertai dengan tambahan opsen sebesar 66% dari tarif pajaknya. Mengapa terasa naik? Tarif PKB Jateng di angka 1,05 persen dengan tambahan opsen 66% sehingga totalnya sekitar 1,74 persen. Angka ini memicu gelombang protes masyarakat. Apalagi belum ada kepastian program keringanan pajak kendaraan sehingga tarif pajak seolah naik, padahal sebetulnya tidak ada regulasi yang berubah. Menilik regulasi dalam perspektif historis, pada Perda No. 2 Tahun 2011 Pemprov Jateng menetapkan tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama sebesar 1,5 persen. Sementara mulai Perda No. 12 Tahun 2023, total tarifnya menjadi 1,74 persen termasuk opsen. Perda ini mulai berlaku tahun 2024, namun tidak terlalu terasa karena ada program diskon Januari hingga Maret 2025 dalam program Jateng Merah Putih berupa diskon pokok pajak kendaraan mencapai 13,94 persen serta diskon bea balik nama kendaraan mencapai 24,7 persen. Kemudian program pemutihan PKB April-Juni 2025. Program 2025 ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun 2026 ini, program tersebut belum ada, sehingga masyarakat merasakan seolah pajak naik. Di tahun 2026 ini diwacanakan diskon 5 persen yang ditargetkan berlaku sampai akhir 2026.  Bagaimana dengan Jatim, DIY, Jabar, Jateng?Jatim merespons kebijakan pemerintah pusat dengan menurunkan tarif PKB kepemilikan pertama dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen. Sedangkan DIY dari 1,5 persen menjadi 0,9 persen. Untuk Jabar, tarif PKB di presentasi 1,12 yang sebelumnya 1,75. Adapun Jateng diangka 1,05 persen yang sebelumnya 1,5 persen, angka-angka tersebut sebelum ada opsen. Mencermati angka-angka tersebut, Jawa Tengah bukan provinsi yang paling tinggi menerapkan tarif PKB, yang membuat terasa mahal adalah pajak progresif, nilai kendaraan tinggi, efek opsen dan ketiadaan diskon atau relaksasi. Contohnya Jatim, Jabar dan DIY yang melakukan relaksasi full selama 1 tahun sehingga tarif yang dibayar masyarakat seolah tetap. Mengingat bahwa opsen ini merupakan kebijakan pusat, maka pemerintah provinsi harus pintar-pintar menyikapi agar tidak memberi beban kepada masyarakat. Wacana Relaksasi 5 persen, Transparansi dan KesejahteraanPerubahan angka diskon 13,94 menjadi 5 persen memang cukup mengejutkan. Meskipun jika nanti diimplementasikan, secara hitungan tarif PKB Jateng akan lebih rendah daripada Jawa Barat dan DKI. Barangkali relaksasi bisa ditambah lebih dari 5 persen agar lebih dapat membagi “beban” antara pemerintah dan masyarakat, mungkin akan menjadi lebih responsif dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun relaksasi bukan hanya soal angka dan popularitas. Penyesuaian ini memang perlu dilihat secara komprehensif sesuai konteks fiskal, kemampuan daerah dan strategi kebijakan berkelanjutan. Pemprov Jateng relatif tampak berhati-hati agar pendapatan daerah tidak terganggu drastis. Tarif PKB tidak dapat semata-mata diartikan sebagai pengurangan keberpihakan, justru sebaliknya menunjukkan sikap yang realistis dan terukur karena situasi keuangan daerah tidak akan pernah sama dari tahun ke tahun. Penghitungan harus dilakukan secara matang terutama kabupaten/kota yang menerima hasil pajak ikut bertanggungjawab menyelesaikan tugasnya memberikan kesejahteraan rakyat secara paripurna. Pajak adalah uang rakyat sehingga transparansi penggunaannya adalah kunci kepercayaan publik. Bagaimana memastikan agar masyarakat benar-benar merasakan infrastruktur, sekolah yang layak, serta jaminan kepada kelompok rentan. Jika dengan pajak tinggi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, maka gelombang protes yang lebih besar dapat muncul. Melihat Jawa Tengah tentu harus secara utuh, bukan sekedar persepsi berdasar popularitas, melainkan melihat data dan fakta. Pemerintah Provinsi harus melihat masyarakat sebagai subyek pembangunan yang dihargai betul martabatnya untuk diangkat kesejahteraannya, demikian juga masyarakat mendukung program pemprov untuk mencapai kesejahteraan. Kebijakan yang akan dilakukan oleh pemprov terkait relaksasi misalnya, tidak menutup ruang evaluasi masyarakat, maka prinsip kehati-hatian dalam tata kelola pemerintahan harus diperhatikan. Setiap kebijakan pasti seirama dengan harapan besar masyarakat. Masyarakat sudah cerdas, mereka bisa diajak berkomunikasi dengan baik, maka komunikasi proaktif dari pemprov penting untuk menjelaskan, mengklarifikasi dan mengedukasi publik. Narasi ini penting untuk memberikan ketenangan kepada khalayak bahwa mereka sedang diperhatikan. Justru dengan penjelasan yang baik maka isu-isu tentang tingginya pajak akan bergeser menjadi suatu kebanggaan bahwa mereka berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah bukan semata hadir sebagai pengelola anggaran tapi sebagai pelindung kepentingan rakyat. Pemerintah musti bertanggung jawab terhadap kepastian, kemanfaatan dan keadilan kebijakan. Pelayanan publik dan kesejahteraan harus diperhatikan seksama agar berjalan optimal. Untuk itu, keseimbangan antara input dan ouput harus terukur karena pembangunan tidak akan sampai tujuan tanpa adanya dukungan rakyat. Jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menunjukkan integritasnya untuk masyarakat, maka Jawa Tengah bukan hanya kuat secara fiskal tapi kokoh secara kepercayaan publik.***

Ngopeni Ngelakoni

Untuk Apa Bayar Pajak Motor?

/

Oleh: Wahid AbdulrahmanDosen FISIP Undip, Ketua LTN PCI NU Jerman 2021-2023 BAGAIMANA jika kita tidak usah bayar pajak kendaraan bermotor (PKB)? Toh juga jarang ada razia. Apalagi meskipun kita bayar PKB masih banyak juga jalan rusak. Lantas untuk apa kita bayar pajak? Pajak adalah soal keadilan ekonomi, keadilan sosial, serta wujud dari kecintaan terhadap tanah air (hubbul wathon minal iman). Terkhusus pajak kendaraan dan bahan bakar ada elemen “keadilan ekologis” di dalamnya. Sebagai instrument pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga, mendorong pembangunan, sekaligus menata lingkungan. Spirit ini berlaku tidak hanya di Indonesia, di negara maju dan kaya pun demikian. Bahkan terkadang persentase pajak di negara maju lebih ekstrim plus sistem yang rapi, sehingga kecil kemungkinan wajib pajak ngemplang. Contoh kecil soal pajak pendapatan, di Jerman bisa mencapai 40%. PKB bergantung bahan bakar, tahun produksi, dan volume CC nya. Kendaraan berbahan bakar diesel (solar) tentu lebih mahal dari bensin atau gas. Angka moderat sekitar 1.000 euro (Rp 19 juta) pertahun, jika tidak ada klaim bisa menjadi 700 euro di tahun kelima. Meski tinggi dan mahal, warga tetap taat karena cinta terhadap negara dan pemerintah mampu memberikan keadilan sosial ekonomi. Warga membayar pajak, pemerintah membayar dengan pelayanan publik dan jaminan sosial. Dengan model otonomi daerah, jenis dan besaran pajak seringkali lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sederhananya, Pemerintah Daerah “nerimo ing pandum“. Pemerintah pusat sudah mengatur detail besaran pajak sehingga daerah tinggal melaksanakan. Inilah yang terjadi dalam PKB. Jadi jika kemudian ada “beban” karena “opsen” itu adalah dampak dari undang-undang yang berlaku secara nasional, tidak hanya di Jawa Tengah. Namun demikian masih ada ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan diskon dan keringanan. Di sinilah pentingnya kepekaan melihat kondisi ekonomi wong cilik. Angon mongso! Sekadar hitung-hitungan, mari kita lihat struktur APBD Jawa Tengah, dari total pendapatan sebesar Rp 23,7 trilyun, 63,01% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dimana Rp 11,4 T berasal dari pajak dengan Rp 3,9 T berasal dari PKB. Singkatnya 34,2% PAD bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Idealnya memang PKB berkorelasi dengan belanja untuk infrastruktur. Namun kondisi pelayanan dasar kita belum sepenuhnya paripurna, sehingga sebagian pendapatan dari PKB digunakan untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Tahun 2025, Pemprov Jawa Tengah melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lebih dari 2.362 Km, serta peningkatan jalan lebih dari 70 km yang anggarannya mencapai Rp 730 milliar. Pemprov mengalokasikan Rp 362,6 M untuk asuransi kesehatan bagi 14,2 juta warga peserta PBI JK. Dengan tujuan agar masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan layakan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Membelanjakan lebih dari Rp 12 milliar untuk seragam bagi 85.933 siswa dari keluarga tidak mampu, lebih dari 16 ribu siswa mendapatkan beasiswa, serta memberikan honor bagi 10.000 lebih guru/pegawai tidak tetap dengan nilai Rp 308 milliar. Bahkan memberikan insentif bagi 230.830 guru keagamaan baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sebesar Rp 277 milliar. Sebagai tanda terima kasih atas peran mereka membangun pondasi moral anak-anak Jawa Tengah. Tentu itupun tidak sebanding karena nilainya hanya Rp 100 ribu per bulan. Pajak juga digunakan untuk mengoperasikan Trans Jateng dengan tarif murah bahkan Rp 1.000. Di mana pada tahun 2025 sudah melayani lebih dari 10 juta penumpang. Itu semua sebagian besar dibayar dengan uang pajak.Artinya semakin besar keinginan untuk tidak membayar PKB semakin besar potensi masyarakat terdampak. Apakah kita ingin itu terjadi? Tidak perlu bayar pajak dengan konsekuensi pelayanan dasar kita akan semakin buruk. Semakin pendek jalan yang akan diperbaiki, semakin sedikit warga miskin mendapatkan asuransi kesehatan, semakin berkurang beasiswa diberikan, juga semakin kecil harapan berkembangnya Trans Jateng bisa menjangkau semua kecamatan di Jawa Tengah. Ketika masyarakat sudah membayar, maka mereka punya hak lebih untuk menuntut. Sebaliknya, lucu kalau tidak mau bayar tapi terus menuntut. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Tanggung jawab pemerintah provinsi adalah untuk mengelola pajak dengan bijak dan transparan (apalagi kalau menyangkut tarif). Jangan salahkan masyarakat dengan alasan kepatuhan rendah, jika mau bayar pajak saja ribetnya minta ampun. Orang mau bayar jangan dibuat susah. Kalau tetangga sebelah bisa mudah, cepet, simpel, mengapa kita tidak?Ciptakan kepercayaan dengan menghadirkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih bermutu. Pastikan keluhan soal jalan rusak segera diperbaiki. Sediakan transportasi publik yang murah, nyaman, dan mudah. Pastinya jangan dikorupsi, efisien dalam belanja. Sebagai perawat rumah sakit pemerintah atau petugas dinas yang bersentuhan langsung dengan warga, layani dengan senyum, ramah, sepenuh hati. Pun demikian dengan pemerintah kabupaten/kota harus “sumbut” jangan hanya mau menerima opsennya, namun lambat untuk berinovasi (mangan nangkane ora gelem pulute).***

Ngopeni Ngelakoni

Jadi Ajang Curhat Pelajar, Pemprov Jateng Sediakan Layanan Psikolog pada Program Speling

/

BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menyediakan layanan psikolog pada program dokter spesialis keliling (Speling) yang digelar di Rumah Rakyat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen untuk memastikan kegiatannya berjalan dengan lancar. Program jemput bola hasil kolaborasi RSJD dr. Amino Gondohutomo dan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ini, hadir untuk mendekatkan layanan dokter spesialis, termasuk psikolog, langsung ke tengah masyarakat secara gratis. Dalam tinjauannya, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan bahwa Program Spelling merupakan turunan dari amanat Asta Cita Presiden, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas. Namun, di Jawa Tengah, layanan ini ditingkatkan dengan menghadirkan dokter spesialis agar penyakit berisiko bisa ditangani lebih cepat. “Saya berterima kasih kepada rumah sakit milik Pemprov Jateng, yang telah menghadirkan dokter spesialis lebih dekat ke masyarakat. Ini penting agar deteksi dini penyakit berbahaya bisa dilakukan,” ujar Taj Yasin. Secara khusus, Wagub menyoroti kehadiran psikolog yang kini sangat dibutuhkan oleh para pelajar. Menurutnya, beban mental yang dihadapi anak muda zaman sekarang memerlukan cara penyikapan yang tepat agar tidak berujung pada tindakan fatal. “Mindset-nya harus diubah, periksa ke psikolog itu bukan berarti ada gangguan jiwa, tetapi mencari solusi. Kita tidak ingin ada gangguan kejiwaan yang sampai menimbulkan risiko bunuh diri atau kekerasan. Itulah mengapa pendampingan ini sangat krusial,” tegasnya. Antusiasme terhadap layanan psikolog gratis ini terlihat jelas dari wajah para siswa yang hadir. Siswi SMA Negeri 2 Purwokerto, Seli Mei Saputri (16), mengaku sengaja datang bersama rombongan sekolah untuk memanfaatkan fasilitas ini. Seli berkonsultasi mengenai kegelisahan akademik yang sering menghantuinya sebagai pelajar. “Tadi didampingi psikolog, rasanya lega sekali. Saya diminta untuk terus berpikiran positif dan menjalani hari dengan manifesting (afirmasi) yang baik,” ungkap Seli dengan senyum sumringah. Ia mengaku sangat terbantu karena layanan ini diberikan secara cuma-cuma. Senada dengan Seli, rekan satu sekolahnya, Feni Anindya (17), juga merasakan manfaat besar. Bagi Feni, berkonsultasi dengan profesional membantunya mengurai benang kusut terkait rencana masa depan yang selama ini membuatnya bingung. “Jujur, saya sempat bingung menentukan jurusan kuliah. Tapi setelah ngobrol dengan psikolog tadi, alhamdulillah sekarang sudah ada gambaran dan arahan yang jelas. Ini pertama kalinya saya ikut, dan saya harap program seperti ini bisa ada lagi ke depannya,” tutur Feni.***

Ngopeni Ngelakoni

Wagub Jateng Siap Tutup Tambang Pasir di Sumbang Banyumas Setelah dapat Keluhan Banjir Lumpur

/

BANYUMAS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjaui aktivitas penambangan pasir di Dusun Blembeng, Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang dilaporkan merusak lingkungan. Hal ini disampaikan Wagub mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menanggapi keluhan warga terkait bencana banjir lumpur yang berulang kali melanda wilayah tersebut. “Itu nanti segera kita tinjau dan tangani. Kalau memang terbukti mengganggu, akan kita hentikan sementara sembari berkoordinasi dengan pihak perizinan,” ujar Taj Yasin dalam acara Gubernur Menyapa di Rumah Rakyat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, Sabtu, 14 Februari 2026. Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menambahkan, pihaknya tidak akan berkompromi dengan aktivitas tambang yang membahayakan nyawa dan ekosistem. Sebelumnya, lanjut dia, Pemprov Jateng telah mengambil langkah cepat dan tegas terhadap isu aktivitas penambangan di kawasan lereng Gunung Slamet. Selain menghentikan sementara operasional tambang, pemprov juga melakukan pengawasan dan penegakan aturan sesuai kewenangan. “Saya setuju (ditutup), kalau ada tambang-tambang yang memang membahayakan. Segera kita datangkan tim ke sana agar aktivitasnya paling tidak berhenti dulu” tegas Gus Yasin. Sebagai informasi, dalam acara Gubernur Menyapa bertema Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya itu, perwakilan dari Masyarakat Sumbang, Rasiwen, mengungkapkan kegelisahannya karena wilayahnya sering terjadi banjir lumpur. “Ikan-ikan di kolam pada mati semua karena keracunan lumpur pekat. Kami menduga ini akibat adanya penambahan aktivitas pasir di Dusun Blembeng, Gandatapa,” tuturnya. Lebih lanjut, Raras menjelaskan, posisi geografis Kecamatan Sumbang yang berada tepat di lereng gunung membuat warga sangat rentan terhadap bencana yang lebih besar. Aktivitas tambang di wilayah hulu dinilai menjadi bom waktu yang bisa memicu banjir bandang dan tanah longsor. “Mohon kepada Bapak, jangan buat kami resah terus. Kalau wilayah utara sudah mendung, kami sudah tidak tenang. Waduh, jangan-jangan nanti ada banjir bandang atau tanah longsor lagi karena kami berada pas di lereng gunungnya,” curhat Raras. Ia memohon agar pemerintah mengambil langkah konkret berupa pencabutan izin tambang demi keselamatan warga. “Permohonan kami satu, hendaknya izin untuk penambangan pasir yang berada di Dusun Blembeng segera dicabut demi ketenangan kami semua,” pungkasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Luncurkan ‘Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan’, Strategi Ampuh Tuntaskan Hunian

/

BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), meluncurkan program “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Peluncuran itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas pada Sabtu, 14 Februari 2026. Program ini mengusung filosofi mendalam. Ngopeni Omah dimaknai sebagai upaya merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik. Nglakoni Sesarengan menekankan pada kerja kolaboratif. Taj Yasin menegaskan, Program ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang rumahnya tidak layak huni. “Kita memberikan bantuan-bantuan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun di Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin. Ia menambahkan, keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan rumah merupakan buah dari sinergi lintas sektor. Dukungan tersebut datang mulai dari Baznas, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran dengan pemerintah kabupaten dan kota. “(Penanganan) backlog yang ada di Jawa Tengah ini semakin baik. Kita juga mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog,” jelasnya. Meski demikian, Taj Yasin mengakui bahwa tantangan penyediaan rumah di Jawa Tengah masih cukup besar. Ia secara terbuka mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap konsisten dalam bekerja sama demi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap. “Masyarakat yang belum memiliki rumah kita dorong dengan program-program dari Dinas Perumahan. Ini juga enggak mungkin dari Pemprov saja. Kita kolaborasi bersama dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng,” imbuh Taj Yasin. Komitmen Pemprov Jateng dalam penyediaan perumahan juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan. Penghargaan itu bukan isapan jempol belaka. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan rumah layak huni sebanyak 17.513 unit dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau mencapai 100 persen dari target. Rinciannya meliputi peningkatan kualitas rumah 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit. Sementara pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan program penyediaan rumah mencakup 10.231 unit dengan nilai anggaran Rp210 miliar. Program tersebut terdiri atas peningkatan kualitas rumah 10.074 unit, pembangunan rumah sederhana sehat 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi 40 unit, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit. Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema “Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya” tersebut, Wagub juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 unit rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta. Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta turut diberikan kepada UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas guna mendorong kemandirian ekonomi warga. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menjelaskan bahwa program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai solusi komprehensif atas berbagai permasalahan sektor perumahan. Lebih dari itu, program tersebut sebagai wujud komitmen kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan. Menurutnya, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT. “Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” jelas Boedyo. Selain itu, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program RTLH. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana. “Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” tegasnya. Boedyo berharap program ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program tersebut serta tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan perumahan. “Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya.***

Ngopeni Ngelakoni

Berhasil Tingkatkan Partisipasi PAUD di Jateng, Kiprah Nawal Yasin Tuai Apresiasi Kementerian Dikdasmen

/

JAKARTA – Keberhasilan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (Ning Nawal), dalam meningkatkan angka partisipasi PAUD, menuai apresiasi dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Direktur PAUD Kemendikdasmen RI, Nia Nurhasanah, mengapresiasi dan memuji program-program unggulan serta langkah konkret Nawal Arafah, dalam membina dan mengembangkan PAUD di Jawa Tengah. Berdasarkan data, angka partisipasi anak usia 0-6 tahun untuk belajar di satuan PAUD di Jateng meningkat dari 47 persen pada 2024 menjadi 53 persen pada 2025. Menurut Nia, capaian ini tidak lepas dari dukungan dan peran aktif Bunda PAUD. Bahkan, menurut dia, Ning Nawal sangat memahami bagaimana situasi dan kondisi PAUD di Jateng. Padahal, layanan PAUD merupakan kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, bukan pemerintah provinsi. “Bunda sangat memahami bagaimana kondisi dari penyelenggaraan PAUD. Saya sangat mengapresiasi Bunda PAUD Jawa Tengah ini, sangat aware terhadap PAUD,” ucap Nia, seusai menyimak paparan Bunda PAUD Jateng dalam audiensi di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dia juga menilai, penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Nasional Tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya, yang diterima Nawal, sudah sesuai dengan dukungan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Lebih lanjut, Nia meminta program Bunda PAUD Jateng yang telah membuahkan hasil positif, dapat disosialisasikan dan diimplementasikan hingga tingkat desa. “Harapan kami apa yang sudah diinisiasi dan dilakukan Bunda di provinsi, ini harus in line dengan yang teman-teman lakukan di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan juga sampai ke level desa,” pintanya. Di samping itu, Nia juga berharap istri Wakil Gubernur Jateng ini bisa berbuat lebih banyak untuk pengembangan PAUD di daerahnya. Tidak hanya soal pemerataan akses, tetapi juga memastikan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan. “Melalui pertemuan ini mohon berkenan Bunda untuk selalu meng-organize ya, mengoordinasikan, bahwa apa yang menjadi program prioritas Bunda ini juga harus didukung, harus dilakukan seluruh stakeholder,” katanya. Sementara itu, Nawal menyampaikan, tujuan audiensi itu untuk menjalin koordinasi dan berdiskusi terkait program, isu-isu strategis, persoalan, serta peningkatan mutu dan kualitas layanan PAUD di Jawa Tengah. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, untuk menyelaraskan program-program unggulan Bunda PAUD Jateng, yang telah disusun dengan program prioritas kementerian. “Terima kasih penerimaannya dari Kementerian. Kami kepada Ibu Direktur, menyampaikan beberapa program dan strategi dari Bunda PAUD Jawa Tengah untuk nantinya bisa melakukan sinkronisasi, supaya program-program yang ada bisa in line dengan kementerian,” ucapnya. Pada audiensi tersebut, Ning Nawal memaparkan lima program unggulan. Yaitu Jateng Sayang PAUD (Jateng Semangat Nyokong PAUD), PAUD Emas (PAUD Berbasis Masyarakat), Sedulor PAUD (Siji Desa Loro PAUD), Cilukba (Cerita lan Dolanan Karo Bapak), dan Kemitraan Semesta. Pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD se-Jateng, terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan PAUD berkualitas, holistik dan integratif, serta inklusif, untuk menyiapkan generasi Emas 2045. Pihaknya juga siap mengawal dua program prioritas kementerian terkait revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran di PAUD, sebagaimana arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk mendukung program wajib belajar satu tahun prasekolah melalui visi Ngopeni Bocah Nglakoni Wajib Setahun Prasekolah. “Untuk revitalisasi dan digitalisasi PAUD, ini menjadi salah satu program prioritas yang kemudian kita nanti bisa sinergikan dengan kementerian,” pungkas Ning Nawal.***

Ngopeni Ngelakoni

Pemprov Jateng Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor pada 2026, Bakal Terapkan Diskon 5%

/

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026. Bahkan, justru akan melakukan relaksasi atau diskon PKB sebesar 5 % yang akan berlaku hingga akhir tahun 2026. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 13 Februari 2026. “Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan,” tegasnya. Sebaliknya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian relaksasi PKB pada tahun 2026. Kebijakan tersebut, mempertimbangkan dinamika di tengah masyarakat terkait pandangan mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kenaikan yang dimaksud, terkait kebijakan opsen (tambahan pajak) yang diterapkan sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023. Sesuai aturan tersebut, Pemprov Jateng memang menerapkan kebijakan opsen sebesar 13,94 % pada PKB di tahun 2025. Hanya saja, pada tahun 2025, masyarakat Jawa Tengah memperoleh relaksasi atau diskon pada Januari – Maret 2025. Dengan begitu, tidak terasa ada beban pada pembayaran obsen pajak. Pada awal tahun ini, lanjut Sumarno, masyarakat terasa ada kenaikan PKB. Ini dikarenakan belum ada kebijakan diskon yang diterapkan. Oleh karenanya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menginstruksikan agar dilakukan pengkajian untuk kemungkinan menerapkan relaksasi PKB di tahun 2026. “Besarannya kurang lebih 5 %,” terang Sumarno. Penerapan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kegiatan pembangunan, dan kelancaran kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat. Adapun penerapannya, diharapkan akan berlangsung sampai akhir tahun 2026. Selain rencana diskon 5 % untuk PKB tersebut, pada tahun 2026, Pemprov Jateng juga masih menerapkan kebijakan pemebebasan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)untuk kendaraan bekas. Namun demikian, pemilik tetap harus membayar biaya lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK/TNKB/BPKB, dan SWDKLLJ. Kajian mengenai relaksasi tersebut, kata Sumarno, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi sosial ekonomi pada saat ini. “Kajian ini akan kami laporkan dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti,” tegas Sumarno. Potensi pajak itu, lanjutnya, digunakan untuk program pembangunan infrastruktur karena berhubungan dengan jalan. Selain itu juga dalam bidang pendidikan melalui sekolah gratis, untuk SMA dan SMK Negeri. Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan, target pendapatan dari sektor PKB akan digenjot melalui potensi pertumbuhan kendaraan baru maupun dari pembayaran tunggakan-tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya. “Kami mendorong teman di kabupaten/kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga tetap berupaya mengoptimalkan PAD dengan berbagai terobosan. Antara lain, optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset. Sementara itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Masrofi, mengatakan, diskon PKB tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta postur APBD, dan keberlanjutan pembangunan. “Hasil kajian ini akan dilaporkan kepada Gubernur, untuk diterapkan pada tahun ini,” katanya.***

Ngopeni Ngelakoni

Genjot Minat Baca, Bunda Literasi Jateng Targetkan Punya 8.563 Perpustakaan Desa dan Kelurahan

/

SEMARANG – Untuk meningkatkan budaya gemar membaca di kalangan masyarakat, Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin (ning Nawal) menekankan satu langkah strategisnya, dengan mengoptimalkan keberadaan perpustakaan desa dan kelurahan. Diharapkan, satu desa/ kelurahan memiliki satu perpustakaan. Hal tersebut dipaparkan Nawal usai menghadiri Rapat Koordinasi Bunda Literasi Jawa Tengah 2026 bertema “Sinergi Bunda Literasi untuk Jawa Tengah Maju Berkelanjutan” yang digelar di Grhadika Bhakti Praja, Selasa (10/2/2026). Saat ini Jateng telah memiliki sebanyak 7.621 perpustakaan desa/ kelurahan. Pihaknya menargetkan jumlah itu terus meningkat, hingga mencapai 8.563 perpustakaan, seiring dengan total desa/ kelurahan di Jawa Tengah. “Harapannya di 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah ini ada satu perpustakaannya. Saat ini ada di angka 7.621 perpustakaan, harapannya nanti setiap desa/ kelurahan memiliki perpustakaan,” ucap dia. Ning Nawal menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan perpustakaan desa/ kelurahan, sebagai pusat gerakan literasi masyarakat agar budaya gemar membaca terus meningkat. Upaya ini juga didukung dengan 36 perpustakaan daerah tingkat kabupaten/ kota dan provinsi, 22.388 perpustakaan sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA, serta 1.425 perpustakaan khusus yang terdiri dari perpustakaan instansi daerah, rumah ibadah, lapas, dan masyarakat. Menurutnya, setiap jenis perpustakaan memiliki segmentasi pembaca tersendiri. Jika semuanya bergerak secara masif, TGM masyarakat Jateng diyakini akan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Jateng mengalami peningkatan dari 71,31 persen pada 2023, menjadi 73,91 persen pada 2024. Bahkan pada 2023, Jateng menempati peringkat kedua provinsi dengan TGM tertinggi secara nasional. Selain itu, literasi berbasis akar rumput juga diperkuat, dengan mengoptimalkan fungsi taman baca masyarakat (TBM) yang digerakkan oleh pegiat, relawan, dan komunitas literasi. Saat ini tercatat ada sebanyak 1.297 TBM di seluruh Jateng. Lebih lanjut, Ning Nawal mendorong peran aktif Bunda Literasi di 35 kabupaten/kota untuk menghadirkan berbagai inovasi. Pasalnya, Bunda Literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak kegiatan literasi, kolaborator literasi, edukator literasi, serta motivator literasi. Menurut dia, peran Bunda Literasi juga dapat mendukung program Gubernur Ahmad Luthfi untuk meningkatkan kualitas SDM dan mempecepat penurunan angka kemiskinan. “Titik tekannya adalah bagaimana inovasi dari Bunda Literasi bisa muncul. Jadi bukan hanya berhenti pada bangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan pemberdayaan masyarakat, sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah,” jelasnya. Di luar itu, Ning Nawal juga mendorong pengembangan literasi berbasis budaya. Menurutnya, perpustakaan desa dapat menjadi sarana untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Pihaknya berharap sinergi Bunda Literasi di Jawa Tengah semakin kuat, supaya program-program literasi yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. “Maka salam literasi untuk seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Mudah-mudahan pada hari ini menjadi salah satu titik tolak untuk kemajuan literasi di Jawa Tengah,” ucap istri Wakil Gubernur Jateng.***

Ngopeni Ngelakoni

Wagub Taj Yasin Minta DEMA UIN Walisongo Bantu Lahirkan Solusi Daerah

/

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin),mendorong Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang untuk tidak berhenti sebagai organisasi intra kampus semata. Lebih dari itu, DEMA diharapkan mampu menjadi ruang lahirnya gagasan dan solusi atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi daerah. Hal tersebut disampaikan Wagub Jateng saat memberikan keynote speech dalam Pelantikan dan Studium Generale DEMA UIN Walisongo Semarang bertema “Satu Asa Satu Cita: Menyongsong Transformasi, Mewujudkan Inovasi”. Acara di Auditorium Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Senin, 9 Februari 2026. Di hadapan ratusan mahasiswa, Wagub yang mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menegaskan pengalaman berorganisasi di DEMA merupakan bekal penting untuk menyongsong kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya, termasuk saat terlibat dalam pemerintahan daerah. “Adik-adik di DEMA ini sedang menuju kehidupan bermasyarakat yang sejati, seperti yang dihadapi dalam organisasi pemerintahan daerah. Berbagai permasalahan itu harus ditangani, dan penanganannya membutuhkan inovasi,” ujarnya. Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengingatkan bahwa tantangan zaman pada 2026 menuntut pendekatan baru. Menurutnya, meskipun persoalan yang dihadapi kerap berulang, cara penanganannya tidak bisa lagi menggunakan pola lama. Salah satu isu krusial yang secara khusus ia soroti dan tantangkan kepada mahasiswa adalah persoalan lingkungan hidup. Ia menilai paradigma lama yang mengeksploitasi sumber daya alam harus segera ditinggalkan dan diganti dengan cara pandang yang lebih berkelanjutan. “Inovasi hari ini adalah tentang lingkungan. Bagaimana kita memanfaatkan bumi tanpa mengganggu ekosistem. Kita butuh cara-cara baru agar manusia justru memberi manfaat bagi alam, demi keberlangsungan kehidupan,” tegas Gus Yasin. Wagub juga menyampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan peran aktif mahasiswa, khususnya yang berada di organisasi strategis seperti DEMA, untuk ikut menyumbangkan gagasan dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. “Tentu kami membutuhkan adik-adik yang saat ini dipercaya memimpin organisasi kemahasiswaan,” katanya. Lebih lanjut, Gus Yasin menegaskan bahwa struktur eksekutif mahasiswa sejatinya merupakan miniatur pemerintahan. Di dalamnya, nilai kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga manajemen organisasi ditempa sebagai bekal menjadi pemimpin di tingkat kabupaten, kota, hingga nasional. Ia menyamakan dinamika DEMA dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan, yang dituntut bekerja berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kepentingan pribadi atau sektoral. “Di pemerintahan itu tidak boleh punya keinginan masing-masing. Harus ada satu kesatuan yang disebut Satu Asa Satu Cita. Itu kunci keberhasilan organisasi dalam menyongsong transformasi,” pungkasnya.(*)

Ngopeni Ngelakoni

Angka Perceraian Tinggi, Wagub Taj Yasin Gagas Kelas Calon Pengantin

/

SEMARANG – Angka perceraian yang tinggi, menimbulkan efek negatif bagi keluarga. Maka perlu kolaborasi berbagai lembaga untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perceraian. Hal itu mengemuka dalam audiensi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jawa Tengah, dengan Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), di ruang kerjanya, Senin, 9 Februari 2026. Pada pertemuan itu, Gus Yasin, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan, permasalahan yang ditangani BP4 sangat krusial dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi banyak pihak. Wagub mengemukakan gagasan agar Pemprov Jateng memiliki program kelas calon pengantin (catin). “Saya ingin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program untuk kelas calon pengantin. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, program ini sangat penting mengingat kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga paska pernikahan,” bebernya. Kelas catin diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan yang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). BP 4 juga dapat berkolaborasi dengan Kecamatan Berdaya, yang memiliki program paralegal bagi masyarakat terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Menanggapi gagasan tersebut, Ketua BP4 Jawa Tengah Eman Sulaeman memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Jateng. Menurutnya, tugas BP 4 sangat selaras dengan tugas pemerintah dalam mempersiapkan rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah. “Tugas lain BP4 adalah memediasi, advokasi keluarga yang berkonflik, sampai dengan mitigasi dampak negatif perceraian, utamanya kepada anak-anaknya. Lembaga kami juga memiliki konsultan dan fasilitator yang tersertifikasi,” jelasnya. Dia membeberkan angka perceraian saat ini sudah setara dengan 30 % jumlah pernikahan yang dicatat pada tahun 2024. Angka berasal dari Badan Pusat Statistik tersebut sangat memprihatinkan. “Jumlah itu sangat tinggi, karena mencapai 30 % dari jumlah pernikahan yang tercatat pada tahun 2024. Sedangkan sisanya yang 70%, yang tidak cerai itu, juga belum tentu rumah tangga yang bahagia,” ujarnya. Menurutnya, kelas calon pengantin yang digagas Gus Yasin sangat besar manfaatnya. Dia berharap, terjalin kolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam mewujudkan harmonisasi keluarga di Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, Pemprov sudah memiliki sejumlah program dalam menunjang ketahanan keluarga di Jawa Tengah. Antara lain, generasi reproduksi, dan ketahanan keluarga. Rencana kelas calon pengantin, kata Ema, juga sudah mengemuka. Meskipun nantinya akan dilaksanakan secara daring. Nantinya, dinas akan membuka kelas bagi pasangan yang hendak menikah, sebagai ruang belajar dan konsultasi agar paham bagaimana berkeluarga. “Kami sudah membahas dengan BP4 dan berencana untuk membuka kelas calon pengantin ini meskipun nantinya dilakukan melalui ruang zoom. Karena berkeluarga bukan hanya senang-senang saja, tetapi tantangannya sangat berat,” jelasnya. Adapun materi kelas calon pengantin, kata Ema, dapat menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. Kelas juga akan menghadirkan konsultan dan fasilitator yang tersertifikasi Mahkamah Agung, antara lain dari BP4 Jateng. (*)

Scroll to Top